Lenteraindonews.com

Padang, Lenteraindonews.com --  Aliansi mahasiswa se Sumatera Barat melakukan aksi demo mengevaluasi kinerja satu tahun presiden Prabowo Gibran di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat  Provinsi Sumatera Barat. Aksi ini berlangsung damai dan lancar, tidak terjadi kemacetan di persimpangan jalan S Parman Padang. Kamis, (23/10/2025).

Sekitar  200an mahasiswa mamadati jalan S. Parman. Dengan suara lantang Orasi besautan silih berganti di sampaikan kepada anggota dewan. Tidak berselang lama ketua DPRD Muhidi, Sekwan Maifizon dan jajarannya turun langsung menemui para mahasiswa  mendengarkan dan menampung semua aspirasi yang disampaikan mahasiswa.

Berbagai isu disuarakan perwakilan mahasiswa antara lain tambang ilegal, lapangan kerja sulit dan Program MBG serta kinerja para menteri.

Evaluasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk Masyarakat Kelas Bawah :

Disisi lain, salah seorang perwakilan Aliansi Mahasiswa saat diwawancarai media, Hidayatul Fikri menjelaskan,  

"Seperti yang kita lihat, penempatan (Dana Program) ini sangat banyak dan kompleks. Secara konsep, program MBG ini adalah program yang sangat bagus. Tinggal bagaimana mekanisme dan sistemnya di tingkat akar rumput."

Lebih lanjut Fikri menjelaskan, "Bahkan hari ini kita mendapati  oknum dalam program MBG yang menjual akses ("titik-titik") kepada konglomerat-konglomerat yang ingin menjadikan MBG ini sebagai ajang bisnis. Mereka ingin mengkolaborasikan dan mengkomersialisasikan program ini."

"Padahal, program ini jika dijalankan dengan semaksimal mungkin dan dengan sistem yang baik, saya yakin akan sangat berdampak bagi masyarakat, terutama masyarakat kelas bawah."

Namun, fakta yang kita lihat hari ini justru sebaliknya. Bukan masyarakat kelas bawah yang menikmati anggarannya, tetapi digunakan oleh para elit. Beberapa elit menyelewengkan dana, hingga menyebabkan kualitas makanan yang sampai ke masyarakat buruk dan justru menimbulkan kasus keracunan.

Kami ingin menyatakan bahwa harus di evaluasi. Jangan sampai program ini hanya menjadi bentuk pergantian pemain dan pergantian penguasaan, di mana yang tetap bermain adalah orang-orang elit saja. Yang kaya tetap kaya, yang miskin tetap miskin. Inilah evaluasi yang harusnya mendorong pemerintah untuk memproyeksikan ulang program ini. Pemerintah juga harus memonitor langsung implementasi dan dampak dari MBG ini, ujar Hidayatul Fikri. (Aldi)

Padang, Lenteraindonewa.com -- Anggota DPRD Kota Padang Fraksi PKB, Zalmadi, S.Hum, menyelenggarakan kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2025-2026 di Kecamatan Kuranji, Daerah Pemilihan Padang II, pada 5-10 September 2026. Reses yang dibuka oleh Syafrizal (Buya) ini secara khusus mengundang dan berfokus pada dialog dengan para anggota Ikatan Keluarga Wartawan Republik Indonesia (IKW-RI).

Dalam sambutannya, Zalmadi yang juga merupakan mantan jurnalis dan Pembina IKW-RI, mengapresiasi peran vital media dalam menyebarluaskan informasi dan program-program pemerintah kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa kemajuan suatu daerah sangat didukung oleh media yang solid dan profesional.

“Kesolidan IKW-RI ini harus menjadi acuan bagi organisasi kewartawanan lainnya. Untuk itu, legalitas organisasi mutlak diperlukan agar dapat bersinergi lebih baik dengan pemerintah, termasuk dalam mengisi kegiatan-kegiatan reses secara resmi di masa mendatang,” ujar Zalmadi.

Sekretaris IKW-RI, Sukra Rahmat Putra, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi yang tinggi atas komitmen Zalmadi yang menyempatkan diri berkumpul dengan rekan-rekan jurnalis untuk mendengarkan aspirasi dan usulan mereka di sela kesibukan reses.

Usulan dan Solusi Konkret dari Dunia Pers : Dialog tersebut menghasilkan sejumlah usulan penting dari anggota IKW-RI kepada Zalmadi antara lain :

Bimbingan Teknis Jurnalis (Bimtek Jurnalis) untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas para jurnalis.

Sinergi Media-Pemerintah : Diperlukan kerja sama yang lebih terstruktur antara media dengan instansi pemerintah untuk memudahkan akses informasi yang akurat dan bertanggung jawab.

Kantor Sekretariat : Perlunya wadah atau sekretariat tetap yang dapat menjadi pusat aktivitas dan tempat berkumpul bagi jurnalis, termasuk yang berasal dari luar daerah.

Dukungan dan Langkah Strategis Anggota DPRD
Menanggapi usulan tersebut, Zalmadi menyatakan dukungan penuh memberikan langkah solutif untuk mewadahi semua aspirasi tersebut, penguatan kelembagaan IKW-RI adalah kunci utamanya.

“Semua usulan yang sangat baik ini dapat diakomodir dengan lebih mudah jika IKW-RI telah memiliki payung hukum yang kuat, seperti berbentuk Yayasan. Legalisasi ini akan memudahkan organisasi untuk mempertanggungjawabkan setiap kegiatan kerja samanya dengan pemerintah, mengajukan proposal dan yang terpenting, menjadi dasar bagi DPRD untuk mengalokasikan anggaran pendukung untuk kegiatan IKW-RI pada tahun berikutnya,” jelas Zalmadi.

Dengan demikian, peran pers dalam mengawal pemerintahan sesuai UU No. 40 Tahun 199, Pers dapat berjalan optimal, didukung dengan kemerdekaan pers dan perlindungan hukum yang jelas.

Kegiatan reses ini ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi antara legislatif, eksekutif dan insan pers dalam membangun Kota Padang yang lebih transparan dan informatif. (Aldi)

Padang, Lenteraindonews.com -- Menyambut masa reses masa sidang pertama tahun 2025-2026, Ketua DPRD Kota Padang, H. Muharlion, S.Pd., secara proaktif mendatangi daerah pemilihannya (Dapil) Padang 1 di Kecamatan Koto Tangah. Kegiatan yang berlangsung pada Senin, (8/9/2025), di Masjid Hadiqatul Iman ini dihadiri oleh puluhan warga yang antusias menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan.

Reses yang berlangsung dari tanggal 5 hingga 10 September ini dimanfaatkan Muharlion untuk mendengarkan secara langsung suara masyarakat, mulai dari persoalan infrastruktur yang mendesak hingga program pemberdayaan yang perlu didukung.

Fokus pada Permasalahan Drainase dan Jalan

Sebagian besar keluhan warga, yang disampaikan oleh perwakilan seperti H. Sofyan (Ketua RT 05), berpusat pada masalah infrastruktur dasar. Persoalan drainase yang buruk menjadi perhatian utama, dimana air sering menggenangi lantai rumah-rumah warga saat hujan turun. Selain itu, kondisi jalan menuju Puskesmas yang masih belum memadai dan program bantuan jalan beton yang belum terealisasi sepenuhnya juga menjadi sorotan.

Muharlion menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti keluhan ini. "Saya mencatat dengan baik semua aspirasi Bapak dan Ibu. Masalah drainase dan jalan ini adalah hal fundamental bagi kenyamanan hidup warga. Segera setelah reses, saya akan koordinasikan dengan eksekutif (Pemerintah Kota) untuk mencari solusi terbaik dan percepatan penanganannya," tegas Muharlion di hadapan warga.

Apresiasi untuk Inovasi Kelompok Wanita Tani (KWT) ASRI

Di tengah pembahasan permasalahan, reses juga menyoroti cerita sukses pemberdayaan masyarakat. Kelompok Wanita Tani (KWT) ASRI di Jalan Kesehatan mendapat pujian khusus dari Muharlion. Berkat pendampingan dari Dinas Pertanian dan akademisi dari Universitas Andalas (Unand), kelompok ini telah berkembang sangat kreatif.

"Kini, setiap rumah anggota KWT ASRI memiliki kebun sendiri untuk bercocok tanam. Ini adalah contoh nyata pemberdayaan masyarakat yang efektif dan berkelanjutan. Ke depan, inovasi seperti ini harus kita dukung dan replikasi di daerah lain," ujar Muharlion.

Komitmen untuk Tindak Lanjut

Kegiatan reses ini tidak hanya berhenti pada hearing saja, melainkan menjadi awal dari proses tindak lanjut yang konkret. Muharlion akan memantau secara berkala progress penanganan keluhan warga dan mendorong sinergi yang lebih kuat antara legislatif, eksekutif, dan akademisi untuk membangun Koto Tangah yang lebih baik.

“Reses ini adalah tugas konstitusional kami untuk memastikan suara rakyat didengar dan ditindaklanjuti. Terima kasih atas kepercayaan dan partisipasi warga. Semoga kolaborasi kita membawa hasil yang maksimal,” tutup Muharlion mengakhiri pertemuan. (Aldi)

(Rapat Paripurna DPRD Sumbar dalam rangka pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2024)

Sumatera Barat, Lenteraindonews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna guna membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Rapat berlangsung pada Senin, 16 Juni 2025.  

Acara dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD setempat, Evi Yandri Rajo Budiman. Turut hadir dalam kesempatan tersebut sejumlah pimpinan dewan, termasuk H. Muhidi, Iqra Cissa, dan Nanda Satria. Dari pihak pemerintah provinsi, Sekretaris Daerah (Sekda) Arry Yuswandi hadir sebagai perwakilan.  

Selama rapat berlangsung, seluruh fraksi menyampaikan berbagai pandangan kritis terkait pengelolaan APBD tahun lalu.  

"Kami menerima banyak pertanyaan, masukan, dan permintaan klarifikasi dari masing-masing fraksi mengenai pelaksanaan APBD 2024," ungkap Evi Yandri.  

Pandangan yang muncul mencakup evaluasi komprehensif terhadap kinerja pengelolaan pendapatan daerah, efektivitas belanja, serta berbagai kendala yang ditemui dalam pelaksanaan anggaran.  

"Setiap masukan dari dewan harus ditanggapi secara serius. Kami berharap pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur, dapat memberikan penjelasan yang memadai dan solutif," tegas Evi.  

Rencananya, tanggapan resmi dari gubernur akan disampaikan dalam rapat paripurna lanjutan yang dijadwalkan berlangsung pada 17 Juni 2025.  (Aldi)

PADANG, Lenteraindonews.com -- Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi menghadiri upacara Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) Ke-79, yang berlangsung pada Jumat (3/1) di Halaman Kantor Gubernur Sumbar.

Dalam momentum tersebut, Muhidi berharap Kemenag terus memberikan kinerja terbaik dalam menjaga keharmonisan umat beragama di Republik Indonesia. “Selamat Hari Amal Bakti Kemenag Ke-79, semoga terus memberikan kinerja terbaik dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di tanah air tercinta,” ujar Muhidi.

Dia menekankan pentingnya umat Islam untuk menjaga kesholehan dan memiliki hubungan yang baik dengan agama lain, mengingat Indonesia yang kaya akan keberagaman. “Jika keharmonisan terjaga, maka umat beragama akan semakin paham dengan nilai-nilai agama yang diyakini, sehingga terciptalah toleransi yang kuat di bawah Bhineka Tunggal Ika,” tambahnya.

Muhidi juga menegaskan bahwa kerukunan berbangsa dan bernegara sangat penting, sehingga umat beragama saling menjaga akhlak dan keharmonisan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas kehidupan beragama.

Dalam upacara tersebut, Gubernur Sumbar, Mahyeldi, bertindak sebagai pembina upacara dan membacakan amanat tertulis Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar. Mahyeldi menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang tidak memihak satu agama tertentu, tetapi juga bukan negara sekuler. Ia menekankan peran strategis Kementerian Agama dalam menjaga religiusitas masyarakat dan memelihara kerukunan antar umat beragama.

Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi atas pencapaian Kementerian Agama yang meraih penghargaan sebagai Kantor Wilayah yang informatif. “Kehadiran Kementerian Agama adalah untuk mendekatkan rakyat dengan agama. Tugas ini perlu disinergikan dengan kelembagaan di Sumatera Barat, mengingat falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah yang menjadi kekhasan daerah ini,” ujarnya.

Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Mahyudin, menyebutkan bahwa peringatan HAB ke-79 menjadi momen refleksi bagi seluruh ASN Kementerian Agama. “Ini adalah waktu bagi kita untuk mengevaluasi capaian selama setahun terakhir dan merumuskan langkah strategis untuk tahun mendatang,” katanya.

Mahyudin juga menegaskan bahwa Kemenag Sumatera Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan antarumat beragama. “Kami ingin masyarakat Sumatera Barat menjadi masyarakat yang rukun, harmonis, dan tenteram. Ketika kerukunan ini berjalan baik, kehidupan bermasyarakat juga akan semakin kondusif,” ucap Mahyudin. (*)