Lenteraindonews.com

(Konferensi pers Perkumpulan Persatuan Guru Agama Islam (PGAI) Padang dengan awak media cetak dan online, Rabu, (29/05/2025)

Padang, Lenteraindonews.com -- Perkumpulan Persatuan Guru Agama Islam (PGAI) Padang menyelenggarakan konferensi pers dengan awak media cetak dan online pada Rabu (28/5/2025) untuk menyampaikan kekecewaan atas lambannya penanganan kasus dugaan penggelapan dana wakaf yang terjadi sejak 2023. Acara digelar di kantor pusat PGAI Padang dan dihadiri oleh jajaran pengurus serta perwakilan media. 

Aset Wakaf adalah Milik Umat, Bukan Pribadi atau Organisasi
Ketua Umum PGAI, Drs. H. Denny Agusta, menegaskan bahwa seluruh aset PGAI—termasuk tanah, bangunan, sekolah, masjid, dan panti asuhan—telah diwakafkan secara resmi sejak 1963. Ikrar wakaf diperbarui pada 2004 di KUA Padang Timur. “Aset wakaf adalah milik Allah yang harus digunakan untuk kemaslahatan umat. Tidak boleh dialihkan untuk kepentingan pribadi atau organisasi non-wakaf,” tegas Denny. 

Dugaan Penggelapan Dana oleh Pihak Tidak Berwenang
Sekretaris Umum PGAI, Syafrinal, S.Pd., menyatakan bahwa sejak 2023, pihak tidak berwenang mengatasnamakan Yayasan Dr. H. Abdullah Ahmad diduga menggelapkan dana hasil sewa gedung wakaf milik PGAI. 

“Kami telah melaporkan kasus ini ke kepolisian dan kejaksaan pada 16 Oktober 2023, tetapi hingga kini belum ada tindak lanjut jelas,” ujarnya. 

Sejarah Pengelolaan Aset Wakaf PGAI
Direktur Aset PGAI, H. Mawardi, S.H., M.H., memaparkan sejarah pengelolaan aset wakaf PGAI: 
- 1920–1978: Dikelola langsung oleh PB PGAI. 
- 1978–2004: Dikelola Yayasan Dr. H. Abdullah Ahmad. 
- 2004–2017: Dikelola Mayjen (Purn) Syamsu Djalal dkk. 
- 2017–2023: Kembali ke Yayasan Dr. H. Abdullah Ahmad. 
- 2023–sekarang: Dikelola resmi oleh Perkumpulan PGAI dengan legitimasi dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kemenag, dan BPN. 

“Kami pengelola sah yang diakui negara. Setiap langkah kami sesuai hukum,” tegas Mawardi. 

Desakan Penegakan Hukum yang Adil
PGAI menegaskan kasus ini murni masalah hukum dan harus diselesaikan di ranah hukum tanpa intervensi. “Kami tidak memperdebatkan legalitas organisasi mana pun. Kami hanya menuntut penegakan hukum atas dugaan penggelapan dana wakaf,” kata Denny. 

Dukungan dari Tokoh Masyarakat, Mantan Wali Kota Padang dan Ketua Umum PB PGAI, H. Fauzi Bahar, mendukung penuh upaya hukum PGAI. “Penegak hukum harus mendukung kebijakan Presiden Prabowo: hukum harus adil dan tidak tebang pilih. Apalagi ini menyangkut amanah umat,” tegas Fauzi. 

Seruan kepada Penegak Hukum dan Presiden
PGAI mengimbau penegak hukum bekerja profesional tanpa tekanan dan berharap Presiden Prabowo mengawal proses hukum. “Kami percaya hukum akan menang jika ditegakkan dengan benar,” tutup Mawardi. 

PGAI menegaskan komitmennya menghormati keputusan hukum dan mengajak semua pihak fokus pada substansi: penegakan hukum atas dugaan penggelapan dana wakaf. (Aldi)

(Launching program Baznaz Z-Auto oleh Ketua Baznas RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA)

Padang, Lenteraindonews.com -- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang meluncurkan dua program unggulan berbasis pemberdayaan ekonomi Z-Auto dan Baznas Microfinance Masjid, dalam acara yang dihadiri Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA serta Wakil Walikota Padang H. Maigus Nasir, M.Pd.

Ketua BAZNAS Kota Padang, H. Yuspardi, S.Ag, menegaskan bahwa program ini merupakan transformasi zakat menuju pendayagunaan produktif yang berkelanjutan. "Kami ingin mustahik tidak hanya menerima, tetapi kelak menjadi pemberi zakat," ujarnya.  

Dua Program Strategis Baznas Kota Padang :

1. Z-Auto : Unit usaha bengkel motor bagi mustahik, mencakup layanan servis, tune-up, ganti oli, hingga suku cadang.  

2. Baznas Microfinance Masjid : Pembiayaan mikro berbasis masjid untuk penguatan UMKM lokal.  

KH. Noor Achmad menyoroti keberhasilan program serupa di daerah lain, seperti di Yogyakarta dan Ciamis, yang berhasil mengentaskan masyarakat dari jeratan pinjol. "Dana zakat 41 triliun di Indonesia harus disalurkan secara produktif, bukan disimpan," tegasnya.  

Acara ditutup dengan penyerahan peralatan bengkel kepada mustahik dan kunjungan ke lokasi Z-Auto sebagai percontohan.(Aldi)

(Sinergi kritis dan dialog Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) dengan Dinas Pendidikan Sumbar)

Padang, Lenteraindonews.com --  Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) Sumbar melakukan audiensi mendesak dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Barlius, Rabu (21/5/2025). Pertemuan ini bukan sekadar formalitas, melainkan upaya konkret mencari solusi atas krisis yang mengancam masa depan generasi muda. 

"Data kami menunjukkan peningkatan 40% kasus tawuran pelajar di Padang dalam tiga bulan terakhir. Ini sudah level darurat sosial," tegas Piter Prayuda, Ketua KJI Sumbar, Menurutnya, situasi ini memerlukan intervensi khusus, bukan sekadar program rutin. 
 
Kadisdik Barlius mengakui kompleksitas masalah ini. "Kami telah memperluas penerapan fullday school di 15 SMA unggulan. Namun, ini harus dibarengi penguatan pendidikan karakter," ujarnya. 

Beberapa langkah strategis yang diungkapkan diantaranya : 

- Pembentukan Satgas Pelajar, berisi guru dan orang tua untuk pemantauan ekstrakurikuler 

- Kolaborasi dengan Kepolisian,  untuk patroli kawasan rawan tawuran 

- Program "Sekolah Ramah Anak" dengan psikolog sekolah 

PPDB 2025: Transparansi dan Keadilan
Menyambut tahun ajaran baru nanti, Dinas Pendidikan memastikan: 
- Kuota 30% jalur prestasi (akademik/nonakademik) 
- 30% jalur afirmasi untuk siswa kurang mampu 
- 35% jalur zonasi dengan verifikasi ketat 
- Sistem online terintegrasi untuk transparansi 

"Tidak ada lagi cerita ijazah ditahan. Kami siapkan mekanisme pengaduan khusus," tegas Barlius. 

Pertemuan ini menghasilkan komitmen: 
1. Pembentukan forum tiga bulanan antara KJI, Dinas Pendidikan, dan Komite Sekolah 
2. Peluncuran hotline pengaduan tawuran pelajar 
3. Audit mendadak terhadap sekolah dengan kasus tawuran 

Audiensi ditutup dengan komitmen kedua pihak untuk terus berkoordinasi memperbaiki kualitas pendidikan di Sumbar. KJI berjanji tetap mengawal isu pendidikan secara kritis, sementara Dinas Pendidikan membuka ruang dialog dengan publik. (Adi/Red)  

(Babak baru kepemimpinan PKDP,  yang menyatukan urang Piaman di seluruh Indonesia)

Padang, Lenteraindonews.com --  Firdaus, S.HI, secara resmi dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Sumatera Barat periode 2025-2030 dalam acara spektakuler "Baralek Gadang" di Pangeran Beach Hotel Padang. Pelantikan ini menandai babak baru kepemimpinan organisasi yang menyatukan urang Piaman di seluruh Indonesia. 

"Ini bukan sekadar amanah, tapi janji untuk memajukan Piaman," tegas Firdaus dalam pidato perdananya dihadapan ratusan anggota dan tamu undangan. 

Profil Pemimpin Baru
Firdaus seorang akademisi dan praktisi hukum yang dikenal dekat Masyarakat Piaman. Beliau juga masih menjabat sebagai anggota DPRD Prov. Sumbar. Firdaus menyampaikan beberapa agenda prioritas diantaranya, memperkuat jaringan perantau Piaman dan Revitalisasi nilai adat serta Memperkuat ekonimi kerakyatan.

(Firdaus Ketua DPW PKDP periode 2025-2030. "Perkuat jaringan perantau Piaman dan Revitalisasi adat)

Dukungan Penuh dari Seluruh Elemen

Ketua Umum DPP PKDP, Jhon Kenedi Azis, SH., MH. memberikan pesan khusus, "Firdaus adalah pemimpin yang tepat di waktu yang tepat. Kami yakin di bawah kepemimpinannya, PKDP akan menjadi lebih inklusif dan progresif." ujar JKA.

Acara pelantikan berlangsung khidmat dengan, penyerahan dan pengibaran Pataka dari Ketua Umum Jhon Kenedi kepada Ketua DPW Firdaus. Dilanjutkan dengan penampilan istimewa Tari Piring' dan Tari Pasambahan serta Dendang Piaman.

Komitmen untuk Bergerak Cepat
Dalam wawancara eksklusif setelah acara, Firdaus secara ringkas menyampaikan
"Kami akan langsung turun ke nagari untuk mendengar aspirasi, mendapatkan masukan dan PKDP harus menjadi motor penggerak pembangunan." (Aldi) 

#FirdausPKDP
#PKDPBerkibar
#PiamanBangkit

(AKBP (Purn) Maymuspi, SE., MM, calon Ketua KONi Padang Pariaman, siap memajukan olahraga untuk generasi mendatang)

Padang Pariaman, Lenteraindonews.com -- Bursa pemilihan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Padang Pariaman semakin panas dengan munculnya sejumlah nama calon kuat. Salah satunya adalah AKBP (Purn) Maymuspi, SE., MM, mantan perwira Polri yang siap membawa perubahan bagi dunia olahraga di daerah tersebut. 

Maymuspi, yang pernah menjabat sebagai Kapolsek Sungai Limau dan Nan Sabaris, serta Kanit 1 Ditreskrimum Polda Sumatera Barat, menegaskan komitmennya untuk menjadikan KONI Padang Pariaman sebagai Lumbung Atlet berprestasi di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional. 

“Kami akan mewujudkan KONI Kabupaten Padang Pariaman sebagai wadah pembinaan atlet tangguh yang membanggakan masyarakat,” tegas Maymuspi. 

Ia juga menekankan pentingnya Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) sebagai ajang adu program dan gagasan. “Mari jaga kondusivitas dan persaudaraan demi kemajuan olahraga kita,” tambahnya. 

Maymuspi memiliki segudang pengalaman di bidang olahraga, antara lain sebagai Ketua Askab PSSI, Ketua OFF Road, dan Ketua Porbi Kabupaten Padang Pariaman. Visi-misinya mencakup peningkatan kualitas atlet, penyediaan sarana-prasarana, serta sinergi dengan pemerintah dan pihak swasta untuk menggelar "Bupati Cup" setiap Agustus.(Red)

(Maymuspi, fokus pada olahraga untuk perubahan Padang Pariaman)

Awal Mula: Dari Kampung Halaman ke Dunia Kepolisian

Lahir di Simpang Cimpago, 5 Mei 1962, Maymuspi memulai pendidikannya di SDN No. 4 Kampung Dalam dan melanjutkan hingga SMA Negeri 1 Pariaman. Pada 1984, ia memulai karier di dunia kepolisian dengan mengikuti pendidikan dasar di Dodiklat Polri Padang Besi.  

Kariernya di Polri dimulai pada 1985 sebagai anggota Polres Padang Pariaman. Selama 35 tahun mengabdi, ia menduduki berbagai posisi strategis, termasuk Kapolsek Sungai Limau (2001-2003), Kapolsek Nan Sabaris (2007-2010), hingga Kasat Narkoba dan terakhir sebagai Kanit 1 Ditreskrimum Polda Sumbar sebelum pensiun pada 2020.  

Jembatan ke Dunia Olahraga : Dari Hobi ke Kepemimpinan

Selama bertugas, Maymuspi tak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga aktif membina dunia olahraga. Sejak 1994, ia sudah memimpin PBVSI (Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia) di Padang Pariaman.  

Ketertarikannya pada olahraga terus berkembang. Ia kemudian memegang berbagai jabatan strategis, seperti:  

- Ketua Porbi (Persatuan Olahraga Biliar) Padang Pariaman (2013-sekarang)  

- Ketua Askab PSSI Padang Pariaman (2014-sekarang)  

- Ketua OFF Road Kota & Kabupaten Pariaman (2012-sekarang)  

AKBP (Purn) Maymuspi, SE., MM, calon Ketua KONi Padang Pariaman)

Padang Pariaman, Lenteraindonews.com

Mengapa Maju Jadi Ketua KONI?

Setelah pensiun dari Polri, Maymuspi memilih untuk fokus mengembangkan olahraga di tanah kelahirannya. Dengan latar belakangnya sebagai mantan aparat hukum dan penggiat olahraga, ia yakin bisa membawa KONI Padang Pariaman ke level yang lebih tinggi.  

"Saya ingin olahraga di sini tidak hanya sekadar kegiatan, tapi juga melahirkan atlet berprestasi yang bisa mengharumkan nama daerah," tegasnya.  

Visi & Misi: Olahraga untuk Semua

Maymuspi memiliki sejumlah program konkret, di antaranya:  

Pekan Olahraga Bupati Cup – Digelar setiap Agustus untuk mencari bakat baru. 

Pelatihan Wasit & Pelatih – Meningkatkan kualitas SDM olahraga. 

Sinergi dengan Pemerintah & Swasta – Memperkuat infrastruktur olahraga.

Dengan segudang pengalaman dan jaringan yang dimilikinya, Maymuspi optimis bisa membawa perubahan nyata bagi dunia olahraga di Padang Pariaman.  

"Ini bukan tentang jabatan, tapi tentang bagaimana kita bersama-sama memajukan olahraga untuk generasi mendatang." pungkasnya. (Red)

(Ir. Yohanes Wempi SPt IPP CST (Calon Ketua KONI Sumbar/Ketua Umum Cabor Perbasasi)

Padang, Lenteraindonews.com -- Arahan Prabowo Subianto dalam setiap kali pidato, sang Jendral selalu mengingatkan anak bangsa bersatu, bersama-sama anak bangsa membangun Indonesian, aura ini perlu dialirkan pada Musyawarah Provinsi KONI Sumatera Barat yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Kita pun dalam acara konsolidasi pemenangan selalu mendorong terwujudnya persatuan dikalangan pelaku olahraga dengan satu kata memintak pelaku olahraga melaksanakan Musyawarah Provinsi KONI Sumbar dengan nilai-nilai kebersamaan, kalaborasi, kekompakan untuk KONI Sumbar jaya tampa intervensi Kepala Daerah.

Dalam satu acara Kita di PadangTV telah menghimbau kepada pelaku olahraga (Cabang Olahraga, KONI Kabupaten atau Kota Se-Sumbar) memberi kesempatan kepada Ketua KONI Sumbar, Bung Ronny Pahlawan untuk menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker) dan Musprov sesuai kebijakan beliau dan sesuai dengan AD/AR serta PO KONI itu sendiri.

Maka Kita bersama Cabang Olahraga yang ada, didukung KONI Kabupaten atau Kota Se-Sumbar menghindari adanya desakan mempercepat Musprov, malah Kita memberikan kesempatan kepada KONI Sumbar kepengurusan sekarang memperpanjang masa jabatan agar proses Raker dan Musprov berjalan dengan baik dan kebersamaan hadir.

Namun Kita selalu menghargai sikap dari pengurus KONI Sumbar yang ada sekarang, agar budaya lama yang selalu terjadi musyawarah luar biasa tidak ada lagi.

Alhamdulillah pada Rabu (7/5/2025) kemarin sudah ada gambaran bahwa Raker dan Musprov KONI Sumbar dilakukan sesuai dengan waktu yang sudah diatur dalam AD/ART KONI Sumbar tersebut.

Bisa Kita sampaikan kutipan beritanya dari media daerah bahwa  Rapat Kerja (Raker) dan Musyawarah (Musorprov) KONI Sumbar bakal digelar bulan Mei 2025. Bahkan, Ketua KONI Roni Pahlawan minta secepatnya digelar.

“ Ketua KONI Sumbar Roni Pahlawan minta secepatnya digelar Raker dan Musorprov, katanya lebih cepat lebih baik. Jadi kemungkinan dalam bulan Mei 2025 ini kita laksanakan,” ujar Ketua Panitia Rapat kerja KONI Sumatera Barat, DR. Damrah, Rabu (7/5/2025).

Dengan penjelasan berita diatas, KONI Sumbar kepengurusan saat ini sudah memberikan alur yang jelas bawa pelaku olahraga akan bertemu, bermusyawarah menentukan sikap bersama seperti apa KONI Sumbar kedepannya.

Kita selaku kandidat yang ikut terlibat dalam musyawarah olahraga tersebut akan mendorong agar momen tahun 2025 ini semua pelaku olahraga kompak, satu kata bersama meraih prestasi olahraga Sumbar.(Aldi)

(The Legend of Siti Nurbaya", pertunjukan kolosal yang mengisahkan tragedi cinta legendaris Minangkabau)

Padang, Lenteraindonews.com -- Suasana magis memenuhi halaman Bagindo Aziz Chan Youth Cente saat "Padang Ekraf Art Festival 2025" resmi digelar.(3/5/2025)

Lebih dari sekadar festival biasa, acara ini menjadi Panggung Prestisius bagi seniman lokal dan nasional untuk menampilkan karya terbaik mereka, sekaligus sebagai bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Padang dalam memajukan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal.

Pembukaan yang Mempesona
Pembukaan di hari pertama dibuka dengan Sendra Tari "The Legend of Siti Nurbaya",  sebuah pertunjukan kolosal yang mengisahkan tragedi cinta legendaris Minangkabau dengan sentuhan kontemporer. Kostum berkilauan, tata cahaya dramatis dan alunan musik tradisional yang diaransemen modern berhasil membius penonton. 

(Padang Ekraf Art Talent festival seni Panggung Prestisius bagi seniman lokal untuk karya terbaik)

Pertunjukan teater "Rantau Malin" menjadi salah satu highlight festival. Karya ini menawarkan dekonstruksi berani terhadap kisah Malin Kundang dengan pendekatan multimedia dan koreografi avant-garde dengan sutradara muda berbakat Rizal Fadli.

"Kami ingin memecah stigma lama. Malin Kundang bukan sekadar anak durhaka, tapi representasi konflik manusia antara tradisi dan modernitas." ujar Rizal.

Maestro Art Dance "Tema 'Anak Bijo Singgo Barantai' adalah interpretasi kami tentang semangat anak muda Minang yang berani merantau namun tak melupakan akar."

Akhir yang Tak Terlupakan
Malam penutupan dihantam hujan deras, tapi ratusan penonton tetap bertahan sampai akhir acara untuk menyaksikan penampilan apotheosis berupa kolaborasi penari dan musisi dalam karya "Rantau Bumi." (Aldi)

(Prof. Dr. Kim Soo-Il, Presiden BIC Halal Korea menerima cendera mata pada acara International Ranah Minang Halal Lifestyle Festival. Sabtu, 3/5/2023)

Padang, Lenteraindonews.com -- Prof. Dr. Kim Soo-Il, Presiden BIC Halal Korea, adalah sosok yang telah banyak berkontribusi dalam memperkuat hubungan antara Korea dan Indonesia, khususnya di bidang sertifikasi halal. Sebagai mantan Duta Besar untuk Kementerian Luar Negeri Korea dan Sekretaris Jenderal Organisasi Promosi Pariwisata Kota Global, beliau memiliki pengalaman yang sangat luas dalam membangun kemitraan internasional. Kini, melalui BIC Halal Korea, Prof. Dr. Kim memainkan peran penting dalam membantu perusahaan Korea mendapatkan sertifikasi halal untuk produk-produk mereka yang diekspor ke Indonesia, pasar dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

Misi BIC Halal Korea
BIC Halal Korea berperan strategis dalam menyediakan layanan sertifikasi halal untuk berbagai jenis produk yang masuk ke pasar Indonesia, termasuk makanan, kosmetik, farmasi dan barang guna pakai. Dengan jaringan yang luas dan kerja sama erat dengan pemerintah Indonesia serta berbagai lembaga terkait, BIC Halal Korea menawarkan solusi komprehensif bagi perusahaan Korea yang ingin merambah pasar Indonesia, termasuk sertifikasi halal, persetujuan BPOM, dan distribusi.

Sertifikasi Halal : Kunci Sukses di Pasar Indonesia
Mulai Oktober 2024, Indonesia akan mewajibkan sertifikasi halal untuk semua produk makanan dan minuman yang diimpor, dan berencana memperluasnya ke sektor kosmetik, farmasi, dan lainnya. BIC Halal Korea, dengan kehadirannya di Jakarta, memastikan perusahaan Korea dapat dengan mudah mengakses pasar Indonesia, sambil mematuhi regulasi halal yang ketat.

Membangun Kemitraan Bisnis
Selama lebih dari 50 tahun, Prof. Dr. Kim dan tim BIC Halal Korea telah membangun kemitraan strategis dengan pemerintah Indonesia dan berbagai organisasi. Mereka juga aktif mendukung distribusi produk halal Korea di Indonesia melalui perjanjian dengan Asosiasi Pengecer Indonesia (APRINDO), yang mengelola lebih dari 45.000 gerai distribusi di seluruh negeri.

(Prof. Dr. Kim Soo-Il, Presiden BIC Halal Kore)

Pengalaman Prof. Dr. Kim Soo-Il
Selain peran utamanya di BIC Halal Korea, Prof. Dr. Kim memiliki rekam jejak yang luar biasa dalam diplomasi dan pengembangan hubungan internasional. Sebagai mantan Duta Besar untuk Kementerian Luar Negeri Korea, beliau memperkuat hubungan bilateral antara Korea dan negara-negara lain, termasuk Indonesia. Selain itu, dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Jenderal Organisasi Promosi Pariwisata Kota Global, Prof. Dr. Kim berperan aktif dalam mempromosikan kerja sama pariwisata global yang berdampak positif bagi Korea dan negara-negara tujuan wisata.

Komitmen Terhadap Masa Depan
BIC Halal Korea terus memperluas jangkauannya tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara Islam lainnya. Prof. Dr. Kim Soo-Il menekankan pentingnya sertifikasi halal sebagai bagian dari strategi pemasaran global, yang membantu lebih banyak perusahaan Korea untuk sukses di pasar internasional.

Dengan pengalaman dan dedikasi yang kuat, Prof. Dr. Kim Soo-Il dan BIC Halal Korea siap menjadi mitra andalan dalam membawa produk halal Korea ke pasar Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya, membangun hubungan yang lebih kuat antara Korea dan dunia Islam.(Aldi)

(Mister Kim salahnseorang pembicara dari Korea Selatan)

Padang, Lenteraindonews.com --  Universitas Baiturrahmah (Unbrah) Padang menjadi tuan rumah Ranah Minang Halal Lifestyle Festival (RMHLF) 2025, acara yang bertujuan mempromosikan gaya hidup halal dan ekonomi digital. Festival berlangsung selama dua hari (3-4 Mei 2025) dan dihadiri oleh 12 duta besar negara OKI, pejabat pemerintah, serta pelaku bisnis.  

Hari pertama RMHLF diisi dengan seminar bertema "Inovasi di Sektor Halal dan Digital", menghadirkan pakar dari dalam dan luar negeri. Malam harinya, digelar Gala Dinner & Fashion Show yang menampilkan modest fashion khas Sumbar, dihadiri Menteri Pariwisata dan Kebudayaan Fadli Zon serta tokoh adat Minangkabau.  

Dukung UMKM & Kolaborasi Global

Festival ini  menjadi panggung bagi UMKM lokal untuk memamerkan produk halal, dari kuliner hinga fashion. Unbrah berharap acara ini memperkuat posisi Sumbar sebagai pusat pengembangan industri halal di tingkat global.  

RMHLF 2025 adalah bukti kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan pelaku bisnis untuk memajukan ekonomi kreatif berbasis halal. (Red)