Padang, Lenteraindonews.com – Kota Padang menjadi pusat perhatian dunia dengan menyelenggarakan Konferensi Wakaf Internasional 2025. Acara bertajuk "Wakaf untuk Pembangunan Berkelanjutan" ini berlangsung selama tiga hari, dari 14 hingga 16 November 2025, di Truntum Hotel Padang, sebagai hasil kolaborasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pondok Modern Darussalam Gontor.

Konferensi ini menghadirkan ribuan peserta dan sejumlah tokoh nasional serta internasional terkemuka. Hadir antara lain Wakil Presiden RI ke-13, Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dan Wakil Grand Syaikh Al-Azhar Kairo, Prof. Muhammad Ad-Duwaini. Acara juga dihadiri oleh delegasi dari berbagai negara, termasuk perwakilan lembaga keuangan syariah dan akademisi dari Timur Tengah.


Revolusi Mindset: Dari Amal ke Instrumen Ekonomi

Dalam pidato Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan kunci yang menyerukan perubahan mendasar dalam memandang wakaf.

"Kita telah lama terbuai dengan wakaf sebagai amal ritual individu. Saatnya kita geser mindset ini. Wakaf adalah instrumen ekonomi strategis yang pernah melahirkan peradaban, dari pesantren hingga universitas. Sekarang, tugas kita adalah menghidupkan kembali roh produktivitasnya," seru Mahyeldi.


Bangunkan 'Raksasa Tidur' Aset Wakaf

Gubernur menyoroti potensi besar yang belum tergarap optimal. Ia menyebut data Badan Wakaf Indonesia yang mencatat aset wakaf nasional mencapai Rp 2.000 triliun dengan tanah wakaf seluas 57 ribu hektar. Namun, mayoritas aset ini masih "tidur" atau hanya dimanfaatkan secara konsumtif.

"Lihatlah tanah wakaf seluas 57 ribu hektar dan aset senilai Rp 2.000 triliun itu. Ini adalah modal dasar untuk membebaskan umat dari jerat kemiskinan," tegas Mahyeldi. "Namun, kita masih berkutat pada wakaf untuk kuburan dan musala. Ini bukan salah, tetapi tidak cukup. Kita harus berani berinovasi."


Langkah Konkret: Literasi Digital dan Pembentukan Badan Wakaf

Dalam penjelasan eksklusif, Mahyeldi memaparkan langkah strategis untuk mewujudkan visinya. Langkah pertama adalah literasi dan transformasi digital.

"Masyarakat dan nazhir (pengelola wakaf) harus diedukasi bahwa wakaf uang, wakaf saham, dan wakaf untuk usaha produktif itu mungkin dan halal. Kami di Sumbar akan mempelopori platform digital untuk memudahkan transaksi dan mengawasi pengelolaan wakaf agar transparan dan akuntabel," jelasnya.

Lebih lanjut, Mahyeldi menekankan bahwa Pemerintah Daerah tidak bisa bekerja sendiri. Karena itu, pembentukan Badan Wakaf Sumbar akan dipercepat.

"Lembaga ini nantinya akan menjadi motor yang bersinergi dengan Badan Wakaf Indonesia, Bank Nagari Syariah, dan pelaku ekonomi syariah lainnya untuk menciptakan ekosistem yang memungkinkan aset wakaf dikelola secara profesional, layaknya sebuah fund management yang beretika," pungkasnya.

Dengan komitmen dan langkah konkret ini, Mahyeldi menegaskan bahwa Sumatera Barat siap menjadi epicentrum atau pusat kebangkitan wakaf produktif di Indonesia. (Aldi)