Lenteraindonews.com

Sekjen Kemhan, Donny Ermawan Taufanto, M.D.S., M.S.P.

Jakarta, LenteraIndoNews.com -- Keluarga besar Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyelenggarakan peringatan Nuzulul Quran 1445 H/2024 M di Masjid At Taqwa, Kemhan, Jakarta, Kamis (28/3). 

Acara yang dibuka langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Donny Ermawan Taufanto, M.D.S., M.S.P., mengambil tema "Kita Jadikan Al-Quran Sebagai Pedoman dan Pegangan Hidup dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara bagi Pegawai Kementerian Pertahanan."

Dalam sambutan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto yang dibacakan oleh Sekjen Kemhan disampaikan bahwa peristiwa Nuzulul Quran merupakan sebuah peristiwa bersejarah yang mengingatkan kita akan turunnya wahyu pertama dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini terjadi tepat di bulan Ramadhan dan dikenal sebagai “Lailatul Qadar” atau “Malam Kemuliaan”. Momen ini merupakan titik awal dari perjalanan Nabi Muhammad SAW sebagai penyampaian wahyu Allah SWT kepada umat manusia serta menebarkan ajaran-ajaran agama Islam yang mulia.

“Sebagai pegawai Kementerian Pertahanan, kita memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat fisik, melainkan juga moral dan spiritual. Al-Qur’an hadir sebagai sumber inspirasi dan pedoman yang memandu kita dalam menjalankan tugas ini dengan integritas, keadilan, dan keberanian yang tinggi,” kata Menhan.

“Dengan memandang Al-Qur’an sebagai pilar utama dalam setiap langkah yang kita ambil, kita dapat memastikan bahwa tindakan dan keputusan yang kita ambil senantiasa didasarkan pada nilai-nilai yang luhur dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran suci tersebut,” Kata sambung Menhan RI.

Hadir sebagai penceramah Ust. Munawir Ngacir, menyampaikan "ada 4 (empat) golongan orang yang dirindukan oleh surganya Allah SWT, yang pertama orang yang membaca Al-Quran, yang kedua orang menjaga lisannya, yang ketiga memberi makan kepada orang yang lapar, dan yang keempat orang yang berpuasa di Bulan Suci Ramadhan."

Turut Hadir dalam acara peringatan Nuzulul Quran 1445 H/2024 M, Rektor Unhan RI, Irjen Kemhan RI, DWP Setjen Kemhan, Para Pejabat Eselon I, II, III dan IV Kemhan, serta para Pegawai Kemhan RI. (Red).

Rencana Aksi Nasional Gender dan  Perubahan Iklim (RAN-GPI) yang secara resmi di launching hari ini Kamis (28/03/2024)

Jakarta, LenteraIndoNews.com -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyambut gembira atas keberhasilan menyusun Dokumen Rencana Aksi Nasional Gender dan  Perubahan Iklim (RAN-GPI) yang secara resmi di launching hari ini Kamis (28/03/2024) di Jakarta. 

"Seperti peribahasa pucuk dicinta ulam tiba, dokumen RAN GPI disebut Menteri LHK Siti Nurbaya merupakan salah satu jawaban penting dalam upaya kita memperkuat kerja-kerja mitigasi dan adaptasi pengendalian  perubahan iklim melalui strategi dan kegiatan RAN-GPI yang diuraikan secara sistematis" ujar Menteri Siti.

Bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) Bintang Puspayoga, Menteri Siti menyebut jika telah disusunnya RAN GPI, maka telah ada panduan/guidance untuk bagaimana mendorong peran dan kapasitas kemampuan perempuan dalam konteks agenda-agenda aksi iklim di Indonesia.

Menteri Siti juga mempersilahkan kepada tim pelaksana RAN GPI dari Kementerian/Lembaga terkait untuk dapat berkonsultasi mengenai pengendalian perubahan iklim dan target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, dengan Rumah Kolaborasi Konsultasi Iklim dan Karbon (RK2IK) yang ada di KLHK.

Menteri Siti memaparkan peran penting perempuan harus didorong dalam agenda-agenda pengendalian perubahan iklim karena perempuan adalah elemen masyarakat yang paling terdampak terkait dengan bencana akibat perubahan iklim. 

Ia pun berharap kedepan kondisi lingkungan Indonesia akan semakin baik berkat tangan-tangan perempuan hebat Indonesia. 

Sejalan dengan hal tersebut Menteri PPA Bintang Puspayoga mengucapkan terima kasih kepada Menteri LHK yang telah jadi mitra utama dalam mencapai keberhasilan penyusunan dokumen RAN GPI. 

"Hari ini momen bersejarah untuk mencapai kesetaraan gender dan perlindungan anak dalam kaitan pengendalian perubahan iklim," ujarnya.

Menteri Bintang juga menyebut Dokumen RAN GPI adalah bentuk kerja bersama dalam mendukung kontribusi perempuan dan anak untuk mencegah perubahan iklim karena perempuan dan anak jumlahnya mencapai 2/3 penduduk Indonesia.

Ini tantangan kepada perempuan dan anak untuk melakukan aksi pencegahan perubahan iklim, di tengah budaya masyarakat yang masih meminggirkan peran perempuan dalam pembangunan bangsa.

"Perempuan jangan hanya dijadikan obyek dari pengendalian perubahan iklim tapi harus mulai menjadi subyek," pungkasnya.

Hadir mendampingi Menteri LHK dalam acara tersebut, yaitu Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK.(*)

Presiden Jokowi kunjungani Gudang Bulog Kalangkangan Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah.

Tolitoli, LenteraIndoNews.com -- Presiden Jokowi dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pengecekan ketersediaan di Gudang Bulog Kalangkangan Tolitoli pada Rabu (27/03) dilanjutkan dengan kegiatan penyaluran beras Bantuan Pangan ke 1000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berasal dari desa-desa di Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan apresiasinya kepada berbagai pihak yang turut andil dalam menjaga ketahanan pangan khususnya Bulog yang berhasil melalui masa rawan dengan baik. Menurutnya, program pemerintah seperti Bantuan Pangan ini merupakan salah satu bukti yang menunjukan peran positif pemerintah yang senantiasa hadir dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Negara yang lain, gandum naik tinggi sekali, beras naik tinggi sekali, sehingga kalau kita baca dan kita dengar di beberapa negara banyak yang sudah terjadi kekurangan pangan. Kita Alhamdulillah berkat doa Bapak Ibu semuanya, beras kita masih ada. Stok di Bulog juga masih ada sebanyak 1,2 juta ton di seluruh tanah air Indonesia, termasuk disini.” jelas Presiden.

Senada dengan Presiden, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa pemerintah saat ini tengah bersiap menghadapi minggu terakhir bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri. Dirinya juga menekankan bahwa pihaknya bersama BUMN bidang pangan dan pemerintah daerah berkomitmen untuk terus menjaga ketersediaan stok pangan strategis agar harga pangan dapat terkendali dan menghindari terjadinya lonjakan harga secara drastis.

“Kemarin rapat persiapan Idul Fitri bersama Bapak Menko PMK dan Bapak Kapolri, kami dari Badan Pangan Nasional telah menghitung melalui proyeksi neraca pangan dan hasilnya proyeksi 12 komoditas pangan strategis kita senantiasa aman dan cukup sampai April mendatang. Tentunya berbagai langkah intervensi telah pemerintah laksanakan demi ketersediaan pasokan bagi masyarakat,” terangnya.

Ditemui di lokasi yang sama, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik (SCPP) Perum Bulog Mokhamad Suyamto menerangkan bahwa Bulog sebagai operator pemerintah terus melakukan intervensi nyata dalam menjaga ketahanan pangan diantaranya dengan melaksanakan program Bantuan Pangan, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang ketiganya dilaksanakan di seluruh Indonesia. Baginya, Bulog sebagai penjaga ketahanan pangan perlu melakukan upaya yang intens dan strategis untuk menjaga keseimbangan harga baik di tingkat produsen dan konsumen.

“Masyarakat tidak perlu khawatir dan tidak perlu panik, stok yang ada di gudang Bulog cukup untuk kegiatan stabilisasi maupun Bantuan Pangan. Kemarin-kemarin memang di bulan Februari itu harga sempat tinggi karena memang siklus tahunan Januari-Februari itu minus, tapi sekarang sudah mulai panen jadi saya yakin harga beras akan semakin turun dan terjangkau oleh masyarakat.” tegasnya.

Khudoir (63 tahun) warga Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli yang tak lain adalah salah seorang penerima manfaat yang hadir pada kegiatan tersebut menyampaikan bahwa dirinya bersyukur atas perhatian yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Bagi dirinya dan keluarga, beras Bantuan Pangan sejumlah 10 kg per bulan ini sedikit banyak dapat mencukupi kebutuhan konsumsi keluarganya selama lebih kurang dua minggu atau setengah dari kebutuhan konsumsi bulanan keluarganya.

“Terimakasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Bulog yang secara rutin membagikan beras pada masyarakat kecil seperti saya ini. Buat saya yang sehari-hari bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan tidak menentu, beras ini sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan keluarga setiap bulannya. Saya sedih sekali jika beras bantuan ini tidak dilanjutkan.” tuturnya.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam kegiatan ini, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik (SCPP) Perum Bulog Mokhamad Suyamto, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura dan Bupati Tolitoli Amran Hi. Yahya.

Kita harus mengendalikan vektornya yaitu nyamuk tetapi dan juga menangani manusianya melalui diagnostik yang akurat dan tata laksan kasus (treatment) yang tepat. Dengan demikian transmisi bisa dihentikan dan kematian dapat dicegah,” ujar Menkes Budi, pada rapat kerja dan FGD Kobar Lawan Dengue di Hotel Raffles Jakarta. (foto dok.Kemenkes)

Jakarta, LenteraIndoNews.com -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dan Koalisi Bersama (Kobar) Lawan Dengue berupaya mewujudkan target yang telah ditetapkan WHO, yaitu nol kematian akibat dengue pada 2030. Saat ini, koalisi telah memulai pertemuan dengan melibatkan para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi permasalahan utama terkait penanganan dengue di Indonesia, serta merumuskan rencana program yang tepat.

Sebelumnya, WHO telah telah menetapkan tujuan eliminasi atau nol kematian akibat dengue pada 2030. Selanjutnya, Kaukus Kesehatan DPR RI dan Kemenkes RI telah meluncurkan KOBAR Lawan Dengue pada September 2023 sebagai platform untuk upaya bersama untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut di Indonesia.

Untuk melanjutkan momentum yang telah dibangun sejak peluncuran koalisi, aktivitas koalisi perlu segera diaktifkan untuk memaksimalkan fungsinya. Untuk itu, Kaukus Kesehatan DPR RI bekerja sama dengan Kemenkes RI telah menggelar rapat kerja dan FGD KOBAR Lawan Dengue pada Kamis (28/3).

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kasus dengue di Indonesia menimbulkan beban penyakit yang tinggi. Dengue merupakan penyakit tular vektor sehingga pendekatannya harus komprehensif.

“Kita harus mengendalikan vektornya yaitu nyamuk tetapi dan juga menangani manusianya melalui diagnostik yang akurat dan tata laksan kasus (treatment) yang tepat. Dengan demikian transmisi bisa dihentikan dan kematian dapat dicegah,” ujar Menkes Budi, pada rapat kerja dan FGD Kobar Lawan Dengue di Hotel Raffles Jakarta, Kamis (28/3).

Angka kematian kasus dengue di Indonesia tergolong tinggi selama 4 tahun terakhir. Pada 2021, terdapat 705 kasus kematian, meningkat menjadi 1.236 kasus pada 2022, kemudian menurun menjadi 894 kasus pada 2023. Per tanggal 18 Maret 2024, tercatat sebanyak 316 kasus kematian.

Untuk mencapai target nol kematian akibat dengue, Kemenkes memiliki strategi 4 pilar, yakni promotif preventif, surveilans, intervensi medis, dan terapeutik.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengapresiasi upaya koalisi bersama dalam mengejar target nol kematian akibat dengue di Indonesia.

“Upaya yang diambil untuk mencapai nol kematian akibat dengue harus diapresiasi dan diperkuat dengan peraturan yang baik. Dengan adanya koalisi bersama ini, langkah penanggulangan ke depan menjadi semakin penting,” ucap Melki.

Melki menambahkan, upaya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Pemerintah daerah juga harus ikut berkontribusi dan memastikan implementasi penanggulangan dengue di daerah berjalan efektif.(red)

Dalam pidato di sesi pembuka Budget FFM, Wamenlu Pahala tekankan tiga (3) poin utama.

Pertama, MSG dapat memainkan peran strategis di masa depan, termasuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan global. MSG perlu menjadi wadah sub-kawasan yang menyuarakan berbagai kepentingan bersama negara berkembang.

“Kita harus terus menyuarakan isu-isu yang menjadi kepentingan dan keprihatinan bersama, termasuk hak pembangunan, penanganan perubahan iklim, transisi energi berkeadilan, dan pencapaian pembangunan berkelanjutan," ujar Wamenlu Pahala. 

Namun demikian, negara anggota MSG juga miliki sejumlah tantangan seperti: kurangnya konektivitas, kerentanan terhadap bencana alam dan perubahan iklim, rendahnya basis produksi dan ekspor, serta pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. 

Untuk atasi tantangan tersebut, Wamenlu Pahala tawarkan sejumlah area kolaborasi yang dapat ditingkatkan, di antaranya: peningkatan konektivitas, adaptasi perubahan iklim dan manajemen risiko bencana, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, manajemen sumber daya laut, serta peningkatan visibilitas MSG di tingkat internasional.

Kedua, Wamenlu Pahala sampaikan komitmen Indonesia untuk memperkuat kemitraan dengan MSG dan negara anggotanya.

Selama satu dekade terakhir, Indonesia telah melakukan hal konkret termasuk: menjadi tuan rumah 4th MSG Regional Security Strategy (RSS) Working Group di Bali 2022, mengadakan bidang perikanan pada tahun 2022 dan 2023, serta membantu pengadaan kendaraan operasional untuk Sekretariat MSG tahun lalu. 

Tahun ini, Indonesia akan lakukan sejumlah kerja sama lainnya, termasuk:  menjadi tuan rumah “Police Commissioners and Police Ministers Meeting" bulan November 2024, melakukan program pelatihan perikanan ke-3, serta memberikan program beasiswa bagi pelajar dan pelatihan untuk para diplomat negara anggota MSG.

Ke depan, komitmen Indonesia di kawasan Pasifik akan diperkuat melalui peluncuran “Roadmap for Development Cooperation", yang fokus pada sejumlah area kerja sama prioritas di kawasan Pasifik seperti di sektor pertanian, perikanan,​ pembangunan infrastruktur, dan pendidikan. 

Terakhir, Wamenlu Pahala sampaikan apresiasi atas komitmen dan peneguhan para Pemimpin negara anggota MSG terhadap kedaulatan Indonesia. Lebih lanjut, Wamenlu Pahala juga menyampaikan undangan kepada para pemimpin negara anggota MSG untuk berpartisipasi dalam 10th World Water Forum yang akan diselenggarakan di Bali pada 19-20 Mei 2024.

“Indonesia siap untuk berkontribusi dalam program kerja MSG, untuk mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat kita" ujar Wamenlu Pahala.(Red)

Plt. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Suswantono.

Jakarta, LenteraIndoNews.com -- Plt. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Suswantono mengatakan bahwa pemerintah telah menetapkan sebanyak 1.215 Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) secara nasional. Hal tersebut mengemuka ketika Rapat Dengar Pendapat antara Ditjen Minerba dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa lalu (26/3).

"Secara nasional, WPR yang telah ditetapkan sebanyak 1.215 WPR, dengan total luas wilayah seluas 66.593,18 hektar," tuturnya.

Bambang menyebut, Surat Keputusan tentang wilayah pertambangan per provinsi telah diteken oleh Menteri ESDM pada 21 April 2022 lalu. 

Dimana tercatat ada 19 provinsi yang memiliki WPR dengan jumlah blok dan luas yang beragam, yaitu Banten (1 WPR) dengan luas 9,71 hektar; Bangka Belitung (123 WPR) 8.568,35 hektar; Yogyakarta (138 WPR) 5.600,05 hektar; Gorontalo (63 WPR) 5.502,42 hektar; Jambi (117 WPR) 7.030,46 hektar; Jawa Barat (73 WPR) 1.867,22 hektar; Jawa Timur (322 WPR) 6.937,78 hektar; Kalimantan Barat (199 WPR) 11.848 hektar; Kepulauan Riau (4 WPR) 127,04 hektar; Maluku (2 WPR) 95,21 hektar; Maluku Utara (22 WPR) 315,9 hektar; Nusa Tenggara Barat (60 WPR) 1.469,84 hektar; Papua (25 WPR) 2.459,16 hektar; Papua Barat (1 WPR) 3.746,21; Riau (34 WPR) 9.216,96 hektar; Sulawesi Tengah (18 WPR) 1.407,58 hektar; Sulawesi Utara (1 WPR) 30,86 hektar; Sulawesi barat (3 WPR) 24,91 hektar; dan Sulawesi Utara (9 WPR) 335,5 hektar.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan bahwa sejak tahun 2022 hingga 2023, Ditjen Minerba juga telah menyusun pengelolaan WPR yang telah diusulkan dengan jumlah blok WPR sebanyak 270.

"Tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2024 ini adalah kami akan melakukan percepatan penetapan dokumen pengelolaan WPR 6 provinsi yang disusun pada tahun 2023 melalui Kepmen ESDM, enam provinsi tersebut di antaranya Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Utara, Riau, Maluku, dan Sulawesi Tengah," imbuhnya.

Selain WPR, Bambang juga mengungkapkan bahwa terkait Izin Pertambangan Rakyat (IPR), pemerintah telah menerbitkan sebanyak 82 IPR dengan total luas mencapai 62,31 hektar. Adapun permohonan IPR tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021, dan pada awal tahun ini perizinan IPR sudah bisa dilakukan melalui Sistem Online Single Submission (OSS).

"Berdasarkan surat edaran dari Kementerian Investasi BKPM Nomor 428/B.1/A.8/2023 tanggal 21 Desember 2023, bahwa pelaksanaan pelayanan perizinan IPR sudah tersedia di OSS dan dapat dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2024," tandasnya. (Red)

Andi Amran, Rapat bersama jajaran Universitas Pertahanan, Kementerian PUPR, BNPB dan Kemenko PMK di Gedung A kantor pusat Kementan, Selasa, 27 Februari 2024

Jakarta, LenteraIndoNews.com -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak para petani untuk segera mempersiapkan pertanaman 2024 dengan memanfaatkan  sarana pompanisasi dan pipanisasi yang dibangun mitra terkait dari Universitas Pertahanan, Kementerian PUPR dan juga antisipasi bencana dari BNPB.

Menurut Mentan, kolaborasi antar lembaga dalam memperkuat ketahanan pangan merupakan langkah strategis dalam mewujudkan swasembada di tengah-tengah ancaman el nono yang melanda seluruh daerah.

"Saya berharap semua petani Indonesia segera melakukan tanam cepat karena saat ini kita sudah memiliki pompanisasi dan pipanisasi bantuan dari universitas pertahanan. Pompanisasi sangat penting untuk mengantisipasi dampak El Nino," ujar Mentan usai menggelar rapat bersama jajaran Universitas Pertahanan, Kementerian PUPR, BNPB dan Kemenko PMK di Gedung A kantor pusat Kementan, Selasa, 27 Februari 2024.

Saat ini, kata Mentan, pemerintah juga sudah menyiapkan bendungan yang mampu mengairi lahan 200 ribu hektare. Bendungan tersebut bahkan nantinya akan memperkuat peningkatan Indeks Pertanaman dari 120 menjadi 240 atau dua kali lipat dari hasil produksi sebelumnya.

"Ada bendungan yang dibangun dan akan mengairi lahan 200.000 hektar, kemudian akan memperkuat IP dari yang tadinya 120 menjadi 240 atau 2 kali lipat," katanya.

Tak hanya itu, Mentan mengatakan kolaborasi kementerian dan antar lembaga ini juga akan menerapkan teknologi baru untuk sumber air dangkal atau air tanah yang sulit dijangkau. Pola ini sudah diuji melakui pompanisasi di lahan 1000 hektare di wilayah Gunungkidul.

"Nah ini sudah diuji di gunung kidul dan berhasil mengairi 1000 hektar dengan biaya 14 miliar. Jadi kita akan optimalkan pompa dan pipa ini di tempat lahan kering lainnya," katanya.

Rektor Universitas Pertahanan RI Letnan Jenderal TNI Jonni Mahroza mengatakan bahwa pihaknya siap mengawal jalanya pembangunan pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Dia mengatakan, pompa dan pipa yang sudah dibangun di kawasan Gunungkidul saat ini sudah mencapai 90 persen dan dapat mengairi seluruh area persawahan.

Pompanisasi sangat penting untuk mengantisipasi dampak El Nino

"Yang pasti kami akan membantu apa yang ditugaskan. Salah satunya pompanisasi yang sudah kami lakukan di gunungkidul dan sekarang sudah hampir 90 persen dan akan kita lanjutkan untuk 10 ribu hektare lainya. Intinya kami siap membantu bersama dengan kementerian dan lembaga terkait," katanya.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR, Bob Arthur Lombogia mengatakan bahwa pembangunan bendungan terus dilakukan agar ke depan semua lahan pertanian mendapat pasokan air yang cukup terutama disaat musim kering melanda Indonesia.

"Kami telah membangun bendungan bendungan dan pada prinsipnya untuk menanam itu kan perlu air, dan kami ada program 61 bendungan tapi yang sudah selesai kurang lebih 42 bendungan dan sudah bisa menjalankan fungsinya," katanya.

Sekretaris Utama BNPB, Rustian menambahkan bahwa pihaknya siap mendapatkan tugas dan amanah dari Menteri Pertanian sebagai koordinator pembangunan pangan masa depan.

"BNPB akan berkontribusi untuk apa yang dijadikan sebagai tugas nantinya membantu Kementerian Pertanian di dalam memperbaiki situasi el nino," jelasnyaMentan Amran meyakini bahwa pompanisasi adalah langkah yang tepat untuk menstabilkan pasokan air di tengah ancaman cuaca ekstrim. Menurut proyeksi data Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2024 diperkirakan produksi beras mencapai 3,51 juta ton. Dengan demikian pasokan beras menjelang Ramadan sudah cukup.

"Produksi kita untuk bulan Maret ke Juni insyallah aman karena sudah mulai panen. Hanya saja kita harus mulai mempersiapkan untuk bulan Juli ke Oktober. Kami harap seluruh petani Indonesia segera melakukan tanam," tutup Mentan Amran. (Red)

Tampil sebagai saksi pelantikan, Inspektur Jenderal Faisal Ali Hasyim dan Staf Ahli Menag Abu Rokmad. Tampak hadir dalam pelantikan, sejumlah pejabat eselon I, Staf Khusus Menag, Tenaga Ahli Menag dan pejabat eselon II, Selasa (26/03/2024).

Berikut pejabat yang dilantik Menteri Agama :

1. Prof. Dr. H. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP., M.T., 

sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;

2. Basuki, M.Pd., 

sebagai Widyaiswara Ahli Utama pada Kementerian Agama;

3. Drs. Rudi Hermawan, M.Pd., 

sebagai Widyaiswara Ahli Utama pada Kementerian Agama;

4. Dr. Husnul Maram, M.H.I., 

menjadi Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;

5. M. Munir, S.Ag., M.A., 

menjadi Direktur Pendidikan Agama Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama;

6. H. M. Fatah, S.Ag., M.Ed., 

menjadi Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

7. Dr. Rofikatul Karimah, S.Ag., M.Si., 

 menjadi Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya;

8. Rikson N. Hasanati, S.Ag., M.Pd.I., 

menjadi Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Manado;

9. Dr. Thobib Al Asyhar, S.Ag., M.Si., 

menjadi Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama;

10. Dr. H. Zaenuri, S.Ag., M.Hum., 

menjadi Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;

11. Muh. Tonang, S.Ag., M.Ag., 

menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;

12. Rowles Hasugian, S.Si., M.Si., 

menjadi Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan Institut Agama Kristen Negeri Ambon;

13. Muhammad Iqbal, S.E., M.M., 

menjadi Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama