Lenteraindonews.com

Pemerintah Kota Padang, di bawah kepemimpinan Wali Kota Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir, akan menindak tegas perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya ke BPJS dan oknum yang menyalahgunakan program BPJS Gratis, dengan ancaman penutupan bagi perusahaan yang bandel.

Padang, Lenteraindonews.com -- Pemko Padang mengambil langkah tegas menyikapi temuan pelanggaran dalam evaluasi program BPJS Gratis. Tindakan ini menyasar perusahaan yang lalai mendaftarkan karyawannya dan oknum pasien yang menyalahgunakan fasilitas dengan "naik kelas" perawatan.

Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, dalam rapat evaluasi yang digelar Selasa (21/10/2025) di Aula Dinas Kesehatan Kota Padang, Aie Pacah, membeberkan data mengejutkan. Terungkap bahwa masih ada 255 perusahaan yang belum mendaftarkan 3.386 karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan.

"Kita akan undang seluruhnya untuk hadir. Apabila setelah itu perusahaan masih nakal, tentunya perusahaan akan kami tutup," tegas Maigus Nasir, menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas.

Selain itu, Wawako juga mengungkap praktik penyalahgunaan oleh oknum pasien. Ditemukan kasus dimana pasien menikmati fasilitas perawatan kelas I, namun biaya obat dan jasa dokter masih dibebankan pada program BPJS Gratis yang dialokasikan untuk kelas III. Pasien hanya membayar biaya kamar secara mandiri.

"Ini menyalahi aturan dan kufur nikmat namanya," sebut Maigus.

Langkah Konkret Penindakan

Menindaklanjuti temuan ini, Pemko Padang akan segera menjalankan beberapa langkah dengan memanggil seluruh perusahaan dan rumah sakit mitra yang terkait untuk memberikan penjelasan. Kedua, memberikan sanksi tegas berupa ancaman penutupan bagi perusahaan yang bandel dan tetap tidak mendaftarkan karyawannya setelah diperingatkan.

Ketiga, meminta pertanggungjawaban dari direktur rumah sakit terkait mekanisme yang memungkinkan penyalahgunaan "naik kelas" ini terjadi. Pemerintah akan mengambil tindakan lebih lanjut jika ditemukan pelanggaran dari pihak fasilitas kesehatan.

Rapat evaluasi yang dipimpin Wawako Maigus Nasir ini dihadiri oleh Kadis Kesehatan dr. Sri Kurniayati, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Padang Fauzi Lukman Nurdiansyah, beserta jajaran Camat dan Kepala OPD di lingkungan Pemko Padang. Program BPJS Gratis yang diusung Wali Kota Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir ini telah berjalan selama lebih dari enam bulan.(Red)

Padang, Lenteraindonews.com -- Sekretaris Daerah Kota Padang, Andree Harmadi Algamar menilai, Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak saja sekadar makan. Akan tetapi juga memliki nilai pendidikan yang ditanamkan kepada generasi muda sejak dini. Program ini dirancang sebagai jawaban atas tantangan stunting dan pelemahan karakter, bertujuan memutus mata rantai masalah gizi sekaligus membangun fondasi karakter bangsa melalui ritual makan sehari-hari.

"MBG tidak saja makan, akan tetapi ada nilai pendidikan di sana," ungkapnya saat menerima kunjungan Tim Pemantauan Lapangan MBG dari Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara RI di Balai Kota Padang, Rabu (8/10/2025). 

Dinilai mengandung unsur pendidikan, Andree menuturkan bahwa makan sebenarnya adalah upacara yang menjadi tradisi dan budaya masyarakat Indonesia. Di setiap makan bersama, diajarkan untuk lebih dulu membersihkan tangan. Kuku tidak panjang. Duduk dengan baik dan sopan. "Makan adalah bagian pendidikan, menjadikan generasi lebih baik," tambah Andree.

Andree menegaskan, program MBG yang digagas Presiden RI memiliki tujuan mulia. Tak hanya memberi akses makan kepada siswa, akan tetapi juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Ia menambahkan, program MBG mesti terus didukung. Meski saat ini terjadi sejumlah kejadian keracunan di beberapa daerah, akan tetapi program ini harus tetap dijaga dengan baik karena mengandung nilai positif bagi kedisplinan anak.

Menyinggung kejadian keracunan, Andree menilai, agar tidak terjadi lagi kasus serupa, setiap SPPG perlu terus konsisten dalam melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyajian. Susu yang disajikan kepada siswa harus dicek secara baik, apakah telah melewati kedaluarsa atau belum. Ompreng juga dicuci dengan baik agar tidak ada bakteri.

Sementara itu, Tim Pemantauan Lapangan MBG dari Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara RI untuk Kota Padang, Muhammad Erwin Mulayana menegaskan bahwa kehadirannya di Kota Padang untuk mendengarkan langsung pendapat dan masukan terkait MBG. "Kami adalah bagian tim besar yang dikirim ke berbagai wilayah selama tiga pekan ke depan," jelasnya. Muhammad Erwin mengatakan, nantinya seluruh informasi yang didapat akan menjadi bahan masukan dan kebijakan MBG ke depan.

Pada Rabu siang, Tim Pemantauan Lapangan MBG langsung terjun ke sejumlah lokasi SPPG. Termasuk ke sekolah dan dapur. Hasil pantauan kami nanti akan dilaporkan kepada bapak Presiden, ungkapnya. Dalam kunjungannya, Tim didampingi Sekdako, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan, dan lainnya.(Red)

Padang, Lenteraindonews.com - Pelaksanaan subuh mubarakah di Kota Padang terbilang sukses. Dua hari digelar, jumlah siswa salat subuh meningkat pesat.

Wali Kota Padang Fadly Amran membenarkannya. Disebutkan bahwa jumlah siswa yang melaksanakan salat subuh saat dua hari pelaksanaan Smart Surau meningkat dua kali lipat dibanding hari pertama. Program Smart Surau sendiri merupakan inisiatif Pemerintah Kota Padang untuk merevitalisasi peran surau sebagai pusat pendidikan karakter generasi muda. Terinspirasi dari kearifan lokal Minangkabau di mana surau tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai sentra pembelajaran al-Quran, adat, dan silat, program ini bertujuan mengembalikan marwah surau di tengah tantangan zaman. Melalui pendekatan modern dengan sistem pemantauan digital dan kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan pengurus masjid, Smart Surau hadir untuk membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga kuat spiritual dan moralnya.

"Meski dalam tahap percobaan, kami bangga dengan banyaknya siswa yang datang ke masjid dan musala untuk salat subuh," ucap Fadly Amran, Selasa (7/10/2025).

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Padang, jumlah siswa sekolah SD, SMP, MIN, maupun MTsN se-Kota Padang sebanyak 72.013 orang. Dari sebanyak itu, 20.150 siswa tercatat salat subuh di masjid maupun musala pada hari pertama pelaksanan Smart Surau, Senin (6/10/2025).

"Di hari kedua cukup luar biasa, sebanyak 42.291 siswa salat subuh, tentunya apresiasi kepada seluruh pengurus masjid, pihak sekolah dan orangtua," katanya.

Wali Kota berharap, jumlah siswa yang melaksanakan salat subuh terus meningkat setiap harinya. Diharapkan nantinya setelah ini tumbuh kebiasaan siswa untuk bangun pagi dan salat subuh berjamaah di masjid dan musala secara rutin.

Diketahui, saat ini sebanyak 1.379 masjid dan musala terdata di Kota Padang. Seluruhnya melaksanakan Smart Surau dengan kegiatan subuh mubarakah.(Red)

Padang, Lenteraindonews.com -- Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat, sebagai lembaga yang berfungsi menjalankan undang-undang keterbukaan informasi publik, kembali menggelar agenda pengawasan. Melalui acara Presentasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Badan Publik, KI Sumbar menilai sejauh mana komitmen dan implementasi keterbukaan informasi di setiap daerah. Acara yang digelar di Gedung KI Sumbar, Jalan Sisingamangaraja, Ganting, Padang, pada Selasa (7/10/2025) itu pun diwarnai sebuah keteladanan kepemimpinan.

Dari sepuluh kepala daerah yang diundang, hanya satu yang hadir secara langsung: Wali Kota Padang, Fadly Amran. Kehadirannya menjadi pembeda dan penyemangat tersendiri di ruang presentasi, sementara daerah lainnya diwakili oleh wakil bupati/wali kota atau bahkan sekretaris daerah.

Kehadiran Wali Kota termuda di Sumbar ini bukan sekadar memenuhi undangan. Di depan panelis yang dipimpin HM Nurnas dan Ketua KI Sumbar Musfi Yendra, Fadly dengan lugas memaparkan bagaimana prinsip keterbukaan informasi publik terintegrasi dalam visi misi pemerintahannya. Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi adalah bagian aktif dari program unggulan "Padang Amanah", yang bertujuan membangun kepercayaan publik.

"Kepercayaan publik sangat mahal dan penting, kita berharap terwujud Padang kota sehat dan pintar," ujar Fadly usai presentasi, didampingi Asisten III Setdako Corri Saidan dan Kadis Kominfo Boby Firman.

Ia menyampaikan, pihaknya akan terus berkomitmen melayani masyarakat dengan baik serta mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Fadly juga menyerahkan hasil presentasinya kepada KI Sumbar dengan harapan dapat menjadi bahan evaluasi untuk perjalanan ke depan. "Kita sudah berikan presentasi semaksimal mungkin, apa yang sudah kita lakukan, mudah-mudahan jadi evaluasi untuk perjalanan ke depan," pungkasnya.

Kehadiran langsung seorang Wali Kota dalam forum monev KI ini dinilai sebagai penilaian tersendiri dan bukti nyata dukungan pucuk pimpinan daerah terhadap transparansi, jauh melampaui sekadar tugas administratif belaka. (Aldi)

Padang, Lenteraindonews.com --  Pemerintah Kota (Pemko) Padang memperkuat komitmennya dalam transformasi digital pengadaan barang dan jasa, khususnya di sektor konstruksi. Hal ini diwujudkan melalui pelatihan tata cara pemilihan menggunakan e-Katalog Konstruksi Versi 6 yang digelar di Aula Abu Bakar Jaar, Selasa (30/9/2025).

E-Katalog adalah sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik yang memuat daftar produk, harga, dan penyedia yang telah lulus kualifikasi. Sistem ini menyederhanakan proses pengadaan untuk barang/jasa yang sifatnya standar, menjamin harga sesuai dengan ketentuan, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Asisten II Setdako Padang, Didi Aryadi, dalam sambutannya menekankan bahwa sektor konstruksi memegang peran strategis dalam pembangunan daerah. “Keberhasilannya berdampak langsung terhadap kualitas infrastruktur publik dan percepatan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Didi menjelaskan, pelatihan ini merupakan langkah konkret untuk memasuki era transformasi digital, sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025. Regulasi baru ini mewajibkan metode pemilihan penyedia berbasis mini kompetisi untuk dilaksanakan secara elektronik melalui sistem Inaproc versi 6, yang rencananya mulai diterapkan pada akhir 2025.

“Keberhasilan penerapan metode ini sangat bergantung pada pemahaman yang utuh dari para pelaksana pengadaan. Karena itu, pelatihan dan penyamaan persepsi seperti hari ini menjadi sangat penting dan strategis,” tegas Didi.

Lebih lanjut, Didi menekankan tiga poin kunci. Pertama, e-Katalog konstruksi bukan sekadar untuk kecepatan, tetapi harus tetap memenuhi prinsip dasar pengadaan yang efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel. Kedua, mekanisme mini kompetisi di dalam e-Katalog diharapkan dapat menciptakan ruang persaingan sehat antar penyedia terdaftar. Ketiga, implementasi Inaproc V.6 memerlukan keterampilan teknis khusus, sehingga pelatihan ini menjadi kesempatan emas bagi seluruh peserta.

“Pemerintah Kota Padang berkomitmen mempercepat belanja daerah secara akuntabel. Untuk itu, diperlukan komunikasi lintas sektor dan keselarasan pemahaman antara semua pihak agar pengadaan berjalan lancar dan hasilnya berkualitas,” pungkasnya.

Dengan diselenggarakannya pelatihan ini, Pemko Padang berharap dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten guna mendukung keberhasilan transformasi digital pengadaan barang dan jasa, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas infrastruktur dan perekonomian daerah. (Red)

(Aksi gotong royong warga  membersihkan Sungai Batang Arau dari rongsokan Kapal)

Padang, Lenteraindonews.com -- Aksi gotong royong membersihkan Sungai Batang Arau terus bergulir. Kali ini, warga Seberang Palinggam turun tangan membongkar tiga kapal rongsokan yang sudah tidak layak beroperasi, Senin (28/7/2025)

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas dan rasa memiliki terhadap kebersihan sungai bersejarah tersebut. Salah seorang pemilik kapal mengungkapkan motivasi di balik aksi tersebut. "kami ingin sungai ini bersih," ujarnya singkat. 

(Tiga bangkai kapal kayu telah di bongkar warga Seberang Palinggam)

Dukungan untuk Langkah Pemko Padang
Warga juga menyambut positif kedatangan Wali Kota Padang, Fadly Amran, beberapa waktu lalu, yang turun langsung memantau Pengerukan Batang Arau bersama Dinas PUPR dan BWS Sumatera V. 

"Kami senang Pak Wali datang dan peduli dengan kondisi sungai. Ini memotivasi kami untuk ikut menjaga kebersihan," tambah In seorang warga. 

Kapal Rongsok Dibersihkan, Sungai Kembali Terjaga
Proses pembongkaran kapal-kapal tua ini sekaligus membantu mengurangi sampah dan penghambat aliran sungai. Dengan begitu, upaya Pemko Padang dalam normalisasi Batang Arau semakin terbantu. 

"Ini bukti kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Jika semua pihak bergerak, Batang Arau akan menjadi lebih baik," pungkas peserta goro. 

Batang Arau perlahan kembali ke fungsi awalnya, bebas sedimentasi dan siap menjadi destinasi wisata air andalan Kota Padang. (Aldi)

Pj Wako Padang Andree Algamar. (Foto: Prokopim Padang)

Padang, (LIN) -- Penjabat Wali Kota Padang, Andree Algamar, menegaskan komitmen dari jajaran ASN Pemerintah Kota Padang untuk menjunjung tinggi azas netralitas pada penyelenggaraan Pilkada 2024.

Pemilihan Wali Kota Padang yang dilaksanakan serentak dengan kabupaten kota lain di Indonesia, direncanakan akan diselenggarakan November 2024 mendatang.


Setelah sebelumnya di berbagai kesempatan Andree Algamar menegaskan netralitas ASN di lingkup Pemerintah Kota Padang, kali ini secara khusus Pj Wali Kota Padang ini mengeluarkan surat edaran terkait netralitas ASN dan Non ASN dalam Pilkada serentak mendatang.


“Netralitas ASN dan apratur pemerintah itu sudah amanat Undang-Undang. Jadi tidak ada alasan dan pengecualian. Setiap ASN dan aparatur pemerintah harus menjunjung tinggi azas netralitas dalam Pilkada serentak mendatang,” tegas Andree, disela kegiatan Rakor Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 wilayah Sumatera di Medan, Selasa (9/7/2024).


Namun Andree juga menegaskan bahwa sebagai pihak yang masih memiliki hak suara dalam Pilkada, ASN dan aparatur pemerintah di lingkup Pemko Padang agar menggunakan hak suara atau hak pilihnya tersebut.

“Jadi hak pilih atau hak suaranya tetap dipakai. Karena setiap suara menentukan masa depan kota dan provinsi kita. Menjunjung tinggi netralitas bukan berarti kemudian memilih Golput. Bukan seperti itu yang diamanatkan oleh Undang-Undang kita,” tegas Andree lagi.


Surat Edaran Wali Kota Padang bernomor : 800.383.01/BKPSDM-PKAP.1-PDG/2024 itu menjelaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023, Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Ditegaskan juga bahwa Pegawai ASN dilarang memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden, Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan Calon Anggota DPRD dengan membuat keputusan/tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Paslon sebelum, selama atau sesudah masa kampanye. (*/Fs)

(gambar ilustrasi)

Padang, (LIN) -- Pemerintah Kota Padang tegas akan memberikan sanksi bagi pegawai yang terlibat judi online maupun Judi Konvensional.

Pj Wali Kota Padang Andree Algamar menjelaskan berdasarkan pasal 3 huruf f peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS, dan pasal 303 KUHP mengenai larangan berjudi online, serta maraknya penyimpangan prilaku masyarakat akibat judi online sehingga meresahkan kehidupan sosial bermasyarakat.

Penegasan itu tertuang melalui Surat Edaran No. 800.365.05/BKPSDM-PKAP.1- PDG/2024 terkait larangan judi online (judol) bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN di lingkungan Pemko Padang.

"Kepada kepala perangkat daerah, agar memantau dan mengawasi ASN di lingkungan kerja masing-masing, agar tidak terlibat kegiatan judi konvensional maupun judi online,” ujar Andree, dikutip, Selasa (9/7/2024).


Andree juga meminta, agar seluruh kepala OPD dapat melakukan pengawasan kepada para pegawainya di masing-masing OPD. Terlebih lagi, dalam menggunakan jaringan internet resmi pemerintah agar tidak disalahgunakan untuk kegiatan judi online.

"Seluruh ASN dan Non ASN di lingkungan Pemko Padang agar menjadi contoh bagi masyarakat dengan tidak terlibat judi online dan turut mengimbau larangan judi online," terang Andree.

 

Ia juga menegaskan, apabila ditemukan ASN yang terbukti melakukan aktivitas bermain judi online, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku.

“Tak hanya itu, kepada Camat dan Lurah untuk mengajak tokoh agama dan tokoh masyarakat, secara bersama untuk mensosialisasikan gerakan berantas judi online dan konvensional di wilayah masing-masing,” pungkasnya.

(**)

PJ Sekdako Padang Yosefriawan

Padang, (LIN) -- Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Kesehatan terus meningkatkan upaya dalam memutus mata rantai penyakit tuberkulosis (TBC). Hingga Juni 2024, tercatat 2.122 kasus TBC di Kota Padang.
Pj Sekda Yosefriawan menjelaskan bahwa pada tahun 2024, Kota Padang diestimasikan akan memiliki 4.838 kasus TBC. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.122 kasus telah terdeteksi. "Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, 16,4 persen kasus berasal dari luar Kota Padang, sementara 83,6 persen (1.773 kasus) berasal dari 11 kecamatan di dalam kota," ujar Yosefriawan dalam pertemuan koordinasi dan revitalisasi tim percepatan penanggulangan TBC di salah satu hotel di Kota Padang, Selasa (9/7/2024).

Ia menambahkan bahwa kasus TBC terbagi berdasarkan kelompok umur, dengan 20 persen kasus terjadi pada anak usia 0-14 tahun dan 80 persen pada usia 15 tahun ke atas. "Tingkat keberhasilan pengobatan TBC di Kota Padang pada tahun 2023 cukup tinggi, dengan 90,4 persen pasien menyelesaikan pengobatan. Namun, masih ada 5,4 persen yang putus berobat, 3,5 persen meninggal, 0,5 persen pindah, dan 0,2 persen gagal pengobatan," jelas Yosefriawan.

Untuk menanggulangi kasus TBC, Pemerintah Kota Padang telah membentuk tim percepatan penanggulangan TBC yang aktif melakukan penjaringan kasus di berbagai tempat seperti sekolah, pesantren, tempat kerja, rumah tahanan, serta fasilitas kesehatan dan masyarakat umum di Kota Padang.

Kepala Dinas Kesehatan, dr. Srikurnia Yati, menyatakan bahwa kasus TBC paling banyak ditemukan di Kecamatan Koto Tangah, yang merupakan wilayah dengan luas dan kepadatan penduduk yang tinggi. "Ada lima puskesmas yang siap melakukan skrining di wilayah Koto Tangah. Kasus-kasus ini memerlukan pengobatan selama 6 bulan, dan harapan kami adalah semua pasien yang sudah positif dapat disembuhkan, sehingga tingkat kesembuhan di Kota Padang mencapai 100 persen," ungkap dr. Srikurnia.

Dr. Srikurnia juga menekankan bahwa skrining TBC tidak memandang usia. "Selama ditemukan keluhan lebih dari dua minggu, kami akan melakukan pemeriksaan terhadap sampel dahak pasien. Dibandingkan dengan tahun lalu, yang mencatat sekitar 3.800 kasus TBC selama 2023, memang ada peningkatan kasus hingga Juni 2024," tambahnya.

Selain itu, skrining juga dilakukan di berbagai tempat seperti sekolah, pesantren, perusahaan, dan instansi pemerintah untuk memastikan deteksi dini dan pengobatan tepat waktu bagi mereka yang terinfeksi.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan, Pemerintah Kota Padang berharap dapat memutus mata rantai penyebaran TBC dan meningkatkan tingkat kesembuhan pasien, sehingga kota ini dapat terbebas dari ancaman penyakit tersebut.

(D'On)

Pasca menetapkan status tanggap darurat bagi Kota Padang,
Wali Kota Padang Hendri Septa langsung menyambut kedatangan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto di Bandara Internasional Minangkabau, Senin (11/3/2024). 

Padang, LenteraIndoNews.com - Kedatangan Kepala BNPB ini dalam rangka melakukan peninjauan langsung dampak bencana banjir yang melanda 12 kabupaten/kota di Sumatera Barat. 

Mendarat pada pukul 11.15, tim BNPB langsung menuju Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, untuk melakukan rapat koordinasi bersama Gubernur Sumbar, Mahyeldi, dan bupati/walikota daerah terdampak bencana banjir. 

Gubernur Sumbar yang menyampaikan paparan, menjelaskan bahwa 8 dari 11 kecamatan di Kota Padang dilanda banjir. Kerugian diperkirakan hampir mencapai 13 miliar rupiah. 

Di tempat yang sama Hendri Septa mengapresiasi respon cepat yang ditunjukan oleh BNPB, dengan langsung datang ke Sumatera Barat. 

“Kita berterima kasih Kepala BNPB beserta tim merespon dengan cepat. Bahkan bantuan logistik dan peralatan dari BNPB sudah datang kemarin malam,” ujar Hendri Septa. 

Sementara Kepala BNPB, Suharyanto, menginformasikan bahwa sejauh ini sudah 5 kabupaten/kota di Sumbar menetapkan status Tanggap Darurat. 

Lebih lanjut Suharyanto mengatakan, bagi daerah yang memang terdampak parah, jangan terlalu lama memutuskan penetapan status Tanggap Darurat.

“Daerah yang terdampak parah, jangan terlalu lama untuk memutuskan penetapan status Tanggap Darurat. Agar warga yang menjadi korban bencana tetap terjaga ketersediaan kebutuhan pokoknya,” pungkas Jenderal bintang 3 ini.(***)