Lenteraindonews.com

(Wakil Walikota Maigus Nasir, pimpin rapat   Percepatan Pembangunan Koperasi Merah Putih di Kota Padang)

Padang, Lenteraindonews.com -- Pemerintah Kota Padang mendorong percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih sebagai langkah strategis menekan angka pengangguran dan meningkatkan ekonomi kerakyatan. Hal ini ditegaskan Wakil Wali Kota Padang dalam rapat koordinasi yang digelar untuk menyiapkan lahan pembangunan gerai koperasi,Rabu, (5/11/2025)

Dalam wawancara intensif, Wakil Wali Kota memaparkan sejumlah poin kritis yang menjadi fondasi program nasional ini.

"Pengangguran masih sangat tinggi. Justru itu, dengan kehadiran koperasi, mudah-mudahan akan bisa menyerap lapangan dan tenaga kerja," tegasnya, menekankan fungsi koperasi sebagai pencipta lapangan kerja.

Tak berhenti di situ, ia menjelaskan peran koperasi dalam menghidupkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). "Dengan Koperasi Merah Putih, kita berharap ini akan bisa menghidupkan UMKM-UMKM yang ada. Sehingga ini akan membantu peningkatan ekonomi keluarga atau rumah tangga," ujarnya. 

Lebih lanjut, 104 koperasi yang terbentuk diharapkannya dapat menjadi buffer dan jaringan distribusi yang kuat bagi produk-produk UMKM lokal.

Namun, Maigus juga mengingatkan prinsip utama yang tidak boleh dilanggar. "Kehadiran koperasi tidak boleh mengganggu, melemahkan, apalagi mematikan, usaha-usaha kecil yang ada di sekitar itu. Justru itu, kehadiran koperasi ini menjadi kekuatan penyangga," paparnya, mengutip arahan langsung dari Presiden dan Menteri Koperasi.

Pacu Kecepatan, Kunci di Lahan

Menjawab kendala utama, yaitu ketersediaan lahan, Wakil Wali Kota memberikan instruksi tegas dan tenggat waktu yang jelas. Ia meminta seluruh Lurah dan Camat untuk aktif mencari solusi.

"Pertama, meminta Lurah sebagai Ketua Dewan Pengawas Koperasi Merah Putih bersama pengurus untuk melihat, mencari solusi untuk pengadaan lahan," imbaunya. Ia menyebut sejumlah opsi lahan yang bisa digali, seperti aset TNI, tanah provinsi, atau fasilitas umum (fasum) kota.

Untuk mengejar percepatan, ia memberi batas waktu 2x24 jam bagi setiap kecamatan untuk melaporkan potensi lahan yang telah diverifikasi. "Kita tunggu dalam waktu 1-2 hari ini, mudah-mudahan ada target minimal, target kita, 10-20 di 2025 ini sudah bisa kita siapkan lokasi," tambahnya.

Deadline 10 Oktober: Kunci Eksekusi Pusat

Sebuah deadline kritis disampaikan kepada semua pihak. "Siapa yang masuk sebelum tanggal 10 (Oktober) akan langsung dieksekusi oleh Kementerian Koperasi Republik Indonesia," jelasnya. Ia menegaskan bahwa lahan yang dilaporkan setelah tanggal tersebut tetap memiliki peluang, namun prosesnya akan memakan waktu lebih lama karena harus mengantri.

 "Sangat-sangat optimis, karena dari segi sistem, kita sudah masukin aplikasi. 104 itu sudah terdata dalam aplikasi Kementerian Koperasi. 104 sudah clear seluruhnya, tinggal lagi kunci lahan saja," pungkasnya.

Dengan komitmen dan percepatan ini, diharapkan Koperasi Merah Putih dapat segera terwujud dan menjadi motor penggerak baru perekonomian masyarakat Kota Padang. (Aldi)

Padang, Lenteraindonews.com  – Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang terus mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar semakin berdaya saing di tengah era ekonomi kreatif.

Salah satu upayanya diwujudkan melalui sosialisasi dan diskusi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang digelar di Cafe Kupi Batigo, Padang, Sabtu (18/10/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh 40 pelaku UMKM dari berbagai sektor, seperti kuliner, fashion, hingga kerajinan tangan.

Melalui kegiatan tersebut, peserta dibekali pengetahuan tentang pentingnya melindungi produk dan inovasi usaha mereka melalui HAKI, termasuk merek dagang, paten, dan hak cipta.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang, Didi Aryadi, menyampaikan bahwa penguatan pemahaman HAKI merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi UMKM di daerah.

“UMKM merupakan tulang punggung ekonomi lokal. Dengan pemahaman HAKI, pelaku usaha dapat melindungi ide dan produknya sekaligus memperkuat posisi dalam persaingan pasar yang semakin terbuka,” ujar Didi.

Diskusi berlangsung hangat dan interaktif. Para peserta antusias menanyakan berbagai hal, termasuk tantangan pendaftaran HAKI di era digital serta peluang menjadikan HAKI sebagai modal bersaing di pasar global.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Fauzan Ibnovi, berharap kegiatan ini dapat menjadi langkah awal bagi pelaku usaha untuk semakin sadar hukum dan berinovasi secara berkelanjutan.

“Kami ingin UMKM Padang tidak hanya dikenal di tingkat lokal, tapi juga nasional bahkan internasional. Dengan perlindungan HAKI, kita dapat mencegah plagiarisme dan meningkatkan nilai ekonomi kreatif Kota Padang,” tutur Fauzan.

Di kesempatan itu, mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat turut hadir sebagai narasumber. Ia memaparkan materi seputar prosedur pendaftaran HAKI, manfaat bagi bisnis, serta risiko hukum yang mungkin dihadapi jika terjadi pelanggaran.

Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab yang penuh antusias. Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang berkomitmen untuk mengadakan kegiatan serupa secara berkala sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan UMKM yang inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan.(Charle)

(Kepala Dinas Kementerian UMKM Sumatera Barat, Endrizal. Era digital Gambir menyongsong pasar internasional)

Padang, Lenteraindonews.com --  Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, melalui Kementerian UMKM, mengambil langkah strategis dengan mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk mengatasi keterbatasan pemasaran yang selama ini membelit komoditas Gambir. Program hilirisasi merupakan jawaban untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani.

Hal tersebut ditekankan oleh Kepala Dinas Kementerian UMKM Sumatera Barat, Endrizal, dalam sebuah acara yang digelar di Hotel Pangeran Beach, Padang. Selasa (26/8/2025).

"Gambir adalah produk unggulan dengan prospek yang sangat bagus, namun berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi para petaninya. Pemasaran yang terbatas menjadi masalah utama," ujar Endrizal.

Untuk memutus mata rantai pemasaran tradisional yang kerap tidak menguntungkan petani, pemerintah menghadirkan solusi digitalisasi. Langkah ini bertujuan untuk mempertemukan produk gambir dari petani langsung dengan pangsa pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional, melalui sistem merchant atau perdagangan online.

Gambir Sumatera Barat, khususnya dari Kabupaten Lima Puluh Kota dan Pesisir Selatan, merupakan komoditas tradisional yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Daerah ini bahkan dikenal sebagai sentra produksi gambir terbesar secara nasional dan menyumbang sekitar 90% dari kebutuhan gambir dunia. Hasil olahannya banyak dimanfaatkan dalam industri obat-obatan, kosmetik, penyamak kulit dan pewarna organik.

(Gambir hasil olahan (foto google))

Selain digitalisasi, upaya hilirisasi juga diperkuat melalui pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), fasilitasi ekspor, dan program unggulan Desa Devisa. Program Desa Devisa dirancang untuk mentransformasi ekonomi desa yang berbasis pada ekspor gambir, sehingga devisa yang masuk dapat langsung dirasakan oleh masyarakat di tingkat desa

Dengan sinergi berbagai pihak dan pemanfaatan teknologi, diharapkan nilai ekonomi gambir dapat meningkat signifikan yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan para petani gambir di Sumatera Barat.

Gambir merupakan hasil olahan daun dan ranting tanaman gambir(Uncaria gambir Roxb). Sumatera Barat adalah produsen gambir terbesar di Indonesia, dengan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai sentra produksi utamanya. Komoditas ini memiliki nilai ekspor tinggi dan digunakan dalam berbagai industri global. (Aldi)