Lenteraindonews.com

Rencana Aksi Nasional Gender dan  Perubahan Iklim (RAN-GPI) yang secara resmi di launching hari ini Kamis (28/03/2024)

Jakarta, LenteraIndoNews.com -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyambut gembira atas keberhasilan menyusun Dokumen Rencana Aksi Nasional Gender dan  Perubahan Iklim (RAN-GPI) yang secara resmi di launching hari ini Kamis (28/03/2024) di Jakarta. 

"Seperti peribahasa pucuk dicinta ulam tiba, dokumen RAN GPI disebut Menteri LHK Siti Nurbaya merupakan salah satu jawaban penting dalam upaya kita memperkuat kerja-kerja mitigasi dan adaptasi pengendalian  perubahan iklim melalui strategi dan kegiatan RAN-GPI yang diuraikan secara sistematis" ujar Menteri Siti.

Bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) Bintang Puspayoga, Menteri Siti menyebut jika telah disusunnya RAN GPI, maka telah ada panduan/guidance untuk bagaimana mendorong peran dan kapasitas kemampuan perempuan dalam konteks agenda-agenda aksi iklim di Indonesia.

Menteri Siti juga mempersilahkan kepada tim pelaksana RAN GPI dari Kementerian/Lembaga terkait untuk dapat berkonsultasi mengenai pengendalian perubahan iklim dan target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, dengan Rumah Kolaborasi Konsultasi Iklim dan Karbon (RK2IK) yang ada di KLHK.

Menteri Siti memaparkan peran penting perempuan harus didorong dalam agenda-agenda pengendalian perubahan iklim karena perempuan adalah elemen masyarakat yang paling terdampak terkait dengan bencana akibat perubahan iklim. 

Ia pun berharap kedepan kondisi lingkungan Indonesia akan semakin baik berkat tangan-tangan perempuan hebat Indonesia. 

Sejalan dengan hal tersebut Menteri PPA Bintang Puspayoga mengucapkan terima kasih kepada Menteri LHK yang telah jadi mitra utama dalam mencapai keberhasilan penyusunan dokumen RAN GPI. 

"Hari ini momen bersejarah untuk mencapai kesetaraan gender dan perlindungan anak dalam kaitan pengendalian perubahan iklim," ujarnya.

Menteri Bintang juga menyebut Dokumen RAN GPI adalah bentuk kerja bersama dalam mendukung kontribusi perempuan dan anak untuk mencegah perubahan iklim karena perempuan dan anak jumlahnya mencapai 2/3 penduduk Indonesia.

Ini tantangan kepada perempuan dan anak untuk melakukan aksi pencegahan perubahan iklim, di tengah budaya masyarakat yang masih meminggirkan peran perempuan dalam pembangunan bangsa.

"Perempuan jangan hanya dijadikan obyek dari pengendalian perubahan iklim tapi harus mulai menjadi subyek," pungkasnya.

Hadir mendampingi Menteri LHK dalam acara tersebut, yaitu Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK.(*)

Burung dari Kab.Way, jenis satwa liar yang dilindungi

Bengkulu, LenteraIndoNews.com -- Balai KSDA Bengkulu menggagalkan upaya pengiriman 787 satwa liar jenis burung yang tidak dilengkapi dokumen sah. Dari jumlah tersebut, 75 ekor diantaranya merupakan jenis dilindungi. Bengkulu, (07/01/2024)

Sebelumnya, BKSDA Bengkulu mendapat informasi dari masyarakat akan ada pengiriman satwa liar jenis burung dari Kab.Way Kanan menuju ke Jakarta. Petugas SKW III Lampung BKSDA Bengkulu bersama dengan Sat PJR Ditlantas Polda Lampung dibantu NGO Yayasan Flight Bird Indonesia melakukan operasi gabungan. Tim berhasil mengamankan satu unit kendaraan roda 6 jenis bus penumpang.

Kendaraan milik PO LJ tersebut dikemudikan oleh Sdr P dan Sdr. H sebagai kernet. Pada Sabtu (6/1) dini hari sekitar pukul 00,30 WIB mobil yang diduga membawa satwa liar tersebut berhasil dihentikan dan diamankan di KM 87 B Tol Terbanggi -.Besar Bakauheni.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada pintu bagian belakang sebelah kiri dan sekitar toilet dalam kendaraan tersebut ditemukan 11 keranjang buah warna putih, dan 11 kardus warna coklat yang berisi 787 ekor burung dari berbagai jenis.

Berdasarkan pulbaket satwa-satwa tersebut hendak dibawa/dikirim menuju Jakarta, dengan ongkos / biaya untuk mengirimkan satwa liar jenis burung tersebut sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan ketika satwa liar jenis burung tersebut sampai di tujuan.

Dengan pertimbangan terdapat jenis dilindungi, dan tidak dilengkapi dokumen yang sah berupa SATS-DN dari BKSDA dan sertifikat kesehatan hewan dari Badan Karantina bagi jenis-jenis yang tidak dilindungi, sopir dan barang bukti berupa satwa liar jenis burung diamankan di Mapolda Lampung guna penyelidikan lebih lanjut. 

Selanjutnya, untuk jenis burung yang dilindungi sebanyak 75 ekor akan dititip rawat sementara di Aviari UPTD KPHK Tahura Wan Abdul Rachman guna direhabilitasi sebelum dilepasliarkan. Sedangkan satwa liar jenis burung yang tidak dilindungi undang-undang sebanyak 712 ekor langsung dilepasliarkan.

Pelepasliaran dilakulan pada Sabtu (6/1) sore oleh Petugas SKW III Lampung Balai KSDA Bengkulu bersama-sama dengan Personil Ditkrimsus Polda Lampung, Petugas Tahura Wan Abdul Rahman Bandar Lampung, dan dibantu NGO Yayasan Flight Bird Indonesia.  Pelepasliaran satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang jenis burung sebanyak  712 ekor tersebut dilakukan di Sekitar Air Terjun Gunung Betung kawasan Tahura Wan Abdul Rahman, Kabupaten Pesawaran.

Jakarta, LenteraIndoNews.com -- Kebakaran hutan dan lahan tahun (karhutla) tahun 2023 berhasil ditekan lebih kecil sebesar 30,80% dibandingkan tahun 2019 dengan pengaruh El-Nino yang hampir sama, bahkan kondisi 2023 lebih kering. Kondisi ini telah diantisipasi melalui berbagai upaya pencegahan karhutla sejak awal tahun.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Laksmi Dhewanthi dalam Refleksi Kinerja Tahun 2023 yang dilaksanakan di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gd. Manggala Wanabakti, Jakarta (28/12/2023).

KLHK mencatat luas karhutla sampai dengan Oktober 2023 sebesar 994.313,18 Ha. “Pada 2023 ini terdapat 11 provinsi rawan karhutla khususnya Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan yang sejak awal tahun telah diupayakan pencegahan karhutla, karena sudah dideteksi musim kemarau panjang akibat pengaruh El Nino," ujar Laksmi.

(Kebakaran Hutan ilustrasi)

Laksmi menyebutkan bahwa dalam mengantisipasi musim kemarau tahun 2023 dilakukan dengan memperkuat patroli pencegahan karhutla, baik secara mandiri oleh Manggala Agni maupun terpadu yang melibatkan TNI, POLRI, dan Masyarakat Peduli Api (MPA), pelaksanaan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), serta kerjasama dengan semua pihak termasuk pelibatan masyarakat.

“Risiko karhutla ini harus dijaga sehingga karhutla sebagai kontributor terbesar dari emisi gas rumah kaca di Indonesia dapat dikendaliakan,” pesan Laksmi.

Laksmi menambahkan bahwa capaian kerja tahun ini juga terbukti dengan tidak terdeteksinya asap lintas batas ke negara tetangga. Indonesia sebagai tuan rumah ASEAN Coordinating Centre for Trandsboundary Haze Pollution Control (ACCTHPC) yang berlokasi di Jakarta ini memfasilitasi dan terus memperkuat kerjasama dan koordinasi karhutla dan pencemaran asap yang timbul dari kebakaran di wilayah ASEAN.

"Upaya pengendalian karhutla ini adalah komitmen Indonesia dalam mencapai target Updated NDC dan Indonesia FOLU Net Sink 2030 melalui kerja-kerja kolaborasi di tingkat nasional, regional dan global," terang Laksmi. 

Pada penghujung Laksmi berharap semoga capaian tahun 2023 ini dapat menjadi semangat dan modal baru untuk melangkah lebih maju untuk tahun-tahun berikutnya. 

Pada Refleksi Kinerja Tahun 2023 yang mengangkat tema Bukti, Bukan Sekedar Janji ini hadir sejumlah Pejabat Tinggi Madya unit kerja operasional KLHK yang memberikan keterangan kepada publik terkait capaian pekerjaan prioritas masing-masing unit kerja di tahun 2023.