Lenteraindonews.com

Padang, Lenteraindonews.com --  – Ketua DPW PKB Sumatera Barat, Firdaus, S.HI., menegaskan bahwa kader dan anggota fraksinya di DPRD provinsi maupun kota/kabupaten tidak boleh lari dari kenyataan dan tuntutan masyarakat. Hal ini disampaikannya dalam sambutan pembukaan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Fraksi PKB DPRD se-Sumatera Barat, yang berlangsung di Pangeran Beach Hotel, Padang, pada Selasa (4/11/2025).

Firdaus menyoroti bahwa sebagai wakil rakyat, langkah pertama yang harus diambil adalah mendengarkan, bukan menghindar. “Kita tidak boleh lari, kita harus mendengarkan. Apapun kondisinya, apapun keluhannya,” ujarnya di hadapan para peserta.

Dalam konteks inilah, Firdaus menekankan pentingnya BIMTEK bagi peningkatan kapasitas anggotanya. Menurutnya, BIMTEK merupakan sarana vital untuk terus mengupdate pengetahuan dan pemahaman, termasuk dalam hal pengelolaan anggaran.

Ia menegaskan bahwa ilmu yang didapat bukan untuk mengelak dari permintaan rakyat, melainkan untuk membekali diri dalam melayani masyarakat dengan lebih baik.

Medsos sebagai Strategi Politik

Poin utama lain yang menjadi fokus Firdaus adalah pemanfaatan media sosial (medsos). Di era teknologi saat ini, setiap kader wajib menguatkan medsosnya untuk melaporkan kinerja.

“Politik kita ya gak bisa kita berpolitik diam-diam sembunyi-sembunyi, itu sudah gak zamannya lagi. Kehadiran medsos harus menjadi bagian dari strategi politik kita untuk menguatkan PKB di masa yang akan datang,” tegas Firdaus.

Ia memperingatkan, jika tidak memanfaatkan medsos dengan maksimal, para anggota dewan akan dianggap tidak bekerja oleh masyarakat. Bagi anggota yang belum mahir, Firdaus memberikan solusi praktis: “Sisihkan gajinya sekian untuk staf yang bisa mengelola medsos. Itu bagian dari berbagi rezeki.”

Strategi Menghadapi Pemilu 2029

Melihat sukses kenaikan suara PKB pada pemilu sebelumnya, Firdaus mengingatkan bahwa mempertahankan pencapaian tersebut adalah pekerjaan yang sangat berat. Oleh karena itu, ia meminta agar para kader tidak menunggu hingga mendekati pemilu untuk memulai kampanye.

“Kita mulai pelan-pelan melakukan  meyakinkan masyarakat bahwa kita adalah kader-kader yang layak dan bertanggung jawab,” pesannya.

Ia juga mengajak seluruh jajaran untuk fokus bekerja dan melaksanakan kewajiban saat ini, sambil terus berkontribusi memperkuat partai.(Aldi)

(Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Sumbar, Febriandi, SH., M.M, pemateri

Padang, Lenteraindonews.com – Untuk memperkuat pondasi hukum dan mendorong transformasi digital Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kantor Wilayah Sumatera Barat menjadi narasumber utama dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Digitalisasi Ormas yang digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Padang. Acara yang mengusung tema “Membangun Ormas yang Adaptif dan Inovatif dengan Memanfaatkan Teknologi”.Kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 200 perwakilan dari 100 Ormas aktif se-Kota Padang.

Dalam kapasitasnya sebagai Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Sumbar, Febriandi, SH., M.M., hadir untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai aspek legalitas dan pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk APK (Aplikasi) maupun website  bagi pengurus Ormas.

Poin-Poin Penting Arahan Bimtek  yang disampaikan Febriandi

1. Kedudukan Hukum Ormas: Sah dan Diakui
Febriandi menegaskan bahwa keberadaan Ormas, baik yang berbadan hukum maupun yang belum, adalah sah selama kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan norma hukum, norma agama, kesusilaan, dan ketertiban umum di Indonesia. Contoh seperti BEM, perkumpulan senam, dan majelis taklim sah sah saja melakukan kegiatanya.

2. Batas Legalitas: Kapan Ormas Menjadi Terlarang
“Ormas berstatus ilegal atau dilarang ketika aktivitasnya secara nyata telah melanggar norma-norma hukum, adat, dan agama yang berlaku. Ini adalah batasan yang harus dipatuhi oleh setiap organisasi,” tegas Febriandi.

3. Pentingnya Pendaftaran dan Pencatatan
Kemenkumham mendorong setiap Ormas untuk mendaftarkan organisasinya. Legalitas formal ini menjadi prasyarat penting untuk dapat mengakses berbagai program pemerintah dan bantuan dari Pemerintah. Febriandi juga mengingatkan bahwa pendaftaran badan hukum untuk oerkumpulan, yayasan maupun Ormas termasuk usaha bisnis UMKM, dapat dimulai dengan modal yang sangat terjangkau, yakni Rp 50.000 untuk membentuk CV atau PT.

Bimtek berlangsung interaktif, dengan banyak peserta yang antusias menanyakan prosedur administratif pendirian Ormas, termasuk masa jabatan ketua. Hal ini menunjukkan tingginya minat peaerta  untuk menata organisasinya secara lebih baik dan sesuai hukum.

(website resmi kemenkumham sebagai sarana pendaftaran ormas maupun legalitas berbadan hukum lainnya

Poin-Poin Penting Arahan Bimtek  yang disampaikan Febriandi

1. Kedudukan Hukum Ormas: Sah dan Diakui
Febriandi menegaskan bahwa keberadaan Ormas, baik yang berbadan hukum maupun yang belum, adalah sah selama kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan norma hukum, norma agama, kesusilaan, dan ketertiban umum di Indonesia. Contoh seperti BEM, perkumpulan senam, dan majelis taklim sah sah saja melakukan kegiatanya.

2. Batas Legalitas: Kapan Ormas Menjadi Terlarang
“Ormas berstatus ilegal atau dilarang ketika aktivitasnya secara nyata telah melanggar norma-norma hukum, adat, dan agama yang berlaku. Ini adalah batasan yang harus dipatuhi oleh setiap organisasi,” tegas Febriandi.

3. Pentingnya Pendaftaran dan Pencatatan
Kemenkumham mendorong setiap Ormas untuk mendaftarkan organisasinya. Legalitas formal ini menjadi prasyarat penting untuk dapat mengakses berbagai program pemerintah dan bantuan dari Pemerintah. Febriandi juga mengingatkan bahwa pendaftaran badan hukum untuk oerkumpulan, yayasan maupun Ormas termasuk usaha bisnis UMKM, dapat dimulai dengan modal yang sangat terjangkau, yakni Rp 50.000 untuk membentuk CV atau PT.

Bimtek berlangsung interaktif, dengan banyak peserta yang antusias menanyakan prosedur administratif pendirian Ormas, termasuk masa jabatan ketua. Hal ini menunjukkan tingginya minat peaerta  untuk menata organisasinya secara lebih baik dan sesuai hukum.

Komitmen Kemenkumham dalam Memberdayakan Ormas

Keikutsertaan Kemenkumham Sumbar dalam bimtek ini merupakan wujud nyata dari komitmen institusi dalam melakukan Pendidikan Hukum masyarakat (Legal Empowerment). Tujuannya adalah menciptakan ekosistem Ormas yang tidak hanya kuat secara operasional tetapi juga memiliki legitimasi hukum yang jelas, dan memberi kontribusi bagi pembangunan.

“Kami apresiasi antusiasme tinggi dari para pengurus Ormas di Padang. Kemenkumham siap mendampingi proses pendaftaran dan peningkatan kapasitas hukum Ormas, sebagai upaya bersama membangun tata kelola organisasi yang akuntabel dan berkelanjutan,” tutup Febriandi.(Aldi)