Lenteraindonews.com

(Aksi gotong royong warga  membersihkan Sungai Batang Arau dari rongsokan Kapal)

Padang, Lenteraindonews.com -- Aksi gotong royong membersihkan Sungai Batang Arau terus bergulir. Kali ini, warga Seberang Palinggam turun tangan membongkar tiga kapal rongsokan yang sudah tidak layak beroperasi, Senin (28/7/2025)

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas dan rasa memiliki terhadap kebersihan sungai bersejarah tersebut. Salah seorang pemilik kapal mengungkapkan motivasi di balik aksi tersebut. "kami ingin sungai ini bersih," ujarnya singkat. 

(Tiga bangkai kapal kayu telah di bongkar warga Seberang Palinggam)

Dukungan untuk Langkah Pemko Padang
Warga juga menyambut positif kedatangan Wali Kota Padang, Fadly Amran, beberapa waktu lalu, yang turun langsung memantau Pengerukan Batang Arau bersama Dinas PUPR dan BWS Sumatera V. 

"Kami senang Pak Wali datang dan peduli dengan kondisi sungai. Ini memotivasi kami untuk ikut menjaga kebersihan," tambah In seorang warga. 

Kapal Rongsok Dibersihkan, Sungai Kembali Terjaga
Proses pembongkaran kapal-kapal tua ini sekaligus membantu mengurangi sampah dan penghambat aliran sungai. Dengan begitu, upaya Pemko Padang dalam normalisasi Batang Arau semakin terbantu. 

"Ini bukti kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Jika semua pihak bergerak, Batang Arau akan menjadi lebih baik," pungkas peserta goro. 

Batang Arau perlahan kembali ke fungsi awalnya, bebas sedimentasi dan siap menjadi destinasi wisata air andalan Kota Padang. (Aldi)

Pj Wako Padang Andree Algamar. (Foto: Prokopim Padang)

Padang, (LIN) -- Penjabat Wali Kota Padang, Andree Algamar, menegaskan komitmen dari jajaran ASN Pemerintah Kota Padang untuk menjunjung tinggi azas netralitas pada penyelenggaraan Pilkada 2024.

Pemilihan Wali Kota Padang yang dilaksanakan serentak dengan kabupaten kota lain di Indonesia, direncanakan akan diselenggarakan November 2024 mendatang.


Setelah sebelumnya di berbagai kesempatan Andree Algamar menegaskan netralitas ASN di lingkup Pemerintah Kota Padang, kali ini secara khusus Pj Wali Kota Padang ini mengeluarkan surat edaran terkait netralitas ASN dan Non ASN dalam Pilkada serentak mendatang.


“Netralitas ASN dan apratur pemerintah itu sudah amanat Undang-Undang. Jadi tidak ada alasan dan pengecualian. Setiap ASN dan aparatur pemerintah harus menjunjung tinggi azas netralitas dalam Pilkada serentak mendatang,” tegas Andree, disela kegiatan Rakor Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 wilayah Sumatera di Medan, Selasa (9/7/2024).


Namun Andree juga menegaskan bahwa sebagai pihak yang masih memiliki hak suara dalam Pilkada, ASN dan aparatur pemerintah di lingkup Pemko Padang agar menggunakan hak suara atau hak pilihnya tersebut.

“Jadi hak pilih atau hak suaranya tetap dipakai. Karena setiap suara menentukan masa depan kota dan provinsi kita. Menjunjung tinggi netralitas bukan berarti kemudian memilih Golput. Bukan seperti itu yang diamanatkan oleh Undang-Undang kita,” tegas Andree lagi.


Surat Edaran Wali Kota Padang bernomor : 800.383.01/BKPSDM-PKAP.1-PDG/2024 itu menjelaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023, Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Ditegaskan juga bahwa Pegawai ASN dilarang memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden, Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan Calon Anggota DPRD dengan membuat keputusan/tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Paslon sebelum, selama atau sesudah masa kampanye. (*/Fs)

(gambar ilustrasi)

Padang, (LIN) -- Pemerintah Kota Padang tegas akan memberikan sanksi bagi pegawai yang terlibat judi online maupun Judi Konvensional.

Pj Wali Kota Padang Andree Algamar menjelaskan berdasarkan pasal 3 huruf f peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS, dan pasal 303 KUHP mengenai larangan berjudi online, serta maraknya penyimpangan prilaku masyarakat akibat judi online sehingga meresahkan kehidupan sosial bermasyarakat.

Penegasan itu tertuang melalui Surat Edaran No. 800.365.05/BKPSDM-PKAP.1- PDG/2024 terkait larangan judi online (judol) bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN di lingkungan Pemko Padang.

"Kepada kepala perangkat daerah, agar memantau dan mengawasi ASN di lingkungan kerja masing-masing, agar tidak terlibat kegiatan judi konvensional maupun judi online,” ujar Andree, dikutip, Selasa (9/7/2024).


Andree juga meminta, agar seluruh kepala OPD dapat melakukan pengawasan kepada para pegawainya di masing-masing OPD. Terlebih lagi, dalam menggunakan jaringan internet resmi pemerintah agar tidak disalahgunakan untuk kegiatan judi online.

"Seluruh ASN dan Non ASN di lingkungan Pemko Padang agar menjadi contoh bagi masyarakat dengan tidak terlibat judi online dan turut mengimbau larangan judi online," terang Andree.

 

Ia juga menegaskan, apabila ditemukan ASN yang terbukti melakukan aktivitas bermain judi online, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku.

“Tak hanya itu, kepada Camat dan Lurah untuk mengajak tokoh agama dan tokoh masyarakat, secara bersama untuk mensosialisasikan gerakan berantas judi online dan konvensional di wilayah masing-masing,” pungkasnya.

(**)

PJ Sekdako Padang Yosefriawan

Padang, (LIN) -- Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Kesehatan terus meningkatkan upaya dalam memutus mata rantai penyakit tuberkulosis (TBC). Hingga Juni 2024, tercatat 2.122 kasus TBC di Kota Padang.
Pj Sekda Yosefriawan menjelaskan bahwa pada tahun 2024, Kota Padang diestimasikan akan memiliki 4.838 kasus TBC. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.122 kasus telah terdeteksi. "Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, 16,4 persen kasus berasal dari luar Kota Padang, sementara 83,6 persen (1.773 kasus) berasal dari 11 kecamatan di dalam kota," ujar Yosefriawan dalam pertemuan koordinasi dan revitalisasi tim percepatan penanggulangan TBC di salah satu hotel di Kota Padang, Selasa (9/7/2024).

Ia menambahkan bahwa kasus TBC terbagi berdasarkan kelompok umur, dengan 20 persen kasus terjadi pada anak usia 0-14 tahun dan 80 persen pada usia 15 tahun ke atas. "Tingkat keberhasilan pengobatan TBC di Kota Padang pada tahun 2023 cukup tinggi, dengan 90,4 persen pasien menyelesaikan pengobatan. Namun, masih ada 5,4 persen yang putus berobat, 3,5 persen meninggal, 0,5 persen pindah, dan 0,2 persen gagal pengobatan," jelas Yosefriawan.

Untuk menanggulangi kasus TBC, Pemerintah Kota Padang telah membentuk tim percepatan penanggulangan TBC yang aktif melakukan penjaringan kasus di berbagai tempat seperti sekolah, pesantren, tempat kerja, rumah tahanan, serta fasilitas kesehatan dan masyarakat umum di Kota Padang.

Kepala Dinas Kesehatan, dr. Srikurnia Yati, menyatakan bahwa kasus TBC paling banyak ditemukan di Kecamatan Koto Tangah, yang merupakan wilayah dengan luas dan kepadatan penduduk yang tinggi. "Ada lima puskesmas yang siap melakukan skrining di wilayah Koto Tangah. Kasus-kasus ini memerlukan pengobatan selama 6 bulan, dan harapan kami adalah semua pasien yang sudah positif dapat disembuhkan, sehingga tingkat kesembuhan di Kota Padang mencapai 100 persen," ungkap dr. Srikurnia.

Dr. Srikurnia juga menekankan bahwa skrining TBC tidak memandang usia. "Selama ditemukan keluhan lebih dari dua minggu, kami akan melakukan pemeriksaan terhadap sampel dahak pasien. Dibandingkan dengan tahun lalu, yang mencatat sekitar 3.800 kasus TBC selama 2023, memang ada peningkatan kasus hingga Juni 2024," tambahnya.

Selain itu, skrining juga dilakukan di berbagai tempat seperti sekolah, pesantren, perusahaan, dan instansi pemerintah untuk memastikan deteksi dini dan pengobatan tepat waktu bagi mereka yang terinfeksi.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan, Pemerintah Kota Padang berharap dapat memutus mata rantai penyebaran TBC dan meningkatkan tingkat kesembuhan pasien, sehingga kota ini dapat terbebas dari ancaman penyakit tersebut.

(D'On)

Pasca menetapkan status tanggap darurat bagi Kota Padang,
Wali Kota Padang Hendri Septa langsung menyambut kedatangan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto di Bandara Internasional Minangkabau, Senin (11/3/2024). 

Padang, LenteraIndoNews.com - Kedatangan Kepala BNPB ini dalam rangka melakukan peninjauan langsung dampak bencana banjir yang melanda 12 kabupaten/kota di Sumatera Barat. 

Mendarat pada pukul 11.15, tim BNPB langsung menuju Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, untuk melakukan rapat koordinasi bersama Gubernur Sumbar, Mahyeldi, dan bupati/walikota daerah terdampak bencana banjir. 

Gubernur Sumbar yang menyampaikan paparan, menjelaskan bahwa 8 dari 11 kecamatan di Kota Padang dilanda banjir. Kerugian diperkirakan hampir mencapai 13 miliar rupiah. 

Di tempat yang sama Hendri Septa mengapresiasi respon cepat yang ditunjukan oleh BNPB, dengan langsung datang ke Sumatera Barat. 

“Kita berterima kasih Kepala BNPB beserta tim merespon dengan cepat. Bahkan bantuan logistik dan peralatan dari BNPB sudah datang kemarin malam,” ujar Hendri Septa. 

Sementara Kepala BNPB, Suharyanto, menginformasikan bahwa sejauh ini sudah 5 kabupaten/kota di Sumbar menetapkan status Tanggap Darurat. 

Lebih lanjut Suharyanto mengatakan, bagi daerah yang memang terdampak parah, jangan terlalu lama memutuskan penetapan status Tanggap Darurat.

“Daerah yang terdampak parah, jangan terlalu lama untuk memutuskan penetapan status Tanggap Darurat. Agar warga yang menjadi korban bencana tetap terjaga ketersediaan kebutuhan pokoknya,” pungkas Jenderal bintang 3 ini.(***)