Lenteraindonews.com

(Sumber: Kementerian KP PermenKP No. 11 Tahun 2023)

Padang, Lenteraindonews.com --  Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan dan keberlanjutan sumber daya laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi menerapkan kebijakan Sistem Penangkapan Ikan Terukur (SPIT) yang menggantikan mekanisme lama Penangkapan Terukur berbasis Rumus (PRA). Perubahan sistem ini disebut lebih adil dan menguntungkan bagi nelayan, termasuk para penangkap tuna di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, Sumatera Barat.

Kebijakan baru yang tertuang dalam Peraturan Menteri KP Nomor 11 Tahun 2023 ini menggeser paradigma dari sistem pungutan di muka menjadi berbasis hasil tangkapan nyata. Hal ini diungkapkan oleh Widodo, S.Pi, M.Sc., Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, dalam dialog dengan para nelayan setempat.

"Dengan sistem baru, pungutan negara dibayar berdasarkan hasil tangkapan nyata, bukan lagi di muka. Kebijakan ini lebih adil bagi nelayan dan juga menjaga keberlanjutan sumber daya laut kita," tegas Widodo, seperti dikutip pewarta Aldi di Bungus, belum lama ini.

Menurut Widodo, nelayan seringkali merasa terbebani dengan sistem lama karena harus membayar biaya perizinan di awal tanpa jaminan hasil tangkapan yang pasti. Sistem baru dinilai mampu mengurangi risiko financial burden tersebut.

Dampak Langsung bagi Nelayan

Perubahan sistem ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan nelayan. Nelayan tidak lagi dibebani biaya tetap yang memberatkan ketika hasil tangkapan tidak maksimal. Selain itu, sistem baru juga dirancang untuk mendukung sustainability dengan mengelola kuota penangkapan secara lebih dinamis berdasarkan data stok ikan.

"Nelayan kini bisa lebih fokus meningkatkan kualitas tangkapan dan memenuhi standar pasar ekspor tanpa khawatir dengan biaya perizinan yang memberatkan di awal," tambah Widodo.

Dengan kebijakan yang lebih berpihak ini, nelayan tuna Bungus didorong untuk semakin memahami aturan pemerintah dan standar internasional agar dapat meraih pasar yang lebih luas dan harga yang lebih kompetitif.(Aldi)

(Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, Widodo, S.Pi, M.Sc. menjelaskan jalur migrasi tuna di perairan Samudera Hindia)

Padang, Lenteraindonews.com -- Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus di Teluk Kabung kian dilirik sebagai salah satu pusat pengembangan perikanan tuna untuk pasar ekspor. Potensi besar ini muncul bukan hanya karena letaknya yang strategis, tetapi juga karena kekayaan sumber daya laut di perairan Samudera Hindia yang menjadi jalur migrasi tuna dunia.

Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, Widodo, S.Pi, M.Sc., menjelaskan bahwa posisi Bungus yang langsung berhadapan dengan jalur perdagangan internasional memberi keuntungan besar bagi nelayan. “Kapal-kapal kita bisa lebih cepat mengakses pasar ekspor asalkan kualitas ikan terjaga. Ini peluang yang harus benar-benar kita optimalkan,” ujarnya dalam wawancara dengan pewarta Aldi.

“Potenai saat ini sebanyak 26 pemilik kapal dalam proses Migrasi kapal penangkap Ikan Tuna  dan sebanyak 23 kapal yang belum urus migrasi di dermaga PPS Bungus Teluk Kabung Padang” sambungnya.

Ia menegaskan bahwa standar mutu adalah kunci. Pasar global hanya menerima tuna dengan kategori premium. Apabila nelayan mampu menjaga kualitas hasil tangkapan, Bungus akan dikenal sebagai penghasil tuna unggulan. Sebaliknya, bila standar tidak terpenuhi, nelayan terpaksa menjual hasil tangkapan di pasar lokal dengan harga lebih rendah.

(Tuna hasil tangkapan nelayan (foto. Saltys.com)

Selain soal kualitas, tata kelola juga menjadi perhatian. Pemerintah telah menerapkan sistem penangkapan ikan terukur, yang menata izin dan memastikan setiap hasil tangkapan tercatat dengan baik. “Data tangkapan akan lebih jelas, negara tetap memperoleh pemasukan, dan nelayan tidak terbebani biaya di muka. Ini langkah yang sehat untuk keberlanjutan,” tambah Widodo.

Potensi Bungus semakin nyata karena ikan tuna yang ditangkap nelayan merupakan jenis pelagis bermigrasi jauh. Tuna dikenal sebagai perenang cepat dengan daya jelajah tinggi, berpindah dari satu wilayah laut ke wilayah lain untuk mencari mangsa dan berkembang biak. Pergerakan lintas batas negara ini dikelola melalui organisasi internasional seperti Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), yang memastikan populasi tetap lestari.

Ikan kaya gizi, perenang tangguh, dan bernilai ekonomi tinggi—menjadi modal besar Bungus untuk menatap pasar ekspor. Namun, Widodo mengingatkan bahwa kesiapan SDM, teknologi penyimpanan dingin, dan investasi kapal modern harus terus ditingkatkan. “Jika semua faktor pendukung ini terpenuhi, Bungus akan berdiri sejajar dengan pelabuhan internasional lain sebagai simpul penting ekspor tuna Indonesia,” tutupnya penuh optimisme. (Aldi)