Lenteraindonews.com

Spanduk Ganefri "Sumatera Barat Maju" berada di Simpang Pasar Alai Padang (Foto Dok. LIN)

Padang, LenteraIndoNews.com -- Masa masa yang tenang sudah dilalui masyarakat usai pesta demokrasi Pemilu Presiden 2024 dan Caleg. Sekarang mulai lagi bertebaran spanduk untuk pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pilkada serentak seluruh daerah.

Tak ketinggalan dari kaum akademisi ikut berpartisipasi, siapakah beliau ?

Apa itu Akademisi ? Akademisi adalah orang yang berpendidikan tinggi. Mereka memiliki pengetahuan mendalam dalam bidang akademik dan seringkali memiliki gelar sarjana, magister, atau doktor.

Mari kita telisik ringkasan biografi beliau. Prof. Drs. H. Ganefri, M.Pd., Ph.D. atau Datuak Djunjungan Nan Bagadiang. Dosen pengajar dan Akademisi Teknik Indonesia sekaligus Rektor selama dua periode di Universitas Negeri Padang 2016 hingga 2014. Beliau Menjabat sebagai Ketua Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia tahun 2022 sampai 2024 dan tercatan sebagai Ketua Badan Pembina di Universitas Bung Hatta.

Putra Payakumbuah ini yang selalu menanamkan budaya pendidikan bahkan kepada anak cucunya. "Bialah kurang makan asal anak lai sakolah," inilah semangat menyelesaikan pendidikan dirantau, dari SD/SMP tahun 1980 di Batam sampai berhasil menamatkan studi S3 Pendidikan Teknik Vokational dari  UKM Malaysia tahun 2011.

Karier di bidang Pendidikan dan Ogranisasi :

Ganefri mengawali karier sebagai tenaga pendidik di IKIP Padang sekarang bernama Universitas Negeri Padang sejak 1989. Kemudian pada periode 1992–1994 dan 1994–1997 ia diangkat menjadi Kepala Laboratorium Komputer Fakultas Teknik (FT) IKIP Padang.

Dalam rentang 1999–2004 ia diamanahkan menjadi Sekretaris Jurusan Teknik Elektro FT UNP.

Ganefri kemudian berhasil menjabat Dekan FT UNP selama dua periode, 2007–2011 dan 2011–2014, sebelumnya sempat menjadi Pembantu Dekan II FT UNP selama tiga tahun.

Ganefri dipercaya menjadi Ketua Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis, kini LLDIKTI) Wilayah X yang meliputi Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau periode 2014–2018. Pelantikan dilaksanakan di Jakarta pada hari Kamis, 18 Desember 2014 oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Prof. Mohammad Nasir, Ph.D.

Pada periode pertama ia dilantik sebagai Rektor UNP pada tanggal 20 Juli 2016, dan kembali

terpilih sebagai Rektor Universitas Negeri Padang untuk periode kedua (periode 2020–2024).

Organisasi :

Ganefri pernah menjadi Ketua III Lembaga Karate-Do Indonesia (LEMKARI) Sumatera Barat pada 2006–2010, Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni FT UNP pada 2004–2009, Sekjen Ikatan Alumni UNP selama dua periode, 2009–2014 dan 2014–2018.

Ganefri dipercaya menjadi Ketua Umum Asosiasi Pendidikan Teknologi Kejuruan Indonesia (APTEKINDO) pada 2008 sampai sekarang.

Ketua Umum Pengprov Keluarga Olahraga Tarung Drajat (Kodrat) Sumatera Barat 2013-2021

Koordinator Bidang Usaha Dewan Pimpinan Pusat (DPP)

Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) masa bakti 2014–2019,

Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumatera Barat masa khidmat 2019-2024.

Ia juga menjadi Pembina Ikatan Ahli Informatika Indonesia DPW Sumatera Barat periode 2019-2022

Ia diangkat sebagai penghulu Suku Banuampu Nagari VII Koto Talago, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan gelar Datuak Djunjungan Nan Bagadiang pada 20 Mei 2023 menggantikan mamaknya yakni (Almarhum) Prof. Kamardi Thalut.

Sosok Ganefri Bakal Calon Gubernur Sumatera Barat Diusung Golkar dan mendapat dukungan dari Iluni Universitas Negeri Padang (UNP). Mari kita nantikan siapakah yang akan menjadi wakil beliau. (Aldi)

Direktur Jenderal (Dirjen) SDPPI Kementerian Kominfo Ismail memberikan sambutan dalam Acara Gala Dinner 10th Asia Pacific Spectrum Management Conference 2024 di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Senin (22/04/2024) - (AYH)

Jakarta, LenteraIndoNews.com -- Indonesia menjadi tuan rumah 10th Asia Pacific Spectrum Management Conference (APSMC) 2024 yang akan berlangsung selama dua hari pada tanggal 23 s.d. 24 April 2024 di Jakarta Pusat. Acara yang dihadiri perwakilan dari berbagai negara dan perusahaan telekomunikasi akan mendiskusikan berbagai isu mengenai pengelolaan spektrum frekuensi di Asia Pasifik.

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail menyatakan konferensi akan membahas berbagai masalah terkait spektrum frekuensi diantaranya tentang mobile broadband, 5G, 6G, WiFi, satelit, dan isu kebencanaan.

"Konferensi ini yang akan membahas isu-isu krusial terkait manajemen spektrum, termasuk dampaknya pada broadband seluler seperti 5G-6G, isu satelit, studi kasus roadmap spektrum dari beberapa negara serta tantangan untuk ekosistem teknologi masa depan," jelasnya usai Gala Dinner 10th Asia Pacific Spectrum Management Conference 2024 di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Senin (22/04/2024).

Menurut Dirjen Ismail penyelenggaraan Asia Pacific Spectrum Management Conference tahun ini juga spesial karena merupakan perhelatan konferensi pertama yang menindaklanjuti penyelenggaraan World Radiocommunication Conference 2023 di Dubai, Uni Emirat Arab pada akhir tahun lalu.

"Tahun ini tahun yang spesial buat konferensi ini karena baru selesai dilakukan WRC Conference yang merupakan forum atau conference terbesar di dunia untuk membahas tentang manajemen spektrum frekuensi," tuturnya

Rektor Telkom University Adiwijaya menyatakan APSMC 2024 dihadiri perwakilan pemerintah, industri, akademia dan masyarakat internasional yang menyampaikan ide terbaik masing-masing.

“Sangat prestisius dan jarang bergulir ke Indonesia, apalagi pasca WRC-23 karena setiap orang menunggu perubahan dan aksi apa di tingkat Internasional untuk melaksanakan hasil WRC-23,” tandasnya.

Penyelenggaraan APSMC 2024 ini menjadi sangat bermanfaat terutama bagi Indonesia yang sedang melakukan transformasi digital yang tertuang dalam Visi Digital Indonesia 2045. Oleh karena itu, menurut Rektor Telkom Unoversity, Indonesia harus mengambil peran dan manfaat untuk mewujudkan Visi Digital Indonesia 2045. 

“Indonesia harus memanfaatkan dan Telkom University siap menjadi jembatan dalam event ini dan event-event selanjutnya terutama ditandai dengan terbentuknya 29 Center of Excellence (CoE) di Telkom University,” jelasnya.

Konferensi yang berlangsung atas kerja sama Forum Global bersama International Telecommunications Union (ITU) serta Asia-Pacific Telecommunity (APT) dihadiri lebih dari 230 orang peserta dengan sebanyak 140 orang peserta dari luar negeri. Setidaknya 30 negara akan hadir dalam kegiatan ini.

“Bagi Indonesia, hal ini dapat membantu memajukan teknologi komunikasi di Indonesia dan mematangkan rencana roadmap ICT di Indonesia,” ungkap Direktur Penataan Sumber Daya Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo Denny Setiawan.

Direktur Denny Setiawan mengharapkan melalui konferensi ini, Indonesia bisa belajar tentang berbagai teknologi telekomunikasi baru dan bagaimana cara meregulasinya.

"Ada teknologi yang langsung handphone dari satelit misalnya, ini juga kita harus lihat apakah itu ancaman atau peluang, bagaimana kita melihat itu dari sisi kompetisinya, bagaimana dari manfaatnya, sehingga ketika teknologi itu datang, kita sudah siap," jelasnya. (*)

Jakarta, LenteraIndoNews.com --  Kemajuan teknologi telah mengubah lanskap digital secara global. Berbagai negara berupaya menerapkan kebijakan dan pengelolaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan kesepakatan dalam World Radio-Communication Conference (WRC) 2023.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan diskusi antara regulator dan pemangku kepentingan di wilayah Asia Pasifik diperlukan untuk membentuk masa depan kebijakan dan regulasi spektrum frekuensi radio dan mempersiapkan strategi kebijakan untuk WRC 2027."Acara ini memberikan kesempatan unik bagi para regulator dari seluruh wilayah bukan hanya untuk mendiskusikan tetapi juga untuk membentuk masa depan kebijakan dan regulasi spektrum," ungkapnya saat membuka The 10th APAC Spectrum Management Conference (APSMC) 2024 di Jakarta Pusat, Selasa (23/04/2024).

Menteri Budi Arie menilai keberadaan regulasi yang komprehensif memiliki arti penting seiring dengan perkembangan teknologi telekomunikasi yang makin berkembang.  

Menurutnya, Forum APSMC 2024 merupakan kesempatan berkolaborasi dan berbagi wawasan, untuk meletakkan fondasi agar di masa depan teknologi dapat diakses oleh semua orang, meningkatkan kehidupan, dan memberdayakan masyarakat di seluruh dunia.

"Agenda komprehensif kami meliputi, persiapan konvergensi jaringan satelit dan terestrial, landasan untuk 6G, dan teknologi maju seperti WiFi-6E dan WiFi-7, Highthroughput Satellite NGSO-GSO, dan komunikasi langsung-ke-perangkat," ungkapnya.

Menkominfo menyatakan Pemerintah Indonesia memiliki kebutuhan  dalam pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan Perizinan, Lelang, dan Penetapan Harga Spektrum Frekuensi Radio. 

"Dalam konferensi ini, agenda prioritas Indonesia adalah bertukar pandangan dan mendiskusikan berbagai tantangan dan pengalaman dalam Manajemen Spektrum," ujarnya. 

Menteri Budi Arie mengharapkan pelaksanaan APSMC 2024 menjadi katalisator untuk inovasi menuju manajemen spektrum yang lebih baik baik. Terutama dengan kehadiran teknologi terbaru seperti IMT-2030 (6G), dan teknologi satelit baru.

"Diskusi mengenai kedua teknologi ini perlu diprioritaskan karena merupakan hasil dari WRC 2023 dan merupakan salah satu isu utama yang akan dibahas pada WRC 2027," tandasnya. 

Menkominfo mengapresiasi penyeleggaraan APSMC 2024 karena memungkinkan pemangku kepentingan saling berinteraksi dan memberdayakan dalam mengelola sumber daya vital spektrum frekuensi radio.

"Dengan semangat kolaborasi, konferensi ini harus dimanfaatkan sebagai tempat untuk berbagi praktik terbaik dalam pengelolaan spektrum, di antara banyak penyedia teknologi nirkabel baru, konsultan, regulator, dan operator," ungkapnya.  

Dalam acara itu hadir Sekretaris Jenderal Asia-Pacific Telecommunity (APT) Masanori Kondo, Ketua APG-23 Kyu-Jin Wee, dan Rektor Universitas Telkom Adiwijaya, serta Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia Sarwoto Atmosutarno.

Sementara, Menkominfo Budi Arie Setiadi didampingi Direktur Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos dan Informatika Ismail. (*)

Apa itu Amicus Curiae ?

(Foto tangkapan layar youtube)

Pembukaan Festival Muaro Padang. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Walikota Padang Hendri Septa beserta jajaran. (Foto : LIN)

Padang, LenteraIndoNews.com -- Festival Muaro yang baru saja digelar di bantaran Bandar Padang atau Batang Arau, dengan semangat menampilkan berbagai Seni, Budaya dan Ekonomi Kreatif dalam satu panggung pentas di bawah Jembatan Siti Nurbaya, Jum'at (19/04/2024).

Wali Kota Padang Hendri Septa, memperkokoh ikatan anak muda dengan warisan sejarahnya dengan membangkitkan semangat "Tempo Doeloe". 

"Mengajak warga Kota Padang terutama para pelajar agar mengenang dan memahami sejarah Kota Tua maupun Batang Arau atau yang di masa lalu disebut Bandar Padang," kata Hendri Septa.

Wali Kota Hendri Septa merencanakan penerbitan Buku Sejarah Bandar Padang, buku yang menggambarkan Kejayaan Batang Arau dan kawasan Kota Tua. 

"Kawasan Batang Arau dan juga Muaro Padang memiliki sejarah, menelusuri kawasan ini sembari membangun kesadaran bahwa potensi kota ini dengan segala cagar budayanya adalah kekayaan peradaban yang patut dijaga dan dikenali sejarahnya," imbuhnya.

Partisipasi aktif masyarakat, terutama pelajar, turut ditekankan dalam upaya pelestarian dan pengembangan kawasan sejarah ini. 

Melalui pembuatan konten terkait Batang Arau, generasi muda diajak untuk secara kreatif memahami dan mengapresiasi warisan budaya serta pentingnya warisan budaya dan sejarah Kota Padang. "Ini khazanah budaha dan peradaban kita patut kita banggakan, kita gebyarkan" sambungnya.

Festival Muaro 2024, Peserta Lomba Selaju Sampan (Foto : LIN)

Festival ini digelar selama 19-21 April, dapat membangkitkan perekonomian masyarakat, di sektor perhotelan, restoran, jasa, juga pelaku UMKM dan Ekraf. 

Beragam acara yang dihadirkan seperti Selaju Sampan, Urang Padang Bagamad, Karnaval Budaya serta lomba ikan hias, lomba mewarnai tingkat anak TK sekaligus lomba video reel IG dan Tiktok dengan Tema “Kota Tua dan Batang Arau”. (Aldi)

Jakarta, LenteraIndoNews.com -- Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar juga menekankan pentingnya langkah holistik dalam pemberantasan judi online di tanah air.

“Ada [aktivitas judi online] yang sifatnya tidak dilakukan di dalam negeri, ada yang lintas batas, ada juga yang dilakukannya tidak melalui rekening bank, ada juga yang memerlukan pendalaman dan penelusuran dari rekening bank, termasuk apabila sudah dilakukan pemindahan buku dan lain-lain. Jadi, lapisan-lapisan berikutnya ini harus juga diselesaikan, sehingga tidak ada ruang-ruang kosong yang terus terjadi,” kata Mahendra di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (18/04/2024).

Mahendra mengungkapkan, sesuai dengan kewenangan, dari akhir tahun 2023 hingga Maret 2024 pihaknya  telah melakukan pemblokiran sekitar 5.000 rekening yang terindikasi terkait dengan judi online.

“Kami selama ini sudah bekerja erat dengan Menkominfo, jadi langsung apabila menerima daftar dari rekening yang ditengarai akan digunakan atau sedang digunakan sebagai bagian dari kegiatan judi online, kami langsung melakukan pemblokiran, dan jumlahnya dalam beberapa bulan ini sudah mencapai 5.000 rekening,” kata Mahendra.

Sebelumnya, dalam Presiden RI Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas mengenai upaya pemberantasan judi online di tanah air. Dalam rapat tersebut hadir Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkumham) Hadi Tjahjanto, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, dalam keterangannya kepada awak media usai ratas, mengatakan bahwa pemerintah akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk penanganan judi online.

“Keputusannya adalah, dalam satu minggu ini akan dirumuskan langkah pembentukan semacam task force terpadu untuk pemberantasan judi online,” kata Budi.

Jakarta, LenteraIndoNews.com -- Pemerintah akan membentuk satuan tugas untuk menangani permasalahan pornografi anak. Sinergi penanganan dilakukan mulai dari tahap pencegahan, penanganan, penegakan hukum, dan pascakejadian.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto mengatakan pembentukan satgas memiliki arti penting untuk mengkoordinasikan berbagai tindakan mengatasi permasalahan pornografi anak, Menurutnya, adanya regulasi di masing-masing kementerian dan lembaga perlu disinergikan dan dikolaborasikan.

"Kita harus lakukan yaitu sinergi kolaborasi lintas kementerian karena masing-masing kementerian itu sudah memiliki regulasi yang sangat kuat, kita tinggal mengimplementasikan,” tegasnya dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jakarta Pusat, Kamis (18/04/2024).

Menko Hadi Tjahjanto menyatakan jumlah kasus pornografi anak di Indonesia telah mencapai 5,5 juta kasus selama empat tahun terakhir.

"Temuan konten kasus pornografi anak Indonesia selama empat tahun sebanyak 5.566.015 kasus dan Indonesia masuk peringkat empat secara internasional dan peringkat dua dalam regional ASEAN," tuturnya  

Menkopolhukam menekankan jumlah kasus yang sebenarnya diperkirakan lebih banyak lagi karena banyak korban yang tidak melaporkan kepada aparat penegak hukum.

"Permasalahan ini saya yakin adalah fenomena gunung es, di lapangan akan lebih banyak tidak sesuai dengan data yang kita terima," tandasnya.

Menurut Menko Hadi Tjahjanto, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pemutusan akses terhadap hampir dua juta konten pornografi anak untuk memberantas peredaran konten pornografi anak.

"Dari Menkominfo juga per 14 September 2023, itu telah memutus akses terhadap 1.950.794, semuanya sudah di-take down," jelasnya.

Menkopolhukam mengatakan satgas yang terbentuk nantinya akan memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap bahaya pornografi anak serta diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Satuan tugas ini akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta melibatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Dalam konferensi pers, Menkopolhukam Hadi Tjahjanto didampingi Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Sosial Tri Rismaharini, serta perwakilan kementerian dan lembaga.

Walikota Padang Hendri Septa melakukan pelepasan Trans Padang Koridor 3 di RTH Imam Bonjol Padang (Foto doc. LIN)

Padang, LenteraIndoNews.com -- Walikota Padang Hendri Septa meresmikan 10 unit Bus baru Trans Padang Koridor 3, untuk langsung beroperasi  pada jalur baru RTH Imam Bonjol via Sungai Sapih. Pelepasan atau Mengaspalnya Trans Padang yang baru tersebut langsung dilakukan Hendri Septa dengan memecah kendi sebagai simbol peresmian. Kamis, (18/04/2024).

Rute yang dilalui koridor 3 dari RTH Imam Bonjol - Jalan Khatib Sulaiman - Lolong Belanti - Siteba - pusat pemerintahan Balai Kota Padang Air Pacah dan sampai ke RSUD dr Rasidin, Sungai Sapih.

Hendri Septa menyampaikan harapan agar Trans Padang menjadi kebanggaan masyarakat Kota Padang dan semakin akrab menggunakan transportasi yang berbasis elektronik.

"Nanti akan disusul juga 10 Unit Bus Baru di bulan Juni untuk Koridor 2, rute RTH Imam Bonjol, Bungus Teluk Kabung" sambung Walikota.

6 koridor yang sudah terisi yaitu, dari pusat kota ke Koto Tangah, Teluk Bayur, Indarung, Unand, RSUD Rasidin, terakhir koridor Bungus Tl. Kabung.

Setiap penumpang yang akan menggunakan Bus Trans Padang diharuskan membeli kartu seharga Rp. 35 ribu yang dapat di isi saldo sesuai kebutuhan. Tarif Bus baru ini masih murah Rp. 3500 untuk umum dan Rp. 1500 untuk pelajar tanpa memandang jarak tempuh.  

Sebanyak 10 unit bus akan bergantian melewati rute setiap hari mulai jam 05.30 WIB sampai 18.00 WIB, sehingga penumpang tidak berlama menunggu di halte pemberhentian. (Aldi)

Tual, LenteraIndoNews.com -- Kapal Pengawas Orca 06 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mengamankan Kapal Pengangkut Ikan asal Indonesia yang telah melakukan alih muatan (transhipment) dengan dua Kapal Ikan Asing (KIA) di Laut Arafura, Maluku.

Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., M.M. (Ipunk) saat memimpin langsung proses pengamanan Kapal Pengangkut berinisial KM MUS di Tual, Maluku, Selasa (16/4/2024) menjelaskan bahwa kami mendapat perintah dari Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono pihaknya mendapatkan laporan ada KIA melakukan aktivitas penangkapan ikan di WPPNRI 718.

“Kami mendapatkan perintah langsung dari Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono adanya aktivitas kapal ikan asing di WPPNRI 718,” ujarnya.

Atas perintah tersebut, lanjut Ipunk, PSDKP langsung menyusun strategi rencana operasi dengan melibatkan kapal pengawas perikanan Orca 04, 05, 06, Paus 01 dan Pesawat Airborne Surveillance untuk melaksanakan operasi yang terbagi dalam beberapa sektor.

“Saat pelaksanaan patroli kami mendapat informasi adanya Kapal Ikan Indonesia (KII) sebagai pengangkut yang telah melakukan alih muat pemindahan ikan dari KIA tersebut. Dari informasi tersebut, nama kapal kami lacak melalui VMS Pusdal (Pusat Pengendalian) PSDKP. Dari hasil pelacakan, diperoleh posisi kapal. Selanjutnya Orca 06 langsung mengintercept KII pengangkut tersebut hingga akhirnya dilakukan pemeriksaan,” ujarnya.

KP Orca 06 berhasil mengamankan Kapal Pengangkut Ikan Indonesia KM MUS pada Minggu dini hari, tepatnya tanggal 14 April 2024 di Laut Arafura, Maluku. Dengan titik koordinat 05° 30.422" LS - 133° 59.005" BT.

“Dari pemeriksaan tersebut, nakhoda sempat tidak mengakui perbuatannya namun petugas kami melakukan pemeriksaan terhadap beberapa ponsel dari ABK. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan foto-foto dan video hasil transhipment antara KII pengangkut dengan KIA. Dari hasil video tersebut akhirnya nahkoda tersebut mengakui perbuatannya telah menerima muatan ikan dari kapal asing tersebut sejumlah 100 ton,” ujar Ipunk. (*)

Selanjutnya, Kapal KM MUS berserta ABK dikawal ke PSDKP Tual. Kemudian sang nahkoda di bawa ke Orca 06 untuk menunjukkan area operasi aktivitas penangkapan ikan kapal asing tersebut. Ketika KM MUS sampai di Tual, Pengawas PSDKP memeriksa ABK dan muatan kapal, ditemukan adanya 9 ton solar di dalam palka. Di sisi lain ada 100 ton ikan dari kapal asing yang dimuat kapal MUS yang sudah dilakukan selama 5 hari berturut. Dengan membawa BBM Solar sebanyak 150 ton dan 58 ABK yang akan didistribusikan ke kedua KIA RZ 03 dan 05 yang tidak memiliki izin. 

Terkait BBM solar, kata Ipunk, pihaknya melakukan pemeriksaan di ruang kemudi. Kemudian kami peroleh data dari satu buku catatan manual saat kami geledah, tercatat ada 870 drum atau sejumlah 150 ton BBM solar yang ada di palka, sebagian sudah disuplai ke kedua kapal asing dan beberapa kapal mitranya sehingga tertinggal 9 ton yang masih berada di palka.

Ipunk juga menjelaskan, dari hasil pemeriksaan baru 40 ton BBM solar yang dipindahkan dari total BBM Solar yang berada pada KM MUS sebanyak 110 Ton.

“Atas kasus ini, terdapat tiga masalah yang terungkap. Pertama menyuplai BBM, kedua KII pengankut menerima ikan dari KIA yang notabene ilegal dan terakhir adanya perbudakan atau human trafficking. Ini kasus extraordinary, Pak Menteri memerintahkan untuk mengembangkan kasus tersebut dan mengusut tuntas sampai keakar-akarnya,” ujarnya. 

“Sampai saat ini PSDKP masih beroperasi di laut untuk terus mengejar KIA Asing RZ 03 dan 05. Kami berharap, Ke depan tidak ada lagi kapal Indonesia yang mau kerja sama dengan Kapal Asing Ilegal. Sebagaimana jargon kami PSDKP Pantang Tercela!!,” ujarnya.

Sesuai arahan dan instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono mengecam kejahatan multidimensi dimana pelaku selain melakukan illegal fishing, melakukan aktivitas penyelundupan BBM (solar) dimana peruntukannya bagi masyarakat dan nelayan di tanah air, dan bukan bagi kapal asing yang tidak memiliki izin.  (*)

Jakarta, LenteraIndoNews.com -- Komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memberikan pelayanan kepada publik melalui sistem manajemen anti suap membuahkan hasil. Baru-baru ini 2 unit kerjanya di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) yaitu Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang dan Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru menerima pengakuan berstandar internasional sebagai unit kerja yang menjalankan sistem manajemen anti penyuapan dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Pengakuan yang diberikan dalam bentuk Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) diserahkan langsung oleh PT QAI Indonesia sebagai auditor eksternal. 

Sekretaris Ditjen PKRL Kusdiantoro saat menyaksikan penyerahan Sertifikat ISO tersebut menegaskan bahwa Sertifikasi ISO 37001:2016 diperlukan untuk mendukung kinerja pelayanan publik di lingkungan Ditjen PKRL melalui jaminan mutu pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan KKP.

“Pengakuan berstandar internasional yang diberikan kepada BPSPL Padang dan LKKPN Pekanbaru harus bisa memotivasi unit kerja lainnya untuk memiliki standar yang sama sehingga seluruh unit kerja Ditjen PKRL mampu menerapkan standar pelayanan publik bertaraf internasional," kata Kusdiantoro.

Kusdiantoro juga sangat meyakini seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen PKRL dapat mencapai dan menerapkan sistem manajemen mutu berstandar internasional melalui kerja keras tim. 

"ISO 37001:2016 SMAP ini sangat penting untuk mendorong unit kerja menjadi unit kerja yang berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)," ujarnya. 

Sementara, Business Development Director PT QAI Indonesia Henrik Mitchel saat menyampaikan sertifikat ISO 37001:2016 SMAP menjelaskan bahwa Sertifikat ISO 37001:2016 yang diserahkan kepada LKKPN Pekanbaru dan BPSPL Padang telah melalui serangkaian proses mulai dari pengembangan sistem hingga audit. 

"Ini adalah bentuk pengakuan bahwa standard SMAP dan Mutu Pelayanan yang dimiliki telah sesuai dengan standard internasional ISO," jelas Henrik. 

Henrik juga menuturkan bahwa dengan terbitnya sertifikat berstandar internasional ini justru menjadi awal mula untuk mewujudkan sistem anti penyuapan di lingkungan KKP khususnya di masing masing unit kerja sebagai bagian tak terpisahkan untuk mewujudkan KKP yang berintegritas. 

Meski demikian, Henrik juga mengingatkan bahwa pihaknya akan datang kembali untuk melakukan pengawasan dan menguji apakah sistem SMAP masih dijalankan secara konsisten dan layak. Jika tidak maka sertifikat ISO dapat dicabut kembali. Hal ini dilakukannya sebagai perwujudan perlindungan kepada masyarakat yang menaruh harapan besar terhadap pelayanan terbaik pemerintah.

Di kesempatan yang sama, Kepala BPSPL Padang Fajar Kurniawan dan Kepala LKKPN Pekanbaru Rahmat Irfansyah juga menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan prima tanpa suap.

Selain Penyerahan ISO 37001:2016 SMAP, di waktu yang sama juga diserahkan Sertifikat ISO 9001:2015 Standar Sistem Manajemen Mutu kepada Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar yang diterima langsung oleh Kepala BPSPL Denpasar Getreda M. Hehanusa. Dengan begitu dari 8 Unit Pelaksana Teknis Ditjen PKRL saat ini seluruhnya telah bersertifikasi ISO 9001:2015 dan 2 di antaranya meraih Sertifikasi ISO 37001:2016 SMAP.

Capaian ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada publik. Menteri Trenggono sebelumnya juga menerima penghargaan sebagai Pembina Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima Tahun 2021 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB). (*)

Padang, LenteraIndoNews.com -- Perserikatan Bangsa-Bangsa disingkat sebagai PBB (United Nations, disingkat UN) organisasi internasional berdiri tanggal 24 Oktober 1945, sebagai pengganti Liga Bangsa-Bangsa.

PBB didirikan setelah Perang Dunia II memiliki 51 negara anggota dan saat ini terdapat 193 anggota. Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa terletak di New York, Amerika Serikat.

Kantor utama lain terletak di Jenewa, Nairobi, dan Wina. Organisasi ini didanai dari sumbangan yang ditaksir, dan sukarela dari negara-negara anggotanya.

Ada banyak organisasi, dan badan-badan PBB yang berfungsi untuk bekerja pada isu-isu tertentu, di bawah pengawasan ECOSOC.

Piagam PBB menyatakan bahwa setiap badan utama PBB dapat membangun berbagai badan khusus untuk memenuhi tugasnya. 

Badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi otonom yang bekerja bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berhubungan satu sama lain melalui wadah kerja sama Dewan Ekonomi dan Sosial PBB di tingkat antarpemerintahan, dan melalui Kepala Badan Eksekutif untuk Kerjasama (Chief Executives Board for Coordination, CEB) di tingkat antar sekretariat. 

Badan-badan tersebut kemudian masuk ke dalam Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB yang bertindak berdasarkan Pasal 57 dan 63 Piagam PBB.

Berikut badan khusus dan organisasi-organisasi yang menjalankan berbagai fungsi atas nama PBB.

ORGANISASI PANGAN DAN PERTANIAN (FAO) 

Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) Perserikatan Bangsa-Bangsa berusaha untuk mengupayakan tindakan berskala internasional agar dapat mengalahkan bencana kelaparan. Dengan beranggotakan negara-negara maju dan negara-negara berkembang, FAO bertindak sebagai forum netral di mana semua negara secara setara bertemu bersama-sama untuk menegosiasikan kesepakatan dan memperdebatkan kebijakan. Mandat FAO adalah untuk menaikkan tingkat gizi, meningkatkan produktivitas pertanian, memperbaiki kehidupan penduduk pedalaman dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dunia. FAO adalah badan khusus PBB terbesar di dunia. FAO didirikan pada tahun 1945 dan kantor pusatnya terletak di Roma, Italia.

ORGANISASI PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL (ICAO)

DANA INTERNASIONAL UNTUK PENGEMBANGAN PERTANIAN (IFAD)

Dana Internasional untuk Pengembangan Pertanian (IFAD) yang didirikan sebagai lembaga keuangan internasional pada tahun 1977, menjadi salah satu hasil utama dari Konferensi Pangan Dunia pada tahun 1974, Kantor pusatnya berada di Roma, Italia. IFAD berdedikasi untuk memberantas kemiskinan di daerah pedalaman negara-negara berkembang. Kantor pusatnya berada di Roma, Italia.

ORGANISASI BURUH INTERNASIONAL (ILO)

ORGANISASI MARITIM INTERNASIONAL (IMO)

Berkantor pusat di London, Inggris, IMO mempromosikan kerja sama antarpemerintah dan antarindustri perkapalan untuk meningkatkan keselamatan maritim dan mencegah pencemaran laut. 

DANA MONETER INTERNASIONAL (IMF)

UNI TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL (ITU)

ORGANISASI PENDIDIKAN, KEILMUAN, DAN KEBUDAYAAN  (UNESCO)

ORGANISASI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (UNIDO)

KESATUAN POS SEDUNIA (UPU)

GRUP BANK DUNIA (WBG)

BANK INTERNASIONAL UNTUK REKONSTRUKSI DAN PEMBANGUNAN (IBRD)

IBRD berfungsi untuk memberikan pinjaman kepada negara-negara berkembang untuk program-program pembangunan mereka dengan tujuan nyata untuk mengurangi kemiskinan.

KORPORASI KEUANGAN INTERNASIONAL (IFC)

IFC adalah sumber pinjaman multilateral dan pembiayaan ekuitas terbesar untuk proyek-proyek sektor swasta di negara berkembang.

ASOSIASI PEMBANGUNAN INTERNASIONAL (IDA)

Mandat IDA mirip dengan mandat IBRD, namun lebih berfokus pada negara-negara yang paling miskin.

ORGANISASI KESEHATAN DUNIA (WHO)

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bertindak sebagai otoritas koordinator pada bidang kesehatan masyarakat internasional yang bertugas menangani masalah kesehatan, sanitasi, dan penyakit, serta mengirimkan tim medis untuk membantu memerangi wabah penyakit. Didirikan pada tanggal 7 April 1948. WHO dipimpin oleh 194 negara anggota melalui Majelis Kesehatan Dunia. Kantor pusatnya berada di Jenewa di Swiss.

ORGANISASI HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DUNIA (WIPO)

ORGANISASI METEOROLOGI DUNIA (WMO)

Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) merupakan kelanjutan dari Organisasi Meteorologi Internasional (IMO) yang didirikan pada tahun 1873. Dibentuk pada tahun 1950, WMO menjadi badan khusus PBB dalam bidang meteorologi modern (cuaca dan iklim), hidrologi operasional, dan ilmu geofisika terkait. WMO berkantor pusat di Jenewa, Swiss.

ORGANISASI PARIWISATA DUNIA (UNWTO/WTO)

BADAN TENAGA ATOM INTERNASIONAL (IAEA)