Lenteraindonews.com

BNPB Sebar 24 Ton Natrium Clorida Sejak Operasi TMC di Sumbar

Mei 27, 2024 BNPB

Petugas bersiap menyebar Natrium Clorida atau NaCl pada operasi teknologi modifikasi cuaca di langit Sumatera Barat. ANTARA/HO-Humas BNPB/pri.

Padang, LenteraIndoNews.com -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebar 24 ton natrium clorida (NaCl) sejak operasi modifikasi cuaca (TMC) dilakukan untuk mempercepat penanggulangan bencana banjir bandteknologiang dan tanah longsor yang melanda Sumatera Barat (Sumbar).

"Memasuki hari ke-10 operasi TMC, tim telah menyebar 24 ton natrium clorida di langit Sumatera Barat dengan 24 sorti selama kurun waktu 54 jam 21 menit," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari melalui keterangan tertulis yang diterima di Padang, Minggu.

Abdul Muhari mengatakan upaya penanganan darurat banjir lahar dingin dan tanah longsor di wilayah Provinsi Sumbar terus dimaksimalkan pemerintah, termasuk lewat operasi rekayasa cuaca. TMC ditujukan untuk memindahkan bibit-bibit awan hujan ke laut lepas.

Operasi TMC dilaksanakan berdasarkan pertimbangan prakiraan cuaca wilayah di Ranah Minang yang masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.

BNPB menyiagakan satu unit pesawat caravan PK-SNN sebagai kendaraan operasional yang ditempatkan di Bandara Internasional Minangkabau.

Pada Sabtu (25/5) operasi TMC hanya dapat dilaksanakan sebanyak satu sorti penerbangan akibat adanya pusat tekanan rendah di Samudera Hindia sebelah barat provinsi itu, yang menyebabkan kondisi keawanan cenderung belum berpotensi untuk disemai hingga siang hari.

Untuk mengantisipasi terjadinya hujan intensitas sedang yang mengancam wilayah Sumbar bagian timur laut saat sore menjelang malam hari, penyemaian dilakukan di sore hari.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menargetkan sebanyak 30 ton garam ditabur ke langit sekitar wilayah Gunung Marapi Sumbar dalam operasi modifikasi cuaca untuk pengendalian dampak bencana di daerah itu.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto mengatakan rekayasa cuaca tersebut akan terus dilakukan pemerintah hingga 29 Mei 2024, untuk menanggulangi dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada Sabtu (11/5).

(sumber:antara)

Baca Lebih Lanjut »

Wartawan Sumbar Tolak Revisi UU Penyiaran, Khawatirkan Korupsi Meningkat

Mei 24, 2024 Kebebasan Pers

Ketua FWP-SB, Novrianto Ucok berorasi dalam aksi wartawan Sumbar menolak RUU Penyiaran, Jumat 24 mai 2024

Padang, LebteraIndoNes.com – Puluhan wartawan di Sumatra Barat, yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Pers Sumatra Barat (KMPSB), menyuarakan penolakan terhadap revisi UU Penyiaran

Kelompok ini mencakup organisasi-organisasi seperti IJTI, AJI Padang, PWI, JPS, PJKIP, dan FWP.

Pada aksi yang diadakan di depan Masjid Raya Sumatra Barat, Padang, Jumat, 24 Mei 2024,

Ketua JPS Sumbar Adrian Toaik Tuswandi menyatakan, “Jangan bungkam kami, bukakan mata hati anggota DPR RI untuk meniadakan revisi UU Penyiaran itu.”

Rivai, salah satu orator aksi, menambahkan bahwa pelarangan liputan investigasi akan memperburuk perilaku korupsi di negara ini. "Kalau dilarang liputan investigasi, maka DPR RI turut andil jadikan perilaku korupsi ugal-ugalan di negara ini," ujarnya.

Pemred Langgam, Yose, juga mengecam anggota DPR RI yang mengusulkan revisi tersebut, dengan mengajak semua untuk mendoakan agar kutukan Tuhan turun kepada mereka yang mendukung revisi. "Wakil rakyat yang mengusulkan dan mendukung revisi UU Penyiaran ini menyusupkan pasal larangan investigasi, ayo kita do’akan untuk turun kutub Tuhan kepada nya," tegasnya.

Ketua FWP Sumbar, Novrianto Ucok, menekankan bahwa liputan investigasi telah banyak membantu mengungkap berbagai kejahatan di negara ini. “Rencana revisi UU Penyiaran khususnya melarang investigative pers maupun investigasi oleh konten kreator harus dibatalkan dan pers Sumbar tegas menolak rencana busuk itu,” ujarnya.

Ketua IJTI Sumbar, Defri Mulyadi, menyatakan bahwa aksi ini adalah upaya bersama untuk menyelamatkan fungsi pers. “Ini gerakan bersama, aksi ini spontan kita untuk selamatkan kerja profesi sebagai jurnalis. Revisi UU Penyiaran ini adalah upaya terselubung menggolkan regulasi mengkriminalisasi dan membungkam pers,” jelas Defri, yang didampingi oleh Sekretaris PWI Sumbar, Firdaus Abie.

Baca Lebih Lanjut »

Ketua MRPTNI Prof. Ganefri Ungkap Perubahan Struktur Pembiayaan UKT di PTN

Mei 21, 2024

Prof. Ganefri, PhD, Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI). IST

LenteraIndoNews.com -- Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) angkat bicara tentang Perubahan struktur pembiayaan pendidikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Negeri terus mendapat sorotan dari berbagai pihak.

Dalam pernyataan tertulis bernomor 174/MRPTNI/V/2024 yang ditandatangani Ketua MRPTNI Prof.Ganefri dan Sekjen MRPTNI Prof. Rina Indiastuti, MRPTNI mengeluarkan 4 pernyataan penting terkait isu perubahan struktur pembiayaan pendidikan UKT di beberapa PTN.

Ketua MRPTNI Prof Ganefri menyampaikan 4 pernyataan sebagai berikut:

Pertama, bahwa upaya yang dilakukan oleh PTN agar pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) lebih berkeadilan dan terjangkau oleh semua pihak adalah memperluas rentang kategori pembiayaan pendidikan melalui penambahan beberapa kategori yang disesuaikan dengan kemampuan berbagai lapisan masyarakat.

Kedua, bahwa penyesuaian kategori UKT tersebut, bukan berarti terjadi kenaikan UKT di PTN, namun merupakan upaya menyeimbangkan antara besaran Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di PTN, guna memperluas partisipasi masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Ketiga, MRPTNI memberi jaminan kepada masyarakat bahwa, seluruh mahasiswa Indonesia yang terindikasi memiliki kemampuan akademik baik, akan memperoleh kesempatan menempuh pendidikan di PTN seluruh Indonesia, tanpa terkendala dengan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) di setiap PTN.

Keempat, MRPTNI mengimbau kepada masyarakat, agar lebih proaktif mengakses informasi yang benar dan akurat melalui media komunikasi langsung dengan Perguruan Tinggi Negeri tujuan masing-masing karena setiap PTN memiliki struktur pembiayaan UKT yang berbeda satu dengan lainnya.(**)

Baca Lebih Lanjut »

Jajaran Polres Metro Jakarta Pusat Ungkap 3 Perkara Kriminal

Mei 20, 2024

Jakarta Pusat – Lenteraindonews.com –Jajaran Polres Metro Jakarta Pusat berhasil mengungkap 3 Perkara Kejahatan salah satunya pencurian Ban Mobil yang sempat beredar di media sosial. Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Anton Elfrino Tristanto menerangkan ada 3 kasus yang berhasil diungkap oleh Polsek Kemayoran. Senin (20/05/2024).

Kasus yang berhasil diungkap pertama perkara curas dengan pengeroyokan, kedua perkara memiliki senjata tajam tanpa izin, ketiga Pencurian berat, tutur Wakapolres.

“Perkara yang berhasil diungkap salah satunya pencurian yang disertai pengeroyokan oleh kedua tersangka AS (34) dan CAD (28) yang dimana tersangka mengorder korban, karena merasa tidak puas tersangka merencanakan mencuri HP serta uang korban di salah satu apartement di wilayah Kemayoran, kedua tersangka dikenakan Pasal 365 KUHP dan Pasal 170 KUHP dengan hukuman penjara 9 tahun” Ujar Wakapolres.

Lanjut AKBP Anton menerangkan perkara kedua yaitu penangkapan dua orang pelaku AA (21) dan S (23) yang memiliki senjata tajam berupa 2 bilah celurit tanpa dilengkapi izin yang sah, dikenakan Pasal 2 Ayat 1 UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Selanjutnya pencurian pemberatan yang sempat viral dimedia sosial yaitu pencurian ban mobil yang dilakukan dua tersangka di salah satu pusat pembelanjaan di wilayah Kemayoran.

“Polres Jakarta Pusat berkolaborasi dengan Polres Jakarta Utara untuk menangkap kedua pelaku AMP (25) dan SH (47) selain melakukan pencurian di Cempaka Mas Jakarta Pusat juga melakukan hal yang sama di wilayah Jakarta Utara.” Ungkapnya.

Untuk kedua tersangka pencurian ban mobil dikenakan Pasal 363 Ayat 1 Ke 5 KUHP dengan hukuman paling lama 7 tahun penjara, Tutup Wakapolres.

*Humas Polres Metro Jakarta Pusat* (Deva)

(*/figurnews)

Baca Lebih Lanjut »

Harkitnas ke-116, Gubernur Mahyeldi Ingatkan Pentingnya Memberikan Teladan pada Generasi Muda

Mei 20, 2024 Hari Kebangkitan Nasional

Gubernur Mahyeldi menjadi Inspektur Upacara Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-116. di Halaman Kantor Gubernur Sumbar.

Padang, Lenteraindonews.com -- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, mengingatkan pentingnya memberikan teladan yang baik dalam bersikap dan berbuat kepada generasi muda. Hal itu disampaikan Gubernur saat menjadi Inspektur pada Upacara Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas);ke-116 tingkat Provinsi di Halaman Kantor Gubernur Sumbar, Senin (20/05/2024).

“Dalam 10-20 tahun ke depan, generasi muda kita hari inilah yang akan berperan. Mereka adalah bonus demografi yang potensinya harus kita arahkan dan maksimalnya. Oleh sebab itu, napas kebangkitan nasional tahun ini adalah menuju perwujudan Indonesia Emas,” ucap Gubernur yang dalam kesempatan itu turut membacakan amanat Presiden RI dan sambutan Menteri Kominfo RI.

Gubernur mengingatkan kembali, bahwa seluruh pemangku kepentingan di Sumbar telah berkomitmen untuk mencurahkan perhatian terbaik kepada generasi muda, dan berkomitmen pula untuk memberikan perlindungan pada generasi muda, dari berbagai hal yang berpotensi merusak masa depan generasi muda itu sendiri.

“Oleh karena itu mari bersinergi, berkolaborasi, dan bekerja sama memberikan perhatian terbaik bagi generasi muda kita. Berikan semangat dan fasilitas kepada merek, dan yang tak kalah penting berikan teladan pada mereka. Berikan contoh yang benar dalam bersikap dan berbuat. Tidak cukup pendidikan itu tanpa keteladanan,” ujar Gubernur lagi.

Turut hadir mengikuti upacara tersebut, Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy; Sekda Sumbar, Hansastri; Anggota Forkopimda Sumbar, pimpinan instansi vertikal, pimpinan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, organisasi kepemudaan, jajaran Pejabat Eselon II di lingkup Pemprov Sumbar, serta perwakilan siswa dan mahasiswa di Kota Padang.

Usai upacara, juga digelar penandantanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov Sumbar dengan PT Semen Padang dan UPI YPTK, terkait dengan pengembangan dan pemanfaatan teknologi komunikasi menuju Sumbar sebagai Smart Province. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur didamlingi Wagub juga menandatangani Disain Taman Digital Provinsi Sumbar.

(**)

Baca Lebih Lanjut »

Sekdaprov Sumbar, Hansastri : Penjelasan Masa Tanggap Darurat Bencana Banjir, Galodo, Lahar Dingin dan Longsir di Sumatera Barat

Mei 17, 2024 Sumbar , Tanggap Darurat Bencana


Sekdaprov Sumbar Hansastri dalam Konferensi Pers Masa Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Galodo di Sumbar,

Padang, LenteraIndoNews.com – Jumpa Pers Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfotik) Provinsi Sumatera Barat terkait dengan bencana alam yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat, dengan tema : “Penjelasan Masa Tanggap Darurat Bencana Banjir, Galodo, Lahar Dingin dan Longsor di Sumatera Barat Oleh Sekda Prov. Sumatera Barat selaku Ketua Tim Penanggulangan Bencana,” padang, 16/05/2024.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar (Sekdaprov) Sumbar, Hansastri menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita yang terkena dampak bencana.

Lebih lanjut Hansastri menjelaskan, Pemprov Sumbar sudah menetapkan Tanggap Darurat Bencana Sumbar melalui SK Gubernur dan membentuk posko komando berlokasi di kantor BPBD Sumbar Jl. Sudirman Padang, dan juga sebagai Posko penerima bantuan.

Saat ini, hampir semua OPD terkait tingkat provinsi berkolaborasi melakukan tanggap darurat bencana Sumbar sesuai tupoksi masing masing. “Kita juga menerima bantuan dalam bentuk tunai untuk dibagikan ke korban terdampak bencana,” ujar Hansastri

Data Korban Bencana
Data bencana total korban jiwa sampai dengan pagi jam 8 (16/05/2024) setelah
dikonfirmasi ke Tim DVI Polda Sumbar, korban meninggal 61 orang, termasuk yang sedang diidentifikasi 5 orang. Korban hilang 23 orang akan berubah jika ada laporan. Korban luka-luka 80 orang dan mengungsi 3.216 orang.

Data sementara kerusakan rumah sebanyak 570 unit. Tempat Ibadah 24 unit, Sekolah 4 unit, sarana kesehatan 2 unit, warung 20, Jembatan 44 unit dan jalan 122 meter, irigasi 78 meter, sawah 536 hektar, tambak 6 hektar. Data bisa berubah sesuai laporan tim yang bertugas dilapangan.

Bantuan Korban Bencana
Bantuan yang sudah diterima tim di posko, dari Hotel Balairung berupa mi instan, air mineral, kue kering. Bantuan dari Incasi Raya mie instan, minyak goreng senilai 200 juta. Dari InJourney Rp500 juta, BTN akan diserahkan sabtu nanti sebesar 200 juta dalam bentuk barang. Pemda Riau akan akan mengirim bantuan dalam bentuk uang tunai.

Bantuan yang mendesak dibutuhkan sekarang antara lain pakaian, karena saudara-saudara kita ini rumahnya hilang sama sekali, pakaian tidak dibawa hanya yang melekat dibadan. Juga pakaian bayi, serta pakaian dalam.

“Kita menghimbau semua instansi, perusahaan-perusahaan dan perantau untuk ikut menyumbang untuk meringankan beban korban,” ungkap Sekdaprov Hansastri.

Dinsos Sumbar telah membentuk sejumlah Dapur Umum di lokasi bencana serta mengerahkan 7 mobil dapur umum lapangan.

Dinkes Sumbar juga membentuk pos kesehatan di Tanah Datar, Agam dan Padang Panjang, serta mengaktifkan puskesmas termasuk mensiagakan tim dokter.

“Semua bantuan yang masuk ke Posko Utama Tanggap Darurat Bencana Sumbar, mulai Jumat besok sudah distribusikan ke lokasi bencana,” ujar Usradeni dari BPBD Sumbar.

"Pemprov Sumbar akan menanggung semua biaya berobat bagi semua korban bencana yang ada di berbagai rumah sakit", ujar Hansastri, menyambung ucapan Gubernur Sumbar. (Aldi)

Baca Lebih Lanjut »

KJI Pusat Lantik Pengurus Baru, Juni 2024 di Kota Padang

Mei 12, 2024 KJI , Kolaborasi Jurnalis Indonesia

Padang, LenteraIndoNews.com --Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Kolaborasi Jurnalis Indonesia (DPP-KJI) dijadwalkan pada Juni 2024 di Kota Padang, Sumatera Barat. Acara ini menjadi penting seiring dengan sudah terbentuknya pengurus di tingkat daerah dan kota di seluruh Indonesia.

KJI, yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor SK Menkumham No. AHU.0011133.A.01.07. Tahun 2023, bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi dan keterampilan jurnalistik di era digital. Berdasarkan Akte Pendirian No: 35 tanggal 25 November 2023, KJI berupaya menjadi pusat kegiatan bagi anggota, mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, spiritual, dan kesejahteraan.

Andarizal, Pendiri KJI, menegaskan pentingnya pelantikan ini untuk keberlangsungan struktur organisasi. “Pelantikan ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua tingkatan organisasi KJI dapat beroperasi efektif dan mengadakan kegiatan yang mendukung pengembangan profesionalisme jurnalis,” ujar Andarizal.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat peran jurnalis dalam menghadapi tantangan baru dan meningkatkan kualitas jurnalisme di Indonesia.

**Relis/Aldi

Baca Lebih Lanjut »

Silaturrahmi Organisasi CKS Cinta Kasih Sayang, Penguatan Visi dan Misi Menuju Organisasi Elit.

Mei 10, 2024 CKS , Organisasi Cinta Kasih Sayang

Padang, LenteraIndoNews.com --Silaturrahmi Organisasi CKS Cinta Ka sih Sayangdi Cafee Golden Imam Bonjol Padang, Jumat (10/05/2024).

Organisasi CKS berbadan hukum memfokuskan kepedulian fakir miskin, anak yatim dan menyalurkan bakat anak berprestasi.

Rosi Herman, STSH. MT. MH, selaku Ketua Umum organisasi CKS Kota Padang menyampaikan poin poin penting dalam berorganisasi.

Selama ini aggota yg baru masuk dan keluar seenaknya tanpa ada konsekwensi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Perlunya ketentuan dan kejelasan bagi anggota yang baru.

Sistem dan teknologi android sangat canggih sekarang. Dalam menyerang akun anggota anggota di dalam grup WA CKS, bisa kecolongan dengan banyak mendapat postingan berbentuk undangan pdf, yang tujuannya untuk menipu uang yg ada di rekening anggota grup WA CKS.

Perlu melengkapi profile untuk agar jelas identitas Anggota, juga postingan di group jangan sampai ada ucapan, guyonan yang bersifat sara.

Begitu juga jika ada anggota yang mendapat duka, secepanya anggota CKS ataupun yang mewakili organisasi melakukan respon kepada pihak keluarga yg berduka.

Waka mengambil alih jika ketua berhalangan dengan tidak segan segan untuk koordinasi. Sekretaris harus siap dengan administrasi absen.

Bendahara mengurus uang organisasi induk, serta kegiatan acara. Jika ada benturan dalam organisasi, segera koordinasi kepada ketua atau pembina.

Sekretaris adalah roda organisasi, dalam hal menambah anggota baru cukup diketahui sekretaris.

Apabila ada anggota keluar harus koordinasi dengan ketua. Humas, harus bisa berkoordinasi dengan grup grup sebelah.

Dalam acara silaturrahim ini tercapai kesepakatan , jika anggota tidak aktif selama tiga bulan sudah boleh dikeluarkan. Berkumpul setiap bulan untuk kegiatan arisan CKS.

Terakhir, Anggota CKS Harus berkomitmen jika sudah menerima arisan jangan malas membayar, jangan mengulur ulur waktu apalagi menghilang.

Untuk bulan depan CKS mengadakan acara kim dengan hadiah paket sembako. Dengan mengundang grup sosial diluar CKS dapat bergabung pada acara KIM lebih semarak.

(Aldi)

Baca Lebih Lanjut »

Cofee Morning bersama Calon Walikota Padang 2024 dari PKS, Dr H Khairul Ikhwan, S.Sos, MM

Mei 01, 2024 Padang

Padang, LenteraIndonews.com – Mengisi hari libur Nasional (1 Mei, Hari Buruh Sedunia) Salah satu Bakal Calon Walikota Padang Dr H Khairul Ikhwan, SSos, MM, bersilaturahmi ke warung Ayu di Lapangan Panjat Tebing GOR H. Agus Salim. Kedatangan Khairul disambut Ketua DPW MOI Sumbar Anul Jufri, SH.MH serta sejumlah rekan Media.

Sembari meneguk secangkir Air Tampayang, menu favorit warung Ayu. Khairul menyampaikan kedatangannya untuk mempererat silaturahim yang sudah terjalin selama ini dengan rekan jurnalis, dan memaparkan pencalonan dirinya untuk ikut kontestasi di pilkada Kota Padang tahun 2024.

“Marilah kita jadikan Kota Padang Lebih Maju”, ujar Khairul memulai diskusi dengan awak jurnalis. Kita berkumpul disini bukan hanya sekedar mengopi dan duduk santai, tapi ada diskusi yang dibuka, menyampaikan ide kreatif tentang penguatan ekonomi, sosial, pendidikan dan lapangan pekerjaan demi menjadikan Kota Padang lebih maju dari kota lain.

Khairul mengajak setiap individu untuk berkolaborasi sesuai fungsi dan keahlian masing masing untuk kemajuan Kota Padang. Kota yang berpenduduk hampir satu juta jiwa masih menghadapi masalah yang sama, masalah banjir, sampah dan kemacetan di jalan strategis.

Dalam silaturahmi dengan MOI Sumbar, saat sesi tanya jawab dengan awak jurnalis, terlihat narasi dan gambaran dari Khairul “Pokok Padang” langkah-langkah strategis yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan di Kota Padang.

Terkuak sedikit motivasi Khairul menjadi BA 1 Padang antra lain, "ingin mengembalikan kejayaan Kota Padang," Sejarah mengakui Kota Padang berjaya di bidang Perekonomian dan Jasa. Pelabuhan Muaro yang ada di Kota Padang dulunya menjadi pusat perdagangan dalam dan luar negeri.

Pendiri bangsa banyak dilahirkan dari orang Minang. Dirantau awak terkenal dengan sebutan "urang padang pintar berdagang." Ujar Khairul semangat.

Untuk memajukan perekonomian Kota Padang, perlunya transportasi yang lancar serta minimnya kemacetan. Perlunya pembangunan dan perbaikan jalan yang lebih memprioritaskan dalam kota, karna konsentrasi lebih banyak dibanding luar kota. “Perbaikan system tata kelola kota akan kita prioritaskan nanti” ujar Khairul.

“Padang mirip dengan Jogya yang sudah punya fly over yang mengelilingi kota mengatasi macet, Bali juga punya jalan di pinggir pantai seperti yang ada di Kota Padang, sayangnya pembangunan jalan di pinggir pantai Padang belum tuntas,” imbuhnya.

Ketua DPW MOI Sumbar Anul Jufri, SH. MH memberi apresiasi melihat keakraban Khairul mudah berbaur, baik dengan kalangan Pers maupun masyarakat umum.

Semoga inilah sosok yang dinanti-nanti oleh masyarakat Kota Padang kedepannya.(Aldi)

Baca Lebih Lanjut »

RSUD dr. Rasidin Tingkatkan Daya Saing dengan Alat Kesehatan Baru

April 28, 2024 Padang , RSUD dr. Rasidin

Walikota Padang Hendri Septa, dr. Desy Susanty Dirut RSUD dr. Rasidin. "Dengan Halal bi Halal Kita Satukan Tekad dan Semangat untuk RSUD Maju,"

Padang, LenteraIndoNews.com -- Peningkatan mutu dan pelayanan di RSUD dr. Rasidin bagi warga Kota Padang sedang giatnya dilakukan oleh Walikota Padang Hendri Septa. Setelah peresmian jalur Trans Padang Koridor 3 yang melewati RSUD dr. Rasidin. Seiring waktu ditambah lagi bantuan alat kesehatan dari Kemenkes. "RSUD dr. Rasidin harus menjadi rumah sakit unggul dan berdaya saing dengan layanan dan alat kesehatan terbaik bagi masyarakat," ujar Hendri Septa. Sabtu (27/4/2024).

Dalam sambutannya di acara Halal Bihalal keluarga besar RSUD dr. Rasidin Padang dengan mitra kerja di rumah sakit yang berada di jalan Air Paku Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji Wako memberi arahan "Perlunya peningkatan pelayanan dibarengi dengan fasilitas alat yang lebih baik dan menjadikan RSUD dr. Rasidin lebih unggul."

"Hal ini sangat positif sekali di samping upaya peningkatan prasarana yang kita lakukan untuk RSUD dr. Rasidin sebesar Rp50 miliar rupiah dari APBD Kota Padang."

"Tak hanya itu, kita juga bersyukur seiring akan adanya bantuan tambahan alat kesehatan (alkes) dari Kemenkes berupa alat pacu jantung dan lainnya. Semoga dengan itu RSUD dr. Rasidin Padang menjadi primadona, karena semakin meningkatnya layanan kesehatan yang diberikan," ujarnya.

dr. Desy Susanty Direktur Utama RSUD dr. Rasidin menyampaikan acara Halal Bihalal tersebut rutin dilakukan setiap pasca lebaran Idulfitri.

Kali ini kita mengangkat tema "Dengan Halal bi Halal Kita Satukan Tekad dan Semangat untuk RSUD Maju," sambungnya.

Sejumlah bantuan Alkes diterima RSUD dr. Rasidin Padang dari Pemerintah Pusat di tahun ini berupa mamografi, hak aset pelayanan onkologi untuk tumor dan Cytotoxic Safety Cabinet untuk pengobatan sistemik.

"Secara keseluruhan alhamdulillah sudah memenuhi standar, untuk pelayanan adanya CT Scan, ICU, dan ruang operasi serta perawatan bayi baru lahir. Tahun ini kita fokus penyediaan sarana prasarana diagnosis untuk kanker," ujar Desy.(Aldi)

Baca Lebih Lanjut »

GANEFRI CALON GUBERNUR SUMBAR DARI KALANGAN AKADEMISI

April 23, 2024 Padang , Pilgub Sumbar

Spanduk Ganefri "Sumatera Barat Maju" berada di Simpang Pasar Alai Padang (Foto Dok. LIN)

Padang, LenteraIndoNews.com -- Masa masa yang tenang sudah dilalui masyarakat usai pesta demokrasi Pemilu Presiden 2024 dan Caleg. Sekarang mulai lagi bertebaran spanduk untuk pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pilkada serentak seluruh daerah.

Tak ketinggalan dari kaum akademisi ikut berpartisipasi, siapakah beliau ?

Apa itu Akademisi ? Akademisi adalah orang yang berpendidikan tinggi. Mereka memiliki pengetahuan mendalam dalam bidang akademik dan seringkali memiliki gelar sarjana, magister, atau doktor.

Mari kita telisik ringkasan biografi beliau. Prof. Drs. H. Ganefri, M.Pd., Ph.D. atau Datuak Djunjungan Nan Bagadiang. Dosen pengajar dan Akademisi Teknik Indonesia sekaligus Rektor selama dua periode di Universitas Negeri Padang 2016 hingga 2014. Beliau Menjabat sebagai Ketua Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia tahun 2022 sampai 2024 dan tercatan sebagai Ketua Badan Pembina di Universitas Bung Hatta.

Putra Payakumbuah ini yang selalu menanamkan budaya pendidikan bahkan kepada anak cucunya. "Bialah kurang makan asal anak lai sakolah," inilah semangat menyelesaikan pendidikan dirantau, dari SD/SMP tahun 1980 di Batam sampai berhasil menamatkan studi S3 Pendidikan Teknik Vokational dari UKM Malaysia tahun 2011.

Karier di bidang Pendidikan dan Ogranisasi :

Ganefri mengawali karier sebagai tenaga pendidik di IKIP Padang sekarang bernama Universitas Negeri Padang sejak 1989. Kemudian pada periode 1992–1994 dan 1994–1997 ia diangkat menjadi Kepala Laboratorium Komputer Fakultas Teknik (FT) IKIP Padang.

Dalam rentang 1999–2004 ia diamanahkan menjadi Sekretaris Jurusan Teknik Elektro FT UNP.

Ganefri kemudian berhasil menjabat Dekan FT UNP selama dua periode, 2007–2011 dan 2011–2014, sebelumnya sempat menjadi Pembantu Dekan II FT UNP selama tiga tahun.

Ganefri dipercaya menjadi Ketua Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis, kini LLDIKTI) Wilayah X yang meliputi Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau periode 2014–2018. Pelantikan dilaksanakan di Jakarta pada hari Kamis, 18 Desember 2014 oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Prof. Mohammad Nasir, Ph.D.

Pada periode pertama ia dilantik sebagai Rektor UNP pada tanggal 20 Juli 2016, dan kembali

terpilih sebagai Rektor Universitas Negeri Padang untuk periode kedua (periode 2020–2024).

Organisasi :

Ganefri pernah menjadi Ketua III Lembaga Karate-Do Indonesia (LEMKARI) Sumatera Barat pada 2006–2010, Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni FT UNP pada 2004–2009, Sekjen Ikatan Alumni UNP selama dua periode, 2009–2014 dan 2014–2018.

Ganefri dipercaya menjadi Ketua Umum Asosiasi Pendidikan Teknologi Kejuruan Indonesia (APTEKINDO) pada 2008 sampai sekarang.

Ketua Umum Pengprov Keluarga Olahraga Tarung Drajat (Kodrat) Sumatera Barat 2013-2021

Koordinator Bidang Usaha Dewan Pimpinan Pusat (DPP)

Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) masa bakti 2014–2019,

Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumatera Barat masa khidmat 2019-2024.

Ia juga menjadi Pembina Ikatan Ahli Informatika Indonesia DPW Sumatera Barat periode 2019-2022

Ia diangkat sebagai penghulu Suku Banuampu Nagari VII Koto Talago, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan gelar Datuak Djunjungan Nan Bagadiang pada 20 Mei 2023 menggantikan mamaknya yakni (Almarhum) Prof. Kamardi Thalut.

Sosok Ganefri Bakal Calon Gubernur Sumatera Barat Diusung Golkar dan mendapat dukungan dari Iluni Universitas Negeri Padang (UNP). Mari kita nantikan siapakah yang akan menjadi wakil beliau. (Aldi)

Baca Lebih Lanjut »

Indonesia Jadi Tuan Rumah 10th Asia Pacific Spectrum Management Conference 2024

April 22, 2024 APSMC , Kominfo

Direktur Jenderal (Dirjen) SDPPI Kementerian Kominfo Ismail memberikan sambutan dalam Acara Gala Dinner 10th Asia Pacific Spectrum Management Conference 2024 di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Senin (22/04/2024) - (AYH)

Jakarta, LenteraIndoNews.com -- Indonesia menjadi tuan rumah 10th Asia Pacific Spectrum Management Conference (APSMC) 2024 yang akan berlangsung selama dua hari pada tanggal 23 s.d. 24 April 2024 di Jakarta Pusat. Acara yang dihadiri perwakilan dari berbagai negara dan perusahaan telekomunikasi akan mendiskusikan berbagai isu mengenai pengelolaan spektrum frekuensi di Asia Pasifik.

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail menyatakan konferensi akan membahas berbagai masalah terkait spektrum frekuensi diantaranya tentang mobile broadband, 5G, 6G, WiFi, satelit, dan isu kebencanaan.

"Konferensi ini yang akan membahas isu-isu krusial terkait manajemen spektrum, termasuk dampaknya pada broadband seluler seperti 5G-6G, isu satelit, studi kasus roadmap spektrum dari beberapa negara serta tantangan untuk ekosistem teknologi masa depan," jelasnya usai Gala Dinner 10th Asia Pacific Spectrum Management Conference 2024 di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Senin (22/04/2024).

Menurut Dirjen Ismail penyelenggaraan Asia Pacific Spectrum Management Conference tahun ini juga spesial karena merupakan perhelatan konferensi pertama yang menindaklanjuti penyelenggaraan World Radiocommunication Conference 2023 di Dubai, Uni Emirat Arab pada akhir tahun lalu.

"Tahun ini tahun yang spesial buat konferensi ini karena baru selesai dilakukan WRC Conference yang merupakan forum atau conference terbesar di dunia untuk membahas tentang manajemen spektrum frekuensi," tuturnya

Rektor Telkom University Adiwijaya menyatakan APSMC 2024 dihadiri perwakilan pemerintah, industri, akademia dan masyarakat internasional yang menyampaikan ide terbaik masing-masing.

“Sangat prestisius dan jarang bergulir ke Indonesia, apalagi pasca WRC-23 karena setiap orang menunggu perubahan dan aksi apa di tingkat Internasional untuk melaksanakan hasil WRC-23,” tandasnya.

Penyelenggaraan APSMC 2024 ini menjadi sangat bermanfaat terutama bagi Indonesia yang sedang melakukan transformasi digital yang tertuang dalam Visi Digital Indonesia 2045. Oleh karena itu, menurut Rektor Telkom Unoversity, Indonesia harus mengambil peran dan manfaat untuk mewujudkan Visi Digital Indonesia 2045.

“Indonesia harus memanfaatkan dan Telkom University siap menjadi jembatan dalam event ini dan event-event selanjutnya terutama ditandai dengan terbentuknya 29 Center of Excellence (CoE) di Telkom University,” jelasnya.

Konferensi yang berlangsung atas kerja sama Forum Global bersama International Telecommunications Union (ITU) serta Asia-Pacific Telecommunity (APT) dihadiri lebih dari 230 orang peserta dengan sebanyak 140 orang peserta dari luar negeri. Setidaknya 30 negara akan hadir dalam kegiatan ini.

“Bagi Indonesia, hal ini dapat membantu memajukan teknologi komunikasi di Indonesia dan mematangkan rencana roadmap ICT di Indonesia,” ungkap Direktur Penataan Sumber Daya Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo Denny Setiawan.

Direktur Denny Setiawan mengharapkan melalui konferensi ini, Indonesia bisa belajar tentang berbagai teknologi telekomunikasi baru dan bagaimana cara meregulasinya.

"Ada teknologi yang langsung handphone dari satelit misalnya, ini juga kita harus lihat apakah itu ancaman atau peluang, bagaimana kita melihat itu dari sisi kompetisinya, bagaimana dari manfaatnya, sehingga ketika teknologi itu datang, kita sudah siap," jelasnya. (*)

Baca Lebih Lanjut »

Menteri Budi Arie Dorong APSMC 2024 Rekomendasikan Regulasi Komprehensif

April 22, 2024 APSMC , Kominfo

Jakarta, LenteraIndoNews.com -- Kemajuan teknologi telah mengubah lanskap digital secara global. Berbagai negara berupaya menerapkan kebijakan dan pengelolaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan kesepakatan dalam World Radio-Communication Conference (WRC) 2023.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan diskusi antara regulator dan pemangku kepentingan di wilayah Asia Pasifik diperlukan untuk membentuk masa depan kebijakan dan regulasi spektrum frekuensi radio dan mempersiapkan strategi kebijakan untuk WRC 2027."Acara ini memberikan kesempatan unik bagi para regulator dari seluruh wilayah bukan hanya untuk mendiskusikan tetapi juga untuk membentuk masa depan kebijakan dan regulasi spektrum," ungkapnya saat membuka The 10th APAC Spectrum Management Conference (APSMC) 2024 di Jakarta Pusat, Selasa (23/04/2024).

Menteri Budi Arie menilai keberadaan regulasi yang komprehensif memiliki arti penting seiring dengan perkembangan teknologi telekomunikasi yang makin berkembang.

Menurutnya, Forum APSMC 2024 merupakan kesempatan berkolaborasi dan berbagi wawasan, untuk meletakkan fondasi agar di masa depan teknologi dapat diakses oleh semua orang, meningkatkan kehidupan, dan memberdayakan masyarakat di seluruh dunia.

"Agenda komprehensif kami meliputi, persiapan konvergensi jaringan satelit dan terestrial, landasan untuk 6G, dan teknologi maju seperti WiFi-6E dan WiFi-7, Highthroughput Satellite NGSO-GSO, dan komunikasi langsung-ke-perangkat," ungkapnya.

Menkominfo menyatakan Pemerintah Indonesia memiliki kebutuhan dalam pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan Perizinan, Lelang, dan Penetapan Harga Spektrum Frekuensi Radio.

"Dalam konferensi ini, agenda prioritas Indonesia adalah bertukar pandangan dan mendiskusikan berbagai tantangan dan pengalaman dalam Manajemen Spektrum," ujarnya.

Menteri Budi Arie mengharapkan pelaksanaan APSMC 2024 menjadi katalisator untuk inovasi menuju manajemen spektrum yang lebih baik baik. Terutama dengan kehadiran teknologi terbaru seperti IMT-2030 (6G), dan teknologi satelit baru.

"Diskusi mengenai kedua teknologi ini perlu diprioritaskan karena merupakan hasil dari WRC 2023 dan merupakan salah satu isu utama yang akan dibahas pada WRC 2027," tandasnya.

Menkominfo mengapresiasi penyeleggaraan APSMC 2024 karena memungkinkan pemangku kepentingan saling berinteraksi dan memberdayakan dalam mengelola sumber daya vital spektrum frekuensi radio.

"Dengan semangat kolaborasi, konferensi ini harus dimanfaatkan sebagai tempat untuk berbagi praktik terbaik dalam pengelolaan spektrum, di antara banyak penyedia teknologi nirkabel baru, konsultan, regulator, dan operator," ungkapnya.

Dalam acara itu hadir Sekretaris Jenderal Asia-Pacific Telecommunity (APT) Masanori Kondo, Ketua APG-23 Kyu-Jin Wee, dan Rektor Universitas Telkom Adiwijaya, serta Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia Sarwoto Atmosutarno.

Sementara, Menkominfo Budi Arie Setiadi didampingi Direktur Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos dan Informatika Ismail. (*)

Baca Lebih Lanjut »

MENJELANG PUTUSAN SIDANG MK

April 20, 2024 Amicus curiae , Nasional

Apa itu Amicus Curiae ?

Amicus curiae (sahabat pengadilan) adalah orang perseorangan atau organisasi yang bukan merupakan pihak dalam suatu perkara hukum, tetapi diperbolehkan membantu pengadilan dengan memberikan informasi, keahlian, atau wawasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam perkara tersebut.

Apakah laporan amicus akan dipertimbangkan biasanya bergantung pada kebijaksanaan pengadilan.

Frasa ini dalam bahasa Latin yang sah dan asal usul istilah tersebut berasal dari tahun 1605–1615. Ruang lingkup amici curiae umumnya ditemukan dalam kasus-kasus yang melibatkan kepentingan publik yang luas dan kekhawatiran mengenai hak-hak sipil dipertanyakan.

Dalam hukum Amerika, amicus curiae biasanya mengacu pada apa yang di beberapa yurisdiksi lain dikenal sebagai intervensi: seseorang atau organisasi yang meminta untuk memberikan pengajuan hukum guna menawarkan perspektif alternatif atau tambahan yang relevan mengenai permasalahan yang disengketakan.

Di pengadilan Amerika, amicus dapat disebut sebagai amicus brief. Di yurisdiksi lain, seperti Kanada, amicus curiae adalah seorang pengacara yang diminta oleh pengadilan untuk memberikan masukan hukum mengenai permasalahan yang tidak akan disampaikan dengan benar, sering kali karena salah satu atau kedua pihak tidak diwakili oleh penasihat hukum.

(Foto tangkapan layar youtube)

Sejarah

Hubungan langsung atau tidak langsung antara tokoh amicus curiae dan pengalaman yuridis Romawi masih diperdebatkan.

Beberapa cendekiawan hanya menjelaskan ungkapan Latin dengan fakta bahwa bahasa para elit budaya (termasuk para ahli hukum) di dunia Anglo-Saxon adalah bahasa Latin, sehingga banyak istilah-istilah hukum latin yang mula-mula menyebar melalui hukum Inggris, kemudian juga dalam hukum Amerika Serikat.

Akademisi Italia Giovanni Criscuoli, meskipun mengakui kemungkinan teoretis untuk akhirnya membandingkannya dengan sosok "consiliarius" Romawi, menyimpulkan bahwa: "itu adalah sosok darah eksklusif Anglo-Saxon".

Dimulai pada abad ke-9, hukum ini dimasukkan ke dalam hukum Inggris, dan kemudian diperluas ke sebagian besar sistem hukum umum.

Belakangan, hal itu diperkenalkan dalam hukum internasional, khususnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Dari sana, hukum ini diintegrasikan ke dalam beberapa sistem hukum perdata (seperti pada tahun 2013, diintegrasikan ke dalam sistem hukum Argentina dan hukum acara perdata Honduras tahun 2010).

Saat ini, istilah ini digunakan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, Komisi Hak Asasi Manusia Antar-Amerika, Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika, Mahkamah Hukum Uni Eropa, dan Pengadilan Khusus untuk Lebanon. (wikipedia)

Baca Lebih Lanjut »

Festival Muaro Padang 2024, Promosi Batang Arau Objek Wisata Baru dan Peluncuran Buku Sejarah Bandar Padang Abad XVII-XVIII

April 19, 2024 Festival Muaro Padang , Padang

Pembukaan Festival Muaro Padang. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Walikota Padang Hendri Septa beserta jajaran. (Foto : LIN)

Padang, LenteraIndoNews.com -- Festival Muaro yang baru saja digelar di bantaran Bandar Padang atau Batang Arau, dengan semangat menampilkan berbagai Seni, Budaya dan Ekonomi Kreatif dalam satu panggung pentas di bawah Jembatan Siti Nurbaya, Jum'at (19/04/2024).

Wali Kota Padang Hendri Septa, memperkokoh ikatan anak muda dengan warisan sejarahnya dengan membangkitkan semangat "Tempo Doeloe".

"Mengajak warga Kota Padang terutama para pelajar agar mengenang dan memahami sejarah Kota Tua maupun Batang Arau atau yang di masa lalu disebut Bandar Padang," kata Hendri Septa.

Wali Kota Hendri Septa merencanakan penerbitan Buku Sejarah Bandar Padang, buku yang menggambarkan Kejayaan Batang Arau dan kawasan Kota Tua.

"Kawasan Batang Arau dan juga Muaro Padang memiliki sejarah, menelusuri kawasan ini sembari membangun kesadaran bahwa potensi kota ini dengan segala cagar budayanya adalah kekayaan peradaban yang patut dijaga dan dikenali sejarahnya," imbuhnya.

Partisipasi aktif masyarakat, terutama pelajar, turut ditekankan dalam upaya pelestarian dan pengembangan kawasan sejarah ini.

Melalui pembuatan konten terkait Batang Arau, generasi muda diajak untuk secara kreatif memahami dan mengapresiasi warisan budaya serta pentingnya warisan budaya dan sejarah Kota Padang. "Ini khazanah budaha dan peradaban kita patut kita banggakan, kita gebyarkan" sambungnya.

Festival Muaro 2024, Peserta Lomba Selaju Sampan (Foto : LIN)

Festival ini digelar selama 19-21 April, dapat membangkitkan perekonomian masyarakat, di sektor perhotelan, restoran, jasa, juga pelaku UMKM dan Ekraf.

Beragam acara yang dihadirkan seperti Selaju Sampan, Urang Padang Bagamad, Karnaval Budaya serta lomba ikan hias, lomba mewarnai tingkat anak TK sekaligus lomba video reel IG dan Tiktok dengan Tema “Kota Tua dan Batang Arau”. (Aldi)

Baca Lebih Lanjut »

Berantas Judi Online, Pemerintah Terapkan Langkah Holistik

April 18, 2024 Judi Online , Kominfo

Jakarta, LenteraIndoNews.com -- Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar juga menekankan pentingnya langkah holistik dalam pemberantasan judi online di tanah air.

“Ada [aktivitas judi online] yang sifatnya tidak dilakukan di dalam negeri, ada yang lintas batas, ada juga yang dilakukannya tidak melalui rekening bank, ada juga yang memerlukan pendalaman dan penelusuran dari rekening bank, termasuk apabila sudah dilakukan pemindahan buku dan lain-lain. Jadi, lapisan-lapisan berikutnya ini harus juga diselesaikan, sehingga tidak ada ruang-ruang kosong yang terus terjadi,” kata Mahendra di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (18/04/2024).

Mahendra mengungkapkan, sesuai dengan kewenangan, dari akhir tahun 2023 hingga Maret 2024 pihaknya telah melakukan pemblokiran sekitar 5.000 rekening yang terindikasi terkait dengan judi online.

“Kami selama ini sudah bekerja erat dengan Menkominfo, jadi langsung apabila menerima daftar dari rekening yang ditengarai akan digunakan atau sedang digunakan sebagai bagian dari kegiatan judi online, kami langsung melakukan pemblokiran, dan jumlahnya dalam beberapa bulan ini sudah mencapai 5.000 rekening,” kata Mahendra.

Sebelumnya, dalam Presiden RI Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas mengenai upaya pemberantasan judi online di tanah air. Dalam rapat tersebut hadir Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkumham) Hadi Tjahjanto, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, dalam keterangannya kepada awak media usai ratas, mengatakan bahwa pemerintah akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk penanganan judi online.

“Keputusannya adalah, dalam satu minggu ini akan dirumuskan langkah pembentukan semacam task force terpadu untuk pemberantasan judi online,” kata Budi.

Baca Lebih Lanjut »

Tangani Pornografi Anak, Pemerintah Akan Bentuk Satgas

April 18, 2024 Kominfo , Satgas Pornografi Anak

Jakarta, LenteraIndoNews.com -- Pemerintah akan membentuk satuan tugas untuk menangani permasalahan pornografi anak. Sinergi penanganan dilakukan mulai dari tahap pencegahan, penanganan, penegakan hukum, dan pascakejadian.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto mengatakan pembentukan satgas memiliki arti penting untuk mengkoordinasikan berbagai tindakan mengatasi permasalahan pornografi anak, Menurutnya, adanya regulasi di masing-masing kementerian dan lembaga perlu disinergikan dan dikolaborasikan.

"Kita harus lakukan yaitu sinergi kolaborasi lintas kementerian karena masing-masing kementerian itu sudah memiliki regulasi yang sangat kuat, kita tinggal mengimplementasikan,” tegasnya dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jakarta Pusat, Kamis (18/04/2024).

Menko Hadi Tjahjanto menyatakan jumlah kasus pornografi anak di Indonesia telah mencapai 5,5 juta kasus selama empat tahun terakhir.

"Temuan konten kasus pornografi anak Indonesia selama empat tahun sebanyak 5.566.015 kasus dan Indonesia masuk peringkat empat secara internasional dan peringkat dua dalam regional ASEAN," tuturnya

Menkopolhukam menekankan jumlah kasus yang sebenarnya diperkirakan lebih banyak lagi karena banyak korban yang tidak melaporkan kepada aparat penegak hukum.

"Permasalahan ini saya yakin adalah fenomena gunung es, di lapangan akan lebih banyak tidak sesuai dengan data yang kita terima," tandasnya.

Menurut Menko Hadi Tjahjanto, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pemutusan akses terhadap hampir dua juta konten pornografi anak untuk memberantas peredaran konten pornografi anak.

"Dari Menkominfo juga per 14 September 2023, itu telah memutus akses terhadap 1.950.794, semuanya sudah di-take down," jelasnya.

Menkopolhukam mengatakan satgas yang terbentuk nantinya akan memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap bahaya pornografi anak serta diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Satuan tugas ini akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta melibatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Dalam konferensi pers, Menkopolhukam Hadi Tjahjanto didampingi Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Sosial Tri Rismaharini, serta perwakilan kementerian dan lembaga.

Baca Lebih Lanjut »

Hendri Septa Meresmikan 10 Unit Bus Baru Trans Padang Koridor 3 Mulai Mengaspal

April 18, 2024 Padang , Trans Padang

Walikota Padang Hendri Septa melakukan pelepasan Trans Padang Koridor 3 di RTH Imam Bonjol Padang (Foto doc. LIN)

Padang, LenteraIndoNews.com -- Walikota Padang Hendri Septa meresmikan 10 unit Bus baru Trans Padang Koridor 3, untuk langsung beroperasi pada jalur baru RTH Imam Bonjol via Sungai Sapih. Pelepasan atau Mengaspalnya Trans Padang yang baru tersebut langsung dilakukan Hendri Septa dengan memecah kendi sebagai simbol peresmian. Kamis, (18/04/2024).

Rute yang dilalui koridor 3 dari RTH Imam Bonjol - Jalan Khatib Sulaiman - Lolong Belanti - Siteba - pusat pemerintahan Balai Kota Padang Air Pacah dan sampai ke RSUD dr Rasidin, Sungai Sapih.

Hendri Septa menyampaikan harapan agar Trans Padang menjadi kebanggaan masyarakat Kota Padang dan semakin akrab menggunakan transportasi yang berbasis elektronik.

"Nanti akan disusul juga 10 Unit Bus Baru di bulan Juni untuk Koridor 2, rute RTH Imam Bonjol, Bungus Teluk Kabung" sambung Walikota.

6 koridor yang sudah terisi yaitu, dari pusat kota ke Koto Tangah, Teluk Bayur, Indarung, Unand, RSUD Rasidin, terakhir koridor Bungus Tl. Kabung.

Setiap penumpang yang akan menggunakan Bus Trans Padang diharuskan membeli kartu seharga Rp. 35 ribu yang dapat di isi saldo sesuai kebutuhan. Tarif Bus baru ini masih murah Rp. 3500 untuk umum dan Rp. 1500 untuk pelajar tanpa memandang jarak tempuh.

Sebanyak 10 unit bus akan bergantian melewati rute setiap hari mulai jam 05.30 WIB sampai 18.00 WIB, sehingga penumpang tidak berlama menunggu di halte pemberhentian. (Aldi)

Baca Lebih Lanjut »

Ayo Pahami Perbedaan antara BPK dan BPKP

April 18, 2024 BPK , BPKP

Padang, LenteraIndoNews.com -- Banyak sekali masyarakat menyamakan istilah atau singkatan antara BPK dan BPKP.

Beberapa kekeliruan terkait singkatan nama pada sebuah lembaga negara yang sering disamakan artinya yaitu antara BPK dan BPKP.

Pada masyarakat umumnya dalam sekilat melihat tulisan atau huruf sama-sama BPK/BPKP (yangsatu tidak pakai huruf P).

Mari kita lihat singkatan yang sering beredar di masyarakat tentang BPKP, ada yang mengartikan :

"Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi"
"Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan"
"Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan"

"Badan Pemeriksaan Keuangan Padang"

Yang benar adalah singkatan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

Sementara singkatan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)
Disini jelas perbedaannya, BPKP melakukan Pengawasan dan BPK melakukan Pemeriksaan.

Baca Lebih Lanjut »

KKP Tangkap Pelaku Transhipment Dari Kapal Asing

April 17, 2024 kementrian kelautan dan perikanan , Penangkapan Transhipment

Tual, LenteraIndoNews.com -- Kapal Pengawas Orca 06 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mengamankan Kapal Pengangkut Ikan asal Indonesia yang telah melakukan alih muatan (transhipment) dengan dua Kapal Ikan Asing (KIA) di Laut Arafura, Maluku.

Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., M.M. (Ipunk) saat memimpin langsung proses pengamanan Kapal Pengangkut berinisial KM MUS di Tual, Maluku, Selasa (16/4/2024) menjelaskan bahwa kami mendapat perintah dari Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono pihaknya mendapatkan laporan ada KIA melakukan aktivitas penangkapan ikan di WPPNRI 718.

“Kami mendapatkan perintah langsung dari Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono adanya aktivitas kapal ikan asing di WPPNRI 718,” ujarnya.

Atas perintah tersebut, lanjut Ipunk, PSDKP langsung menyusun strategi rencana operasi dengan melibatkan kapal pengawas perikanan Orca 04, 05, 06, Paus 01 dan Pesawat Airborne Surveillance untuk melaksanakan operasi yang terbagi dalam beberapa sektor.

“Saat pelaksanaan patroli kami mendapat informasi adanya Kapal Ikan Indonesia (KII) sebagai pengangkut yang telah melakukan alih muat pemindahan ikan dari KIA tersebut. Dari informasi tersebut, nama kapal kami lacak melalui VMS Pusdal (Pusat Pengendalian) PSDKP. Dari hasil pelacakan, diperoleh posisi kapal. Selanjutnya Orca 06 langsung mengintercept KII pengangkut tersebut hingga akhirnya dilakukan pemeriksaan,” ujarnya.

KP Orca 06 berhasil mengamankan Kapal Pengangkut Ikan Indonesia KM MUS pada Minggu dini hari, tepatnya tanggal 14 April 2024 di Laut Arafura, Maluku. Dengan titik koordinat 05° 30.422" LS - 133° 59.005" BT.

“Dari pemeriksaan tersebut, nakhoda sempat tidak mengakui perbuatannya namun petugas kami melakukan pemeriksaan terhadap beberapa ponsel dari ABK. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan foto-foto dan video hasil transhipment antara KII pengangkut dengan KIA. Dari hasil video tersebut akhirnya nahkoda tersebut mengakui perbuatannya telah menerima muatan ikan dari kapal asing tersebut sejumlah 100 ton,” ujar Ipunk. (*)

Selanjutnya, Kapal KM MUS berserta ABK dikawal ke PSDKP Tual. Kemudian sang nahkoda di bawa ke Orca 06 untuk menunjukkan area operasi aktivitas penangkapan ikan kapal asing tersebut. Ketika KM MUS sampai di Tual, Pengawas PSDKP memeriksa ABK dan muatan kapal, ditemukan adanya 9 ton solar di dalam palka. Di sisi lain ada 100 ton ikan dari kapal asing yang dimuat kapal MUS yang sudah dilakukan selama 5 hari berturut. Dengan membawa BBM Solar sebanyak 150 ton dan 58 ABK yang akan didistribusikan ke kedua KIA RZ 03 dan 05 yang tidak memiliki izin.

Terkait BBM solar, kata Ipunk, pihaknya melakukan pemeriksaan di ruang kemudi. Kemudian kami peroleh data dari satu buku catatan manual saat kami geledah, tercatat ada 870 drum atau sejumlah 150 ton BBM solar yang ada di palka, sebagian sudah disuplai ke kedua kapal asing dan beberapa kapal mitranya sehingga tertinggal 9 ton yang masih berada di palka.

Ipunk juga menjelaskan, dari hasil pemeriksaan baru 40 ton BBM solar yang dipindahkan dari total BBM Solar yang berada pada KM MUS sebanyak 110 Ton.

“Atas kasus ini, terdapat tiga masalah yang terungkap. Pertama menyuplai BBM, kedua KII pengankut menerima ikan dari KIA yang notabene ilegal dan terakhir adanya perbudakan atau human trafficking. Ini kasus extraordinary, Pak Menteri memerintahkan untuk mengembangkan kasus tersebut dan mengusut tuntas sampai keakar-akarnya,” ujarnya.

“Sampai saat ini PSDKP masih beroperasi di laut untuk terus mengejar KIA Asing RZ 03 dan 05. Kami berharap, Ke depan tidak ada lagi kapal Indonesia yang mau kerja sama dengan Kapal Asing Ilegal. Sebagaimana jargon kami PSDKP Pantang Tercela!!,” ujarnya.

Sesuai arahan dan instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono mengecam kejahatan multidimensi dimana pelaku selain melakukan illegal fishing, melakukan aktivitas penyelundupan BBM (solar) dimana peruntukannya bagi masyarakat dan nelayan di tanah air, dan bukan bagi kapal asing yang tidak memiliki izin. (*)

Baca Lebih Lanjut »

KKP Raih Pengakuan Standar Internasional Anti Suap

April 17, 2024 kementrian kelautan dan perikanan , Penghargaan Anti Suap

Jakarta, LenteraIndoNews.com -- Komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memberikan pelayanan kepada publik melalui sistem manajemen anti suap membuahkan hasil. Baru-baru ini 2 unit kerjanya di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) yaitu Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang dan Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru menerima pengakuan berstandar internasional sebagai unit kerja yang menjalankan sistem manajemen anti penyuapan dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Pengakuan yang diberikan dalam bentuk Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) diserahkan langsung oleh PT QAI Indonesia sebagai auditor eksternal.

Sekretaris Ditjen PKRL Kusdiantoro saat menyaksikan penyerahan Sertifikat ISO tersebut menegaskan bahwa Sertifikasi ISO 37001:2016 diperlukan untuk mendukung kinerja pelayanan publik di lingkungan Ditjen PKRL melalui jaminan mutu pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan KKP.

“Pengakuan berstandar internasional yang diberikan kepada BPSPL Padang dan LKKPN Pekanbaru harus bisa memotivasi unit kerja lainnya untuk memiliki standar yang sama sehingga seluruh unit kerja Ditjen PKRL mampu menerapkan standar pelayanan publik bertaraf internasional," kata Kusdiantoro.

Kusdiantoro juga sangat meyakini seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen PKRL dapat mencapai dan menerapkan sistem manajemen mutu berstandar internasional melalui kerja keras tim.

"ISO 37001:2016 SMAP ini sangat penting untuk mendorong unit kerja menjadi unit kerja yang berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)," ujarnya.

Sementara, Business Development Director PT QAI Indonesia Henrik Mitchel saat menyampaikan sertifikat ISO 37001:2016 SMAP menjelaskan bahwa Sertifikat ISO 37001:2016 yang diserahkan kepada LKKPN Pekanbaru dan BPSPL Padang telah melalui serangkaian proses mulai dari pengembangan sistem hingga audit.

"Ini adalah bentuk pengakuan bahwa standard SMAP dan Mutu Pelayanan yang dimiliki telah sesuai dengan standard internasional ISO," jelas Henrik.

Henrik juga menuturkan bahwa dengan terbitnya sertifikat berstandar internasional ini justru menjadi awal mula untuk mewujudkan sistem anti penyuapan di lingkungan KKP khususnya di masing masing unit kerja sebagai bagian tak terpisahkan untuk mewujudkan KKP yang berintegritas.

Meski demikian, Henrik juga mengingatkan bahwa pihaknya akan datang kembali untuk melakukan pengawasan dan menguji apakah sistem SMAP masih dijalankan secara konsisten dan layak. Jika tidak maka sertifikat ISO dapat dicabut kembali. Hal ini dilakukannya sebagai perwujudan perlindungan kepada masyarakat yang menaruh harapan besar terhadap pelayanan terbaik pemerintah.

Di kesempatan yang sama, Kepala BPSPL Padang Fajar Kurniawan dan Kepala LKKPN Pekanbaru Rahmat Irfansyah juga menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan prima tanpa suap.

Selain Penyerahan ISO 37001:2016 SMAP, di waktu yang sama juga diserahkan Sertifikat ISO 9001:2015 Standar Sistem Manajemen Mutu kepada Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar yang diterima langsung oleh Kepala BPSPL Denpasar Getreda M. Hehanusa. Dengan begitu dari 8 Unit Pelaksana Teknis Ditjen PKRL saat ini seluruhnya telah bersertifikasi ISO 9001:2015 dan 2 di antaranya meraih Sertifikasi ISO 37001:2016 SMAP.

Capaian ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada publik. Menteri Trenggono sebelumnya juga menerima penghargaan sebagai Pembina Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima Tahun 2021 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB). (*)

Baca Lebih Lanjut »