Lenteraindonews.com

Tahun 2024 Gaji PNS Naik untuk Semua Golongan, Cek Besarannya

Januari 31, 2024

(Foto : Ilustrasi by Lenteraindonews.com)

LenteraIndoNews.com - Pemerintah resmi menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) dari golongan I sampai IV pada Jumat (26/1/2024).

Kenaikan gaji PNS tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, yang diteken Presiden Joko Widodo.

PP Nomor 5 Tahun 2024 mengubah aturan sebelumnya yaitu PP Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Inilah daftar kenaikan gaji PNS 2024, berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2024.

Gaji PNS golongan I

Golongan I a : Rp 1.685.700-Rp 2.522.600

Golongan I b : Rp 1.840.800-Rp 2.670.700

Golongan I c : Rp 1.918.700-Rp 2.783.700

Golongan I d : Rp 1.999.900-Rp 2.901.400

Gaji PNS golongan II

Golongan II a : Rp 2.184.000-Rp 3.643.400

Golongan II b : Rp 2.385.000-Rp 3.797.500

Golongan II c : Rp 2.485.900-Rp 3.958.200

Golongan II d : Rp 2.591.100-Rp 4.125.600

Gaji PNS golongan III

Golongan III a : Rp 2.785.700-Rp 4.575.200

Golongan III b : Rp 2.903.600-Rp 4.768.800

Golongan III c : Rp 3.026.400-Rp 4.970.500

Golongan III d : Rp 3.154.400-Rp 5.180.700

Gaji PNS golongan IV

Golongan IV a : Rp 3.287.800-Rp 5.399.900

Golongan IV b : Rp 3.426.900-Rp 5.628.300

Golongan IV c : Rp 3.571.900-Rp 5.866.400

Golongan IV d : Rp 3.723.000-Rp 6.114.500

Golongan IV e : Rp 3.880.400-Rp 6.373.200

Dengan terbitnya peraturan tersebut, kenaikan gaji PNS di setiap golongan dapat meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS dan mempercepat laju perubahan dalam ekonomi serta pembangunan nasional. (#Red)

Baca Lebih Lanjut »

Presiden Jokowi Menetapkan 16 Hari Libur Nasional Selama Tahun 2024, Berikut Rinciannya

Januari 30, 2024 Hari Libur Nasional , Nasional

Padang, (LIN) -- Memasuki tahun 2024 Presiden Joko Widodo telah menetapkan hari-hari libur secara nasional melalui Keputusan Presiden No 8 Tahun 2024, yang telah ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 29 Januari 2024.

Berikut tanggal dan hari peringatannya :

1. 1 Januari Tahun Baru Masehi;
2. 1 Muharram Tahun Baru lslam Hijriah;
3. Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W.;
4. Idul Fitri (dua hari);
5. Idul Adha;
6. Maulid Nabi Muhammad S.A.W.;
7. Kelahiran Yesus Kristus;
8. Wafat Yesus Kristus;
9. Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah);
10. Kenaikan Yesus Kristus;
11. Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka);
12. Hari Raya Waisak;
13. Tahun Baru Imlek;
14. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus;
15. Hari L,ahir Pancasila 1 Juni; dan
16. Hari Buruh Internasional 1 Mei.

"Apabila pada hari-hari libur tersebut, Aparatur Sipil Negara karena kepentingan tugas dinas/pekerjaan diharuskan bekerja, baginya berlaku ketentuan-ketentuan bekerja pada hari libur," demikian bunyi salah satu diktum Keppres ini.

Dalam diktum lainnya diatur bahwa hari libur Tahun Baru Islam, Idul Fitri, dan Idul Adha, ditetapkan setiap tahun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Keputusan Presiden No 8 Tahun 2024 juga mencabut sejumlah regulasi sebelumnya, yaitu:

1. Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur;
2. Keputusan Presiden No. 148 Tahun 1968 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur;

3. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun l97l tentang Hari Wafat Isa Al-Masih Dinyatakan Sebagai Hari Raya/Hari Libur; dan
4. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1971.

Baca Lebih Lanjut »

Melihat Cermin di Danau Paisu Pok

Januari 29, 2024 Padang , Pariwisata

Danau Paisu Pok di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Airnya jernih memantulkan warna langit yang berkilauan

Air danaunya sangat jernih. Pengunjung dapat melihat permukaan dasar danau yang memiliki kedalaman antara 5 meter hingga 15 meter.

Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan satu di antara 13 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Tak seperti wilayah administrasi lainnya di Sulteng yang menyatu dengan Pulau Sulawesi, wilayah Banggai Kepulauan bersama Banggai Laut justru merupakan gugusan pulau-pulau. Banggai Kepulauan memiliki luas 2.448,79 kilometer persegi (km2) dan jumlah penduduk berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2020 sebanyak 120.142 jiwa.

Banggai Kepulauan merupakan gugusan dari 121 pulau sedang dan besar serta 337 pulau kecil, bahkan tak sedikit hanya berwujud batu karang. Terdapat lima pulau besar berpenghuni meliputi Pulau Peleng (2.340 km2), Banggai (268 km2), Bangkurung (145 km2), Bokan Kepulauan (84 km2), dan Pulau Labobo (80 km2). Setiap pulau di Banggai Kepulauan menyuguhkan keindahan alam berbeda dan memiliki potensi pariwisata luar biasa.

Salah satunya ada di Desa Luk Panenteng, Kecamatan Bulagi Utara yang berada di Pulau Peleng. Di desa ini terdapat objek wisata alam nan memukau, namanya Danau Paisu Pok. Inilah surga tersembunyi pariwisata dari kabupaten berjuluk Bermuda dari Sulawesi Tengah tersebut. Butuh waktu sekitar dua jam 30 menit perjalanan darat dari ibu kota kabupaten di Salakan ke Desa Luk Panenteng untuk mencapai danau tercantik di Pulau Sulawesi itu.

Jika perjalanan dimulai dari Jakarta, maka hanya bisa dilakukan melalui jalur udara selama 1,5 jam menuju Luwuk, ibu kota Kabupaten Banggai. Ada beberapa maskapai yang melayani rute ini dengan biaya di bawah Rp2 juta sekali terbang. Perjalanan menuju ke Pulau Peleng dilanjutkan melalui jalur laut memakai kapal pelayaran rakyat dari Pelabuhan Rakyat Luwuk ke Pelabuhan Rakyat Salakan.

Tiket pelayaran kelas ekonomi dapat ditebus seharga Rp50.000 per orang atau jika ingin merasakan kelas VIP, maka harganya berkisar di angka Rp150 ribu per orang dan bisa menikmati ruang berpendingin udara. Lama perjalanan laut dari Luwuk menuju Salakan berkisar 3,5-4 jam bergantung kepada kondisi gelombang laut.

Sedangkan perjalanan dari Salakan menuju Danau Paisu Pok berjarak 89 kilometer. Disarankan untuk membawa atau menyewa kendaraan roda empat atau roda ke objek wisata ini karena belum ada angkutan umum ke lokasi terdekat. Perjalanan pun sebaiknya dilakukan sejak pagi hari agar tidak kemalaman saat kembali ke Salakan.

Rute menuju Danau Paisu Pok relatif sepi dan sepanjang perjalanan jarang berpapasan dengan kendaraan. Aspal jalan selebar rata-rata dua meter lumayan mulus meski di beberapa bagian terdapat jalan yang memerlukan perbaikan. Perbukitan hijau dengan ribuan pohon nyiur di sisi jalan dan birunya air laut Teluk Banggai di sisi kiri begitu memanjakan mata.

Tak perlu melajukan kendaraan dalam kecepatan tinggi, karena selain ruasnya sempit, kita harus berkali-kali menemui jalan menikung. Terkadang ketika melewati sebuah perkampungan, kita harus melambatkan laju kendaraan lantaran tak jarang warga menjemur hasil panen kebun mereka di tepi jalan hingga memakan nyaris sepertiga aspal.

Sebelum tiba di lokasi tujuan, wisatawan bakal melewati objek wisata Paisu Batango yang airnya terdiri dari air laut, payau dan air tawar dengan permukaan jernih hingga tampak bagian dasarnya. Setelah meneruskan perjalanan selama 15 menit, pengunjung tiba di Danau Paisu Pok.

Pintu masuk ke Paisu Pok tepat berada di tepi jalan raya dan kendaraan dapat diparkirkan di sebuah lahan kosong dekat pintu masuk. Untuk mencapai lokasinya, pengunjung mesti melewati beberapa anak tangga dan menyusuri perbukitan selama sekitar 10 menit. Perjuangan itu akan terbayarkan begitu tiba di tepi danau.

Paisu Pok merupakan danau alam seluas sekitar 1,2 hektare (ha) yang memiliki kedalaman antara 5 meter hingga 15 meter. Perbukitan hijau dengan aneka pohon setinggi kira-kira 20-25 meter seolah ingin menyembunyikan kecantikan danau berair hijau toska tersebut. Danau tersebut masih terjaga keasliannya.

Airnya sangat jernih bahkan kita dapat melihat dengan mata telanjang bagian dasar danau yang dipenuhi oleh bermacam batang pohon mati serta aneka ikan sedang berenang bebas. Dalam bahasa suku Sea-sea yang mendiami wilayah Luk Panenteng, paisu pok artinya danau dengan dasar permukaan berwarna hitam.

Bila cuaca sedang bersahabat, kita dapat menyaksikan permukaan air danau dapat memantulkan kembali siluet perbukitan, gazebo, dan perahu. Ini mirip seperti kita sedang menyaksikan pantulan wajah di cermin. Beberapa aktivitas air bisa dilakukan pengunjung di danau unik ini seperti berenang, snorkeling, berperahu keliling danau, atau sekadar duduk-duduk di sejumlah gazebo. Tiket masuknya sebesar Rp10.000 per orang.

Danau ini dikelola oleh pemerintah desa setempat dan mereka melengkapinya dengan toilet dan kamar ganti. Setiap unit gazebo di sini disewakan dengan harga Rp30.000 per unit. Sedangkan untuk berperahu, kita dapat menyewanya sebesar Rp30.000 tiap perahu. Alat snorkeling pun disediakan dengan membayar sewa Rp30.000 per set.

Pengelola juga menyediakan lahan terbuka di tepi danau sebagai lokasi berkemah (camping ground). Pengunjung yang hendak berkemah dikutip biaya retribusi sebesar Rp35.000 per hari. Namun, seluruh perlengkapan berkemah harus disiapkan sendiri oleh pengunjung lantaran tidak disediakan oleh pihak pengelola.

Danau Paisu Pok tak hanya dikunjungi oleh masyarakat di sekitar Banggai Kepulauan dan Sulteng saja. Tetapi juga telah dikenal oleh wisatawan dari sejumlah kota di Indonesia serta mancanegara. Umumnya mereka tertarik dengan wujud permukaan danau yang langka karena mirip seperti cermin. Jika berkunjung ke tempat ini, disarankan melakukan perjalanan secara berombongan, mengingat daerahnya masih terpencil dan tidak terjangkau oleh sinyal seluler. Jangan lupa untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar danau agar selalu lestari. Bawalah pakaian ganti serta perbekalan yang cukup. Selamat berlibur.

Baca Lebih Lanjut »

Menyalurkan BBM Satu Harga hingga Daerah Terpencil

Januari 29, 2024 ESDM , Minyak dan Gas , Padang

Berdasarkan data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), 512 lembaga penyalur BBM Satu Harga telah tersebar di beberapa kepulauan terpencil di Indonesia. Di Maluku dan Papua yang terbanyak.

Program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga sejak digulirkan pertama kali pada 2017—2024 terus dilanjutkan. Untuk itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan untuk membangun 100 lembaga penyalur BBM Satu Harga pada 2024 sehingga seluruh wilayah Indonesia dapat menikmati BBM bersubsidi dengan harga yang sama.

Pemerintah sebelumnya berhasil merealisasikan target 100 persen program BBM Satu Harga di 89 lokasi selama 2023. Penyaluran BBM Satu Harga itu dilaksanakan untuk dua produk BBM, yakni Pertalite seharga Rp10.000 per liter dan Solar Rp6.800 per liter.

“Program BBM Satu Harga merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan menyediakan BBM dengan harga yang sama di seluruh wilayah Indonesia,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif saat konferensi pers "Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2023" di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (15/1/2024).

Sesuai Roadmap BBM Satu Harga sampai dengan akhir 2024, harus terbangun sebanyak 583 penyalur BBM Satu Harga. Program itu telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T), serta daerah kepulauan, yang sebelumnya seringkali mengalami kesulitan dalam mendapatkan pasokan BBM dengan harga yang terjangkau.

Berdasarkan data dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), 512 lembaga penyalur BBM Satu Harga telah tersebar di beberapa kepulauan terpencil di Indonesia. Maluku dan Papua yang terbanyak memiliki penyalur. Adapun rinciannya, yakni di Sumatra 80 penyalur, Jawa dan Madura tiga penyalur, Bali dua penyalur, Nusa Tenggara 94 penyalur, Kalimantan 108 penyalur, Sulawesi 50 penyalur serta Maluku dan Papua 175 penyalur.

“Kalau lihat sebarannya itu kita melihat bahwa di umumnya di Jawa, Bali, dan Madura itu tidak banyak lagi, Nusa Tenggara masih perlu banyak, masih perlu juga Maluku dan Papua juga dengan di Kalimantan,” ungkap Menteri Arifin.

Melalui program BBM Satu Harga, masyarakat di wilayah 3T dapat menikmati BBM bersubsidi dengan harga yang sama dengan masyarakat di wilayah lain. Hal itu dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap energi yang terjangkau dan berkualitas. Program BBM Satu Harga merupakan bagian dari perluasan subsidi energi yang dilakukan pemerintah. Untuk 2024, Kementerian ESDM menargetkan alokasi subsidi energi pada 2024 sebesar Rp186,9 triliun, yang terdiri atas subsidi BBM dan elpiji Rp113,3 triliun serta listrik Rp73,6 triliun.

Menyikapi harga minyak mentah dunia yang mulai meningkat dan tingginya permintaan pasokan listrik, pemerintah tetap mempertahankan subsidi energi untuk menjaga daya beli masyarakat.

Sementara itu, pada 2023, realisasi subsidi energi 2023 sebesar Rp159,6 triliun terdiri atas subsidi BBM dan elpiji sebesar Rp95,6 triliun serta subsidi listrik sebesar Rp64 triliun atau lebih tinggi dari target sebesar Rp145,3 triliun terdiri atas subsidi BBM dan elpiji Rp74,8 triliun dan subsidi listrik Rp70,5 triliun.

Secara volume, sejak 2017 Pertamina telah menyalurkan sekitar 1,2 juta kiloliter (kl). Sepanjang 2023 hingga Oktober, BUMN migas tersebut sudah menyalurkan 449 ribu kl ke SPBU BBM Satu Harga yang telah selesai dibangun pada 2023.

Satu hal, Menteri ESDM Arifin Tasrif meyakini program BBM Satu Harga bisa menutup celah terjadinya kemungkinan penyelundupan BBM. Sebab, harga bahan bakar di seluruh wilayah kini sama rata.

Satu hal, sebelum ada Program BBM Satu Harga masyarakat di daerah 3T harus mengeluarkan uang yang besar untuk membeli BBM. Namun dengan adanya program ini mereka mendapatkan harga yang sama dengan daerah lain.

Baca Lebih Lanjut »

Mendongkrak Kinerja Industri Manufaktur di 2024

Januari 29, 2024 Menperin , Padang

Sejumlah pekerja menyelesaikan pembuatan pakaian di salah satu pabrik garmen di Banjarnegara, Jawa Tengah, Senin (15/1/2023). Industri manufaktur juga konsisten menjadi kontributor terbesar dalam capaian nilai ekspor

Indonesia masuk 10 besar penyumbang produk manufaktur dunia, sekaligus satu-satunya negara ASEAN. Di 2024, pertumbuhan industri pengolahan nonmigas ditarget sebesar 5,80 persen.

“Alhamdulillah, industri manufaktur bisa dikelola bersama dengan baik, sehingga pertumbuhannya terus meningkat. Ini yang harus menjadi fokus dan perhatian kita bersama ke depannya,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasmita dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (14/01/2024).

Mendukung ungkapannya, Menperin Agus pun menyodorkan data. Di tengah tantangan dampak geoekonomi dan geopolitik global, industri manufaktur nasional mampu berperan penting terhadap capaian produk domestik bruto (PDB) nasional. Yakni, mencapai 16,83 persen pada triwulan III-2023. Pada periode yang sama, pertumbuhan industri manufaktur menembus 5,02 persen, mampu melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 4,94 persen.

Selain itu, industri manufaktur juga konsisten menjadi kontributor terbesar dalam capaian nilai ekspor. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), pada periode Januari--November 2023, ekspor produk manufaktur mendominasi dengan nilai lebih dari USD171,23 miliar.

Dengan kinerja itu, sebagaimana laporan safeguardglobal.com, Indonesia pun masuk 10 besar penyumbang produk manufaktur dunia, yang sekaligus satu-satunya negara ASEAN di dalam daftar tersebut. Berdasarkan publikasi tersebut, Indonesia berkontribusi sebesar 1,4 persen kepada produk manufaktur global. Posisi prestisius ini merupakan kenaikan yang berarti, karena pada empat tahun yang lalu, Indonesia masih berada di posisi 16.

Seiring dengan harapan membaiknya kondisi global dan perekonomian nasional, Menperin optimistis performa industri manufaktur semakin menjulang di tahun naga kayu. “Kami memproyeksi untuk pertumbuhan industri pengolahan nonmigas 2023 sebesar 4,81 persen, dan kami tetapkan target 2024 sebesar 5,80 persen,” sebutnya.

Dongkrak Kinerja

Guna membidik sasaran pertumbuhan 5,80 persen di 2024, Kemenperin menyiapkan sejumlah strategi. Antara lain, fokus menjalankan berbagai program prioritas pada 2024. Misalnya, program pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kompetensi, program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan kepada pelaku industri kecil dan menengah (IKM), serta program penumbuhan wirausaha baru dan pengembangan IKM startup berbasis teknologi.

Selain itu, upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing industri dilaksanakan melalui program sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN), melanjutkan hilirisasi sumber daya alam di tiga sektor, yakni industri berbasis agro, industri berbasis bahan tambang dan mineral, serta industri berbasis migas dan batubara.

“Kami juga akan melaksanakan program bantuan pemerintah untuk pembelian KBLBB roda dua baru, pengembangan kawasan industri, serta fasilitasi sertifikasi industri hijau,” imbuhnya. Adapun postur pagu anggaran Kemenperin dalam APBN tahun 2024 sebesar Rp3,76 triliun.

Subsidi Motor Listrik

Menperin menegaskan, pihaknya bertekad mengoptimalkan penyerapan anggaran untuk melaksanakan berbagai program prioritas dalam upaya pengembangan industri nasional. Pada 2023, pagu Kemenperin mencapai Rp4,53 triliun, termasuk di dalamnya adalah pagu anggaran belanja tambahan (ABT) subsidi motor listrik sebesar Rp1,4 triliun.

“Penyerapan anggaran kami pada tahun 2023 sebesar Rp3,16 triliun. Tetapi jika tanpa ABT subsidi motor listrik, realisasinya sebesar 98,3 persen atau naik dibanding realisasi tahun 2022 sebesar 98,1 persen,” ungkapnya.

Menperin menjelaskan, salah satu alasan kuota subsidi motor listrik pada tahun 2023 tidak terpenuhi lantaran penyaluran subsidi baru dimulai April 2023. Kemudian, syarat-syaratnya disederhanakan berlaku pada September 2023.

“Pada 19 September 2023, pemerintah mengubah syarat penerima bantuan pembelian KBLBB menjadi satu kartu tanda penduduk (KTP) per unit motor sehingga lebih mudah dan terbuka untuk semua kalangan. Perubahan persyaratan tersebut mendorong peningkatan pembelian sebesar 567 persen,” sebutnya.

Kemenperin mencatat, serapan dari program subsidi motor listrik tersebut pada tahun 2023 mencapai 11.532 unit atau senilai Rp80,7 miliar. Sementara itu, target yang ditetapkan sebesar 200.000 unit dengan total anggaran Rp1,4 triliun.

Lanjut Menperin, salah satu penyebab rendahnya penyerapan subsidi motor listrik adalah terkait dengan kemampuan dari komponen baterai yang diproduksi saat ini. Sebab, pengisian daya yang dinilai terlalu lama membuat minat masyarakat akan motor listrik menjadi rendah.

Mengenai hal tersebut, Kemenperin aktif menjalin komunikasi dengan para produsen sepeda motor listrik untuk menetapkan standardisasi baterai. “Bagi konsumen mobil dan motor listrik, salah satu yang penting kan baterai. Jadi komponen tersebut harus bisa memiliki durasi yang lama, panjang, dan baterainya harus bisa mudah di-charge. Jadi baterai itu menjadi kunci terhadap keberhasilan program mobil dan motor listrik,” papar Agus.

Namun demikian, Agus optimistis bahwa target program subsidi motor listrik pada 2024 akan bisa tercapai. Hal ini sejalan dengan mulai ramainya produk yang dipasarkan sehingga konsumen bisa memilih lebih banyak sesuai kebutuhan. Adapun untuk 2024, alokasi anggaran untuk program pembelian motor listrik sebanyak 50.000 unit dengan total anggaran Rp350 miliar.

Baca Lebih Lanjut »

Selangkah Menuju Indonesia Terang 100%

Januari 29, 2024 Kementerian ESDM , Padang

Sepanjang 10 tahun terakhir, capaian elektrifikasi ini angkanya terus meningkat secara signifikan. ANTARA FOTO/ Asep Fathulrahhman

Kementerian ESDM mematok target rasio elektrifikasi 100 persen di 2024. Sebanyak 98,32% listrik berasal dari listrik PLN, dan 1,46% sisanya berlistrik non-PLN.

Program elektrifikasi nasional di tanah air kini tinggal selangkah lagi mencapai 100%. Kementerian Sumber Daya Mineral (ESDM) mematok target tersebut rampung di 2024, menyusul sukses rasio elektrifikasi mencapai 99,78% di 2023. Angka ini naik dari 99,67% di tahun 2022. Artinya, kurang hanya 0,22 persen agar genap 100%, yang berarti seluruh daerah di Indonesia telah menikmati aliran listrik.

Sementara itu, merujuk data ESDM, untuk rasio desa berlistrik tercatat 99,83%. Dengan capaian seperti itu, wajar jika Kementerian ESDM pada 2024 mematok target 100 persen, seluruh rumah tangga di Indonesia dapat menikmati aliran listrik, baik rasio elektrifikasi dan rasio desa. Yang dimaksud dengan angka rasio elektrifikasi, adalah persentase perbandingan rumah tangga yang sudah mendapatkan listrik dengan total rumah tangga di Indonesia.

Sepanjang 10 tahun terakhir, capaian elektrifikasi ini angkanya terus meningkat secara signifikan. Ini tidak lepas dari inovasi Ditjen Kelistrikan Kementerian ESDM yang menginisiasi Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk memberikan bantuan kepada rumah tangga kurang mampu yang belum berlistrik.

Untuk 2023, program BPBL menyasar 83.000 target rumah tangga pada 32 provinsi. Program itu merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan akses listrik ke seluruh wilayah Indonesia sebagai wujud energi berkeadilan dan pencapaian target Rasio Elektrifikasi (RE) 100%.

Selain itu, juga karena dukungan dari banyak pihak, termasuk PT PLN dan pemerintah daerah yang mengalokasikan dana APBD berupa bantuan instalasi listrik gratis untuk masyarakat tidak mampu dengan menargetkan puluhan ribu Rumah Tangga Sasaran (RTS), serta program listrik perdesaan.

"Kita berupaya untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Jadi target elektrifikasi yang kita 100% itu diharapkan tahun 2024 bisa diselesaikan," jelas Menteri Energi dan ESDM Arifin Tasrif pada konferensi pers bertajuk “Capaian Sektor ESDM Tahun 2023 dan Program Kerja Tahun 2024”, di kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin (15/1/2024).

Langkah Percepatan

Merujuk data Kementerian ESDM, sebagaimana disampaikan Menteri Arifin, sumber utama aliran listrik dari total 99,78% rumah tangga terlistrikan di Indonesia itu, sebanyak 98,32% listriknya berasal dari listrik PLN, dan 1,46% sisanya berlistrik non-PLN.

Kondisi Indonesia yang kepulauan dan besarnya populasi merupakan tantangan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi. Peraturan Menteri ESDM nomor 38 tahun 2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan, dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Skala Kecil, merupakan salah satu upaya mempercepat peningkatan rasio elektrifikasi. Badan usaha milik daerah diharapkan memanfaatkan aturan itu untuk berpartisipasi meningkatkan rasio elektrifikasi dengan mengajukan izin wilayah usaha seperti yang dilakukan oleh PD Tuah Sekata di Pelalawan, Riau, misalnya.

Guna mewujudkan layanan listrik 100% untuk seluruh masyarakat di tanah air di 2024, Kementerian ESDM melakukan langkah identifikasi daerah yang belum terjangkau, yang remote, dan yang masih belum terlistrikan.

Hingga akhir Desember 2023, jumlah rumah tangga belum berlistrik diproyeksikan sebanyak 185.662 rumah tangga. Sementara itu, sebanyak 140 desa belum dialiri listrik. Dari jumlah tersebut, 12 desa di Provinsi Papua Barat Daya, sembilan desa di Papua, 56 desa di Papua Pegunungan, 47 desa di Papua Tengah, dan 16 desa di Papua Selatan.

Baca Lebih Lanjut »

BKSDA Bengkulu Gagalkan Pengiriman Ilegal 787 Ekor Satwa Liar Burung

Januari 07, 2024 Burung , Lingkungan Hidup , Satwa Liar

Burung dari Kab.Way, jenis satwa liar yang dilindungi

Bengkulu, LenteraIndoNews.com -- Balai KSDA Bengkulu menggagalkan upaya pengiriman 787 satwa liar jenis burung yang tidak dilengkapi dokumen sah. Dari jumlah tersebut, 75 ekor diantaranya merupakan jenis dilindungi. Bengkulu, (07/01/2024)

Sebelumnya, BKSDA Bengkulu mendapat informasi dari masyarakat akan ada pengiriman satwa liar jenis burung dari Kab.Way Kanan menuju ke Jakarta. Petugas SKW III Lampung BKSDA Bengkulu bersama dengan Sat PJR Ditlantas Polda Lampung dibantu NGO Yayasan Flight Bird Indonesia melakukan operasi gabungan. Tim berhasil mengamankan satu unit kendaraan roda 6 jenis bus penumpang.

Kendaraan milik PO LJ tersebut dikemudikan oleh Sdr P dan Sdr. H sebagai kernet. Pada Sabtu (6/1) dini hari sekitar pukul 00,30 WIB mobil yang diduga membawa satwa liar tersebut berhasil dihentikan dan diamankan di KM 87 B Tol Terbanggi -.Besar Bakauheni.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada pintu bagian belakang sebelah kiri dan sekitar toilet dalam kendaraan tersebut ditemukan 11 keranjang buah warna putih, dan 11 kardus warna coklat yang berisi 787 ekor burung dari berbagai jenis.

Berdasarkan pulbaket satwa-satwa tersebut hendak dibawa/dikirim menuju Jakarta, dengan ongkos / biaya untuk mengirimkan satwa liar jenis burung tersebut sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan ketika satwa liar jenis burung tersebut sampai di tujuan.

Dengan pertimbangan terdapat jenis dilindungi, dan tidak dilengkapi dokumen yang sah berupa SATS-DN dari BKSDA dan sertifikat kesehatan hewan dari Badan Karantina bagi jenis-jenis yang tidak dilindungi, sopir dan barang bukti berupa satwa liar jenis burung diamankan di Mapolda Lampung guna penyelidikan lebih lanjut.

Selanjutnya, untuk jenis burung yang dilindungi sebanyak 75 ekor akan dititip rawat sementara di Aviari UPTD KPHK Tahura Wan Abdul Rachman guna direhabilitasi sebelum dilepasliarkan. Sedangkan satwa liar jenis burung yang tidak dilindungi undang-undang sebanyak 712 ekor langsung dilepasliarkan.

Pelepasliaran dilakulan pada Sabtu (6/1) sore oleh Petugas SKW III Lampung Balai KSDA Bengkulu bersama-sama dengan Personil Ditkrimsus Polda Lampung, Petugas Tahura Wan Abdul Rahman Bandar Lampung, dan dibantu NGO Yayasan Flight Bird Indonesia. Pelepasliaran satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang jenis burung sebanyak 712 ekor tersebut dilakukan di Sekitar Air Terjun Gunung Betung kawasan Tahura Wan Abdul Rahman, Kabupaten Pesawaran.

Baca Lebih Lanjut »

Silmy Karim Dirjen Imigrasi Baru 2024, Yasonna H. Laoly Perintahkan Enam Langkah Penting

Januari 04, 2024 Dirjen Imigrasi , Hukum dan Ham , Yasonna H. Laoly

Menkumham Yasonna H. Laoly melantik Silmy Karim menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi di Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)

Jakarta, LenteraIndoNews.com -- Menkumham Yasonna H. Laoly melantik Silmy Karim menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi di Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Dalam sambutannya, Yasonna mengatakan bahwa tugas keimigrasian saat ini semakin berkembang dan dinamis sehingga menuntut seluruh jajaran imigrasi untuk mampu beradaptasi, bekerja lebih baik lagi dan inovatif memberikan percepatan dalam pelayanan keimigrasian. Jakarta, Rabu (4/1/2023).

Menteri Yasonna memerintahkan kepada Silmy Karim dan jajaran imigrasi untuk melakukan enam langkah penting.

Pertama, seluruh jajaran imigrasi harus memberikan atensi penuh dan segera menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Joko Widodo sehubungan dengan akan diberlakukannya kebijakan Golden Visa di Indonesia melalui intensifikasi koordinasi dengan kementerian/lembaga dan stakeholder terkait.

“Langkah ini diharapkan dapat mendatangkan para investor dan orang-orang yang memiliki talent, termasuk wisatawan mancanegara ke Indonesia mengingat pelayanan keimigrasian akan dirasakan lebih mudah dan sederhana,” tutur Yasonna.

Langkah kedua adalah terkait peningkatan pelayanan publik khususnya visa on arrival (VOA) dan kartu izin tinggal terbatas (KITAS) yang juga merupakan bagian dari arahan Presiden Jokowi.

“Kedua, atensi dan segera tindaklanjuti arahan Bapak Presiden dalam rangka peningkatan pelayanan publik khususnya VOA dan KITAS, dengan merubah total sistem pelayanan Keimigrasian yang selama ini dianggap belum berubah sama sekali. Imigrasi dirasakan masih terlalu banyak mengatur dan mengontrol sehingga akhirnya menyulitkan. Kedepannya diharapkan imigrasi memberikan pelayanan yang memudahkan dan melayani,” kata Yasonna.

Ketiga, Yasonna meminta jajaran imigrasi melakukan berbagai terobosan dalam rangka efisiensi dan meminimalisir pungutan liar sekaligus melakukan studi tiru skema kebijakan pemberian visa pada beberapa negara yang sudah terkenal cepat dan sederhana dalam pelayanan keimigrasiannya. Keempat, menyiapkan petugas imigrasi dan infrastruktur dalam rangka pengembangan pelayanan keimigrasian di beberapa Bandara yang dipersiapkan untuk melayani penerbangan langsung internasional, seperti Bandara Soeta, Juanda, Ngurah Rai, dan Bandara lainnya.

Kelima, Yasonna menuntut agar seluruh jajaran imigrasi berpedoman pada tata nilai Kemenkumham yaitu Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) dan core value aparatur sipil negara (ASN) yaitu BerAKHLAK.

“Pedomani dan implementasikan bahwa setiap pekerjaan harus didasari dengan tata nilai yang sudah digariskan Kementerian ini yakni PASTI dan core value ASN yang telah ditetapkan Bapak Presiden RI

yakni BerAKHLAK,” paparnya lagi.

Terakhir, Menteri Yasonna perintahkan agar seluruh jajaran imigrasi mencermati dan mempelajari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

“Layanan keimigrasian harus sejalan dengan semangat untuk menciptakan kemudahan berusaha di Indonesia dengan tetap memenuhi kriteria dalam rangka menjaga kedaulatan, ketertiban dan keamanan negara serta kepentingan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Perppu dimaksud,” pungkas Yasonna.

Dalam rangka keberhasilan enam hal tersebut, Yasonna menegaskan bahwa kunci utamanya adalah digitalisasi teknologi.

“Kunci utamanya adalah digitalisasi teknologi, seperti pemanfaatan face recognition di seluruh bandara, sehingga dengan demikian petugas imigrasi dapat bekerja secara efektif dan efisien serta meninggalkanpekerjaan yang cenderung konvensional,” ungkap Yasonna.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenkumham sekaligus ketua Panitia Seleksi Jabatan Dirjen Imigrasi, Andap Budhi Revianto, menjelaskan bahwa Silmy Karim ditunjuk menjadi Dirjen Imigrasi berdasarkan Keputusan Presiden No.165/TPA tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tanggal 15 Desember 2022.

Silmy sendiri adalah peserta seleksi dari kategori Non-PNS yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Krakatau Steel. Menurut Andap, keikutsertaan Non-PNS dalam seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama dan Madya di instansi pemerintah dimungkinkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

“Pasal 106 dari PP 17/2020 menyebutkan bahwa JPT Utama dan Madya bisa diisi dari kalangan non-PNS,” papar Andap.

Hadir dalam pelantikan ini para Pimpinan K/L seperti Menteri Kesehatan, Menteri Investasi / BKPM, Ketua Komisi III DPR RI, Wakil Ketua DPD RI, BPK, Anggota DPR RI, Wamenkumham, Wamenhan, Wamen II BUMN, BPK, para Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kemenkumham, Pimpinan BUMN dan perusahaan serta para kepala kantor wilayah beserta undangan lainnya.

Baca Lebih Lanjut »