Lenteraindonews.com

Petugas bersiap menyebar Natrium Clorida atau NaCl pada operasi teknologi modifikasi cuaca di langit Sumatera Barat. ANTARA/HO-Humas BNPB/pri.

Padang, LenteraIndoNews.com --  Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebar 24 ton natrium clorida (NaCl) sejak operasi  modifikasi cuaca (TMC) dilakukan untuk mempercepat penanggulangan bencana banjir bandteknologiang dan tanah longsor yang melanda Sumatera Barat (Sumbar).

"Memasuki hari ke-10 operasi TMC, tim telah menyebar 24 ton natrium clorida di langit Sumatera Barat dengan 24 sorti selama kurun waktu 54 jam 21 menit," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari melalui keterangan tertulis yang diterima di Padang, Minggu.

Abdul Muhari mengatakan upaya penanganan darurat banjir lahar dingin dan tanah longsor di wilayah Provinsi Sumbar terus dimaksimalkan pemerintah, termasuk lewat operasi rekayasa cuaca. TMC ditujukan untuk memindahkan bibit-bibit awan hujan ke laut lepas.

Operasi TMC dilaksanakan berdasarkan pertimbangan prakiraan cuaca wilayah di Ranah Minang yang masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.

BNPB menyiagakan satu unit pesawat caravan PK-SNN sebagai kendaraan operasional yang ditempatkan di Bandara Internasional Minangkabau.

Pada Sabtu (25/5) operasi TMC hanya dapat dilaksanakan sebanyak satu sorti penerbangan akibat adanya pusat tekanan rendah di Samudera Hindia sebelah barat provinsi itu, yang menyebabkan kondisi keawanan cenderung belum berpotensi untuk disemai hingga siang hari.

Untuk mengantisipasi terjadinya hujan intensitas sedang yang mengancam wilayah Sumbar bagian timur laut saat sore menjelang malam hari, penyemaian dilakukan di sore hari.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menargetkan sebanyak 30 ton garam ditabur ke langit sekitar wilayah Gunung Marapi Sumbar dalam operasi modifikasi cuaca untuk pengendalian dampak bencana di daerah itu.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto mengatakan rekayasa cuaca tersebut akan terus dilakukan pemerintah hingga 29 Mei 2024, untuk menanggulangi dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada Sabtu (11/5).

(sumber:antara)

Keadaan terkini di daerah terdampak. Longsor Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat. (BPBD Kabupaten Bandung Barat)

Jakarta, LenteraIndoNews.com -- Operasi pencarian dan pertolongan warga yang masih hilang di wilayah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, pascabencana longsor dinyatakan berakhir pada hari ke-7. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu lalu (24/3), pukul 23.00 waktu setempat. 

Tim gabungan pencarian dan pertolongan yang dipimpin oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau lebih dikenal Basarnas menghentikan operasinya pada Minggu siang (31/3), pukul 14.00 WIB. Pemutakhiran data BNPB hingga hari ke-7 bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat tercatat korban jiwa, dengan rincian meninggal dunia 8 orang, 3 hilang, luka berat 3 dan luka ringan 33. 

Data BNPB mencatat korban meninggal dunia di Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, berjumlah 8 orang dan 2 masih dinyatakan hilang. Dari total korban meninggal di desa ini, 1 warga masih dalam proses identifikasi. 

Sedangkan 1 korban hilang lainnya berada di wilayah Desa Sukaresmi, Kecamatan Rongga.  

Setelah berakhirnya operasi pencarian dan pertolongan, pemerintah daerah menyatakan, apabila ada warga yang menemukan kemungkinan penemuan korban, ini akan ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan pihak terkait. 

Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat tetap akan bersiaga di lokasi terdampak hingga status tanggap darurat berakhir pada 7 April 2024 nanti.  

Bencana tanah longsor ini berdampak pada 520 KK atau 1.630 warga yang tersebar di sejumlah desa. Desa terdampak yaitu Desa Sirnagalih dan Cibenda di Kecamatan Cipongkor, serta Desa Sukaresmi, Cibitung dan Cinengah di Kecamatan Rongga.

Di samping itu, BNPB menyatakan bencana tanah longsor turut mengakibatkan kerusakan pada tempat tinggal warga dan fasilitas publik. BNPB mencatat rumah rusak berat 117 unit, rusak sedang 50 dan rusak ringan 190. Sedangkan pada fasilitas dan infrastruktur publik tercatat tempat ibadah terdampak 1 unit dan fasilitas pendidikan 1 serta jembatan rusak 1.

Sementara itu, upaya tanggap darurat masih terus dilakukan oleh Pemerintah Bandung Barat terhadap dampak yang masih berlangsung. 

Upaya penanganan darurat, salah satunya, memastikan kebutuhan dasar 162 KK atau 527 warga yang mengungsi di Cibenda terpenuhi. Dua dapur umum dioperasikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat dan Kodam III Siliwangi untuk membantu para pengungsi. 

Sementara itu, murid-murid di SDN Padakati yang terdampak longsor dapat melanjutkan kegiatan belajar-mengajar secara daring. 

Pasca menetapkan status tanggap darurat bagi Kota Padang,
Wali Kota Padang Hendri Septa langsung menyambut kedatangan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto di Bandara Internasional Minangkabau, Senin (11/3/2024). 

Padang, LenteraIndoNews.com - Kedatangan Kepala BNPB ini dalam rangka melakukan peninjauan langsung dampak bencana banjir yang melanda 12 kabupaten/kota di Sumatera Barat. 

Mendarat pada pukul 11.15, tim BNPB langsung menuju Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, untuk melakukan rapat koordinasi bersama Gubernur Sumbar, Mahyeldi, dan bupati/walikota daerah terdampak bencana banjir. 

Gubernur Sumbar yang menyampaikan paparan, menjelaskan bahwa 8 dari 11 kecamatan di Kota Padang dilanda banjir. Kerugian diperkirakan hampir mencapai 13 miliar rupiah. 

Di tempat yang sama Hendri Septa mengapresiasi respon cepat yang ditunjukan oleh BNPB, dengan langsung datang ke Sumatera Barat. 

“Kita berterima kasih Kepala BNPB beserta tim merespon dengan cepat. Bahkan bantuan logistik dan peralatan dari BNPB sudah datang kemarin malam,” ujar Hendri Septa. 

Sementara Kepala BNPB, Suharyanto, menginformasikan bahwa sejauh ini sudah 5 kabupaten/kota di Sumbar menetapkan status Tanggap Darurat. 

Lebih lanjut Suharyanto mengatakan, bagi daerah yang memang terdampak parah, jangan terlalu lama memutuskan penetapan status Tanggap Darurat.

“Daerah yang terdampak parah, jangan terlalu lama untuk memutuskan penetapan status Tanggap Darurat. Agar warga yang menjadi korban bencana tetap terjaga ketersediaan kebutuhan pokoknya,” pungkas Jenderal bintang 3 ini.(***)