Fadly Amran Buktikan Komitmen Transparansi dengan Hadiri Langsung Monev KI Sumbar
Padang, Lenteraindonews.com -- Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat, sebagai lembaga yang berfungsi menjalankan undang-undang keterbukaan informasi publik, kembali menggelar agenda pengawasan. Melalui acara Presentasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Badan Publik, KI Sumbar menilai sejauh mana komitmen dan implementasi keterbukaan informasi di setiap daerah. Acara yang digelar di Gedung KI Sumbar, Jalan Sisingamangaraja, Ganting, Padang, pada Selasa (7/10/2025) itu pun diwarnai sebuah keteladanan kepemimpinan.
Dari sepuluh kepala daerah yang diundang, hanya satu yang hadir secara langsung: Wali Kota Padang, Fadly Amran. Kehadirannya menjadi pembeda dan penyemangat tersendiri di ruang presentasi, sementara daerah lainnya diwakili oleh wakil bupati/wali kota atau bahkan sekretaris daerah.
Kehadiran Wali Kota termuda di Sumbar ini bukan sekadar memenuhi undangan. Di depan panelis yang dipimpin HM Nurnas dan Ketua KI Sumbar Musfi Yendra, Fadly dengan lugas memaparkan bagaimana prinsip keterbukaan informasi publik terintegrasi dalam visi misi pemerintahannya. Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi adalah bagian aktif dari program unggulan "Padang Amanah", yang bertujuan membangun kepercayaan publik.
"Kepercayaan publik sangat mahal dan penting, kita berharap terwujud Padang kota sehat dan pintar," ujar Fadly usai presentasi, didampingi Asisten III Setdako Corri Saidan dan Kadis Kominfo Boby Firman.
Ia menyampaikan, pihaknya akan terus berkomitmen melayani masyarakat dengan baik serta mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Fadly juga menyerahkan hasil presentasinya kepada KI Sumbar dengan harapan dapat menjadi bahan evaluasi untuk perjalanan ke depan. "Kita sudah berikan presentasi semaksimal mungkin, apa yang sudah kita lakukan, mudah-mudahan jadi evaluasi untuk perjalanan ke depan," pungkasnya.
Kehadiran langsung seorang Wali Kota dalam forum monev KI ini dinilai sebagai penilaian tersendiri dan bukti nyata dukungan pucuk pimpinan daerah terhadap transparansi, jauh melampaui sekadar tugas administratif belaka. (Aldi)