Lenteraindonews.com

 Kisah Surau Tuo (3)

PASANG SURUT MURID PONPES DARUL ULUM 

Padang Magek, Lenteraindonews.com -- Pada tahun 1942, dalam usia 25 tahun, Tuanku Salim Malin Kuning menetap dan menjadi Tuanku di Padang Magek, Tanah Datar, Sumatera Barat. Sejak itu pula, beliau  mulai mengajar berbagai ilmu agama di surau kaumnya yang ketika itu baru saja dibuat. Itulah yang dinamakan  Surau Baru yang kini menjadi bahagian dari Ponpes Darul Ulum.

Dalam sejarahnya, pasang surut jumlah murid di Surau Baru tetap saja terjadi. Semula di tahun 1942, murid di surau ini, hanya empat orang, dua di antaranya: Ungku Diar dari Nagari Aripan, Kabupaten Solok, Sumbar dan Ungku Abu Hanifah dari Teluk Kuantan, Riau.

Kemudian pada tahun 1950 pernah mencapai sekitar seratus orang. Pada masa itu Tuanku Salim Malin Kuning menamai perguruan / madrasah yang dipimpinnya dengan nama Darul Hafazah, yang berarti Kampung yang Berkah atau Kampung yang Diberkahi.

Dulunya di depan surau baru itu, tergantung papan putih dengan huruf Arab berwarna hijau berlapis merah kata kata: Madrasah Darul Hafazah. Itulah yang menandai bahwa sekolah ini ada.

Masa Bergolak PRRI murid kembali menciut. Tapi pada tahun 1965 kembali  ramai. Setelah Peristiwa G 30 S PKI 1965 murid Surau baru kembali berkurang. Tapi pada awal tahun 1970-an kembali mencapai ratusan orang. Pada tahun 1980 pernah menciut jadi  13 orang. Namun kemudian, tahun berikutnya kembali meningkat jadi puluhan orang.

Pada tahun 1987, Tuanku Salim Malin Kuning meninggal dunia. Pendidikan dilanjutkan oleh murid murid beliau yang sudah menjadi guru juga di Madrasah Darul Hafazah. Mereka antara lain: Tuanku Ali Nuddin, Tuanku Kakan, Tuanku Mahyudin, Tuanku M. Nur, Tuanku Iskandar dan Tuanku Anwar Sutan Marajo selaku komando terdepan.

Tuanku Anwar bersama-sama pemuka masyarakat Padang Magek yang antara lain untuk menyebut nama: Ramli Taher, Zainal Abidin dan Suhaili Yakkub, mencoba mengayuh biduk Surau Baru seperti yang dilaukan Tuanku Salim Malin Kuning. Tuanku Anwar dan Tuanku Iskandar mengganti Madrasah Darul Hafazah menjadi Pondok Pesantren Darul Ulum Padang Magek.

Pada tahun 1994 Tuanku Anwar yang mengajar di Pesantren Darul Ulum diperkuat oleh Tuanku Jakfar Imam Mudo bersama keluarga.  Sejak Tuanku Jakfar dan keluarga mengajar di Pondok Pesantren Darul Ulum, murid murid makin bertambah.

Sebelum kedatangan Tunku Jakfar Imam Mudo tiba. Pada 1993 Darul Ulum sudah dilindungi sebuah yayasan, yaitu Yayasan Pendidikan Pembina Umat, yang didirikan Buya Anwar Sutan Marajo, Ampera Salim, Ramli Taher dan Jamhur Datuk Cumano.

Beberapa tahun Buya Jakfar mengajar di Darul Ulum, yayasan diperkuat dengan kehadiran Syahyuti Abbas dan Marjohan. Semenjak Syahyuti Abbas dan Marjohan ikut mengurus, tempat belajar di Darul Ulum sudah punya bangunan baru. Proses belajar mengajar di Pesantren Darul Ulum, juga semakin lancar. (Aldi)

  Kisah Surau Tuo (2)

MENGAJI DI SURAU BARU

Padang Magek, Lenteraindonews.com -- Salah satu yang tertinggal itu, kini ada di Padang Magek, Rambatan,  Tanah Datar. Sekarang namanya Pondok Pesantren Darul Ulum. Berdiri sejak tahun 1942 dengan kehadiran Surau Baru di bawah asuhan Tuanku Salim Malin Kuning (1917-1987).

Tersebut dengan nama Surau Baru, karena sebelumnya di daerah sekitar telah  ada surau tempat mengaji, yaitu Surau Ateh Duyan (durian) atau disebut juga Surau Lurah. Letak tidak jauh dari lokasi Darul Ulum saat ini.

Konon, kata masyarakat setempat, Surau Ateh Duyan diperkirakan aktif  beberapa puluh tahun  setelah Perang Paderi 1837. Masa itu murid-murid yang datang ke sini  ada yang berasal dari Taluk Kuantan, Riau dan beberapa daerah di Jambi.

Di awal tahun 1900, gemerlap Surau Ateh Duyan pudur. Sehingganya anak nagari Padang Magek yang lahir di awal tahun 1900 mencari surau di nagari-nagari lain, sebagai tempat menuntut ilmu.

Salah seorang dari anak nagari Padang Magek yang pergi mengaji ke luar daerah itu adalah Salim yang kemudian bergelar Malin Kuning. Pertama kali beliau  mengaji dengan Tuanku H. Kahar di salah satu surau di Padang Magek. H. Khahar berasal dari Taluk Kuantan, Riau. Masa itu H.Kahar menetap di Padang Magek. Makam H. Kahar ada di samping depan Masjid Tawakal, Padang Magek sekarang ini.

Selanjutnya, Salim Malain Kuning mengaji ke surau  Tuanku H. Legan di Singkarak, Solok. Terus berlanjut ke Suarau Belok di Selayo, Solok.  Kemudian dia  mengaji lagi dengan Tuanku Kali Tuo di Tanjung Balik, Solok.  Kemudian pindah ke Surau Tuanku Lubuk Pua di Pariaman. Berlanjut dengan Tuanku Mudo di Taluak Kuantan, Riau. Beberapa waktu  kemudian pindah ke Surau Tuanku Kuning di Saruaso, Tanah Datar. Berakhir dengan Tuanku Bagindo di Sungai Sariak, Padang Pariaman.

Pada tahun 1942, dalam usia 25 tahun, Tuanku Salim Malin Kuning menetap dan menjadi Tuanku di Padang Magek. Sejak itu pula, beliau  mulai mengajar berbagai ilmu agama di surau kaumnya yang ketika itu baru saja dibuat. Itulah  Surau Baru yang hingga kini masih tegak berdiri di lingkungan Ponpes Darul Ulum Padang Magek.

Sampai kini Darul Ulum masih bertahan. Jika ada yang akan berdonasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan untuk pembangunan sarana dan prasarana Ponpes Darul Ulum, dapat menghubungi HP: 081270384066 A.n. H. Ampera Salim. (Aldi)

(Rendang hidangan khas Minangkabau makanan terenak di dunia. Sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO pada tahun 2025)

Jakarta, Lenteraindonews.com -- Rendang, hidangan khas Minangkabau yang telah lama menjadi kebanggaan Indonesia, kembali mencuri perhatian dunia. Masakan berbahan dasar daging sapi ini dikenal karena kelezatannya yang khas, hasil perpaduan rempah-rempah pilihan serta proses memasak yang panjang di atas tungku api. Tak heran, rendang pernah dinobatkan sebagai makanan terenak di dunia oleh CNN pada tahun 2017.

Sejarah rendang sendiri berakar dari tradisi kuliner masyarakat Minangkabau yang telah ada sejak berabad-abad lalu. Hidangan ini awalnya dibuat sebagai makanan tahan lama bagi para perantau Minangkabau yang bepergian jauh. Dengan teknik memasak perlahan menggunakan santan dan berbagai rempah, rendang mampu bertahan hingga berminggu-minggu tanpa bahan pengawet. 

Seiring waktu, rendang tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, tetapi juga sajian istimewa dalam acara adat dan perayaan penting di Sumatera Barat.

Kini, pemerintah tengah mengupayakan langkah besar dengan mendaftarkan rendang sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO pada tahun 2025. Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menegaskan bahwa pengakuan dari UNESCO akan memperkuat identitas kuliner Indonesia di kancah global sekaligus memastikan rendang tetap lestari dan terlindungi dari klaim negara lain.

“Rendang bukan sekadar makanan, tetapi juga representasi budaya, sejarah, dan filosofi masyarakat Minangkabau. Dengan pengakuan UNESCO, kita dapat memperkenalkan rendang secara lebih luas ke dunia sekaligus melestarikan kearifan lokal yang ada di dalamnya,” ujar Fadli Zon dalam konferensi pers di Jakarta.

Selain sebagai bagian dari budaya, rendang juga memiliki potensi besar dalam sektor ekonomi. Kepopulerannya di pasar internasional telah membuka peluang ekspor yang menjanjikan, baik dalam bentuk rendang siap saji maupun bumbu instannya. Sejumlah pelaku usaha kuliner Indonesia pun telah sukses memasarkan rendang hingga ke berbagai negara, membuktikan bahwa hidangan ini memiliki daya tarik global.

Proses pendaftaran ke UNESCO sendiri memerlukan berbagai tahapan, termasuk kajian mendalam mengenai sejarah, metode pembuatan, serta dampak budaya dari rendang. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk ahli kuliner, akademisi, dan masyarakat Minangkabau, guna melengkapi dokumen yang akan diajukan.

Dengan segala upaya ini, diharapkan rendang semakin dikenal luas dan mendapatkan tempat istimewa sebagai warisan dunia yang diakui secara resmi. Sebuah langkah penting untuk menjaga identitas kuliner Indonesia agar tetap harum di mata dunia.

(Sumber.Indonesia.go.id)

 Kisah Surau Tuo (1)

PERAN SURAU ZAMAN BELANDA

Padang Magek, Lenteraindonews.com -- Sejak dahulu Minangkabau dikenal sebagai daerah Islamis. Ungkapan Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabbullah (ABS-SBK)  sudah mengental di tengah masyarakat. Sehingganya dalam Seminar Kebudayaan di Batusangkar tahun 1970, yang juga dihadiri Bung Hata dan Buya Hamka, tertuanglah, bahwa syarat menjadi orang Minangkabau,  harus beragama Islam dan mengakui bahwa nenek moyangnya turun dari Gunung Marapi.

Pada tahun 1800-an, kata Buya Mas’oed Abidin, Ketua PPIM (Pusat Pengakajian Islam dan Minangkabau), Pemerintah Belanda mencatat di kepulauan  nusantara ini, terdapat sekolah partikulier terbanyak ada di Minangkabau. Masa itu jumlahnya hampir seribu sekolah. Suatu hal yang mencengangkan pada masanya.

Darimana datangnya angka sejumlah itu? Jangan lupa, bahwa sekolah yang dimaksud Belanda itu, adalah pengajian di surau-surau yang ada hampir di tiap nagari di Minangkabau.

Surau dahulu itu, tidak sama dengan mushala sekarang. Dahulu surau itu tempat belajar segala ilmu. Mulai dari ilmu agama, berupa pembacaan Al-Quran dan pengetahuan agama lainnya, sampai pada ilmu adat berupa sejarah dan pepatah-petitih.

Lulusan surau inilah yang menjadi pemimpin di nagari. Mereka yang tamat surau masa itu, paham dengan agama mengerti dengan adat dan sangat peka dengan kehidupan sosial. Kalaupun mereka yang bergelar datuk, maka orang juga menyebutnya dengan Ungku Datuk. Itulah kelebihan lulusan surau.

Pengajian-pengajaian surau seperti itu, yang dulu bertebar di nagari-nagari, semakin lama jumlahnya makin menciut. Dari seribu akhirnya menjadi seratus dan kini barangkali hanya tinggala puluhan di seluruh Minangkabau ini. (Aldi)

Padang – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang kini menempati kantor baru di Jl. Marah Rusli. Gedung yang dinamai Graha Drs. Azhari ini diresmikan langsung Pj Wali Kota Padang, Andree Harmadi Algamar, Jumat (7/2/2025).

Padang, Lenteraindonews.com -- Andree Algamar menyampaikan bahwa peresmian gedung baru ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Padang untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi penerus.  

 

"Hari ini kita melangkah ke babak baru, dan kantor baru ini akan menjadi simbol dedikasi kita dalam memajukan pendidikan dan kebudayaan di Kota Padang," ujarnya.  
 

Dijelaskannya, penamaan Graha Drs. Azhari bukan tanpa alasan. Nama tersebut diberikan sebagai penghormatan kepada Alm. Drs. Azhari, yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Padang ke-8 media 1966–1967.
 

Semasa kepemimpinannya, Drs. Azhari berperan penting dalam kemajuan pendidikan di Kota Padang. Ia juga dikenal sebagai pelopor berdirinya berbagai sekolah dan perguruan tinggi di Kota Padang serta Sumatera Barat.  
 

"Oleh karena itu, tidak salah kiranya kita menetapkan gedung ini sebagai Graha Drs. Azhari," terangnya.  
 

Acara peresmian kantor baru Disdikbud Kota Padang itu turut dihadiri keluarga besar Alm. Drs. Azhari. Dalam kesempatan tersebut, anak ketiga almarhum, Adi Irwan Azhari (71 tahun), menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas penamaan gedung yang mengabadikan nama ayahnya.
 

Ia mengapresiasi penghormatan ini sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi Drs. Azhari dalam memajukan pendidikan di Kota Padang.  
 

"Kami keluarga mengucapkan terima kasih karena telah menamakan gedung ini Graha Drs. Azhari, dan ini baru satu-satunya gedung yang diberi nama Drs. Azhari," ungkapnya.  


Kepala Disdikbud Kota Padang, Yopi Krislova menjelaskan bahwa pemindahan ke kantor baru dilakukan karena masa berlaku penggunaan kantor lama telah berakhir.  
 

"Tanggal 28 Februari, kontrak kita di gedung yang lama sudah habis. Kebetulan kita juga melakukan re-grouping Sekolah Dasar (SD), sehingga gedung ini kita renovasi untuk dijadikan Kantor Disdikbud," jelasnya. (Rel)

Padang, Lenteraindonews.com -- 27 Januari 2025 – Tepat seratus hari masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah meluncurkan Astacita, delapan cita-cita strategis untuk memajukan Indonesia. Astacita ke-6 menekankan “Membangun dari Desa dan Membangun dari Bawah” guna mencapai pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Salah satu program andalannya adalah menjadikan profesi petani sebagai ujung tombak pembangunan pertanian.

MENGUTAMAKAN PERAN PETANI DALAM PEMBANGUNAN DESA  
Pembangunan dari desa berarti menempatkan petani sebagai pelaku utama atau subjek pembangunan. Tiga pilar pokok yang membedakan profesi dari pekerjaan biasa adalah keahlian, pengetahuan, dan persiapan akademik.  

Dalam konteks ini, profesi petani diharapkan mampu menghadirkan keandalan (reliable) dan kesesuaian (kompatibel) dengan perkembangan zaman. Petani yang telah memenuhi kualifikasi profesional tidak hanya diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, tetapi juga menjadi ujung tombak inovasi dalam sektor pertanian.

PROGRAM PENGEMBANGAN PROFESI PETANI  
Mengadaptasi pengalaman sukses pada sektor pendidikan—di mana sarjana non-pendidikan dilatih menjadi guru melalui Program Pendidikan Profesi Guru (PPG)—pemerintah berencana meluncurkan program serupa untuk petani. Melalui program “Petani Milenial,” para sarjana pertanian maupun non-pertanian yang baru lulus akan ditempa dalam dua semester intensif, meliputi:

- Teknik Pertanian Dasar:  
Pengairan, pengolahan lahan, pembibitan, perawatan, pemanenan, hingga pascapanen.

- Pertanian Modern:  
Penggunaan mekanisasi, otomatisasi, dan teknologi terkini seperti blockchain traceability guna meningkatkan transparansi dan efisiensi rantai pasok.

- Kode Etik dan Nilai:  
Calon petani juga akan diberikan pelatihan tentang kode etik pertanian yang mencakup kepatuhan terhadap aturan tradisional (seperti aturan pengairan sawah di Ngawi) dan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat untuk pertanian modern, terutama terkait penggunaan pestisida dan penerapan pertanian organik.

PENTINGNYA KODE ETIK BAGI PROFESI PETANI  
Kode etik bagi petani diharapkan dapat membentuk karakter dan tanggung jawab profesional. Contoh kode etik berbasis kepatuhan diambil dari praktik di Ngawi, di mana petani sepakat mengenai waktu, ukuran bukaan saluran air, serta sanksi bagi pelanggar aturan. Sementara itu, di Amerika Serikat, petani menjalankan SOP yang ketat demi menjaga kualitas lingkungan dan perlindungan konsumen. Pelanggaran terhadap kode etik, seperti penggunaan pestisida yang tidak sesuai standar, akan berimbas pada hak asuransi tanaman dan dukungan pemerintah.

TANTANGAN DAN PELUANG KE DEPAN  
Meski upaya profesionalisasi petani merupakan langkah logis dan strategis, tantangan tetap ada. Petani harus siap untuk terus memperbarui pengetahuan dan keahlian melalui pelatihan, workshop, pendidikan khusus, bahkan magang—baik di dalam maupun luar negeri. Mereka juga harus menghadapi ketidakpastian seperti serangan hama, bencana alam, dan fluktuasi harga pasar yang sulit diprediksi.  

Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan program ini bergantung pada komitmen semua pihak untuk menciptakan ekosistem pertanian yang modern, transparan, dan berkeadilan. Dengan dukungan penuh dari sektor pendidikan dan teknologi, profesi petani diharapkan dapat merevitalisasi sektor pertanian, mendorong pertumbuhan ekonomi desa, dan pada akhirnya berkontribusi signifikan dalam pemberantasan kemiskinan.

"Program profesi petani merupakan salah satu wujud nyata dari Astacita ke-6 Presiden Prabowo Subianto. Dengan membekali petani dengan pendidikan, teknologi, dan etika profesional, diharapkan Indonesia dapat membangun masa depan pertanian yang lebih cerah dan merata, sejalan dengan visi pemerintahan yang progresif dan inklusif."

(Rinaldi)

(Foto ilustrasi)

Jakarta, LenteraIndoNews.com -- Tentara Nasional Indonesia (TNI) membuka peluang untuk masyarakat penyandang disabilitas untuk bisa menjadi prajurit. Hal ini disampaikan langsung oleh Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto dalam rapim TNI yang digelar di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Jumat 31 Januari silam.

"Sekarang kepolisian sekarang kepolisian Sudah ada pendidikan yang disabilitas, ada yang mohon maaf, dijadikan polisi, karena berkaitan nanti dengan penugasannya mungkin nanti aspes kita juga bisa seperti itu," kata Agus.

Menurutnya, semua masyarakat mempunyai hak untuk bisa menjadi personel atau prajurit TNI. Namun, tetap dengan kriteria rekrutmen yang berbeda.

"Jadi semua masyarakat punya hak untuk jadi tentara, tentunya dengan kriteria rekrutmennya yang berbeda," ujarnya.

Namun, pihaknya akan lebih dulu melakukan evaluasi. Apakah memang diperlukan atau tidak dalam mendukung tugas pokoknya.

"Kita melihat, Polri sudah itu dalam rangka untuk pelaksanaan tugasnya, kita juga mungkin nanti kita akan adakan pokja, evaluasi. Apakah TNI perlu juga disabilitas bisa masuk ke TNI, tujuannya dalam rangka mendukung tugas pokok," tuturnya.

Perekrutan di Bidang Siber :
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bakal merekrut masyarakat sipil untuk menjadi anggota TNI khusus ditempatkan di bidang siber.

Hal ini disampaikan dalam sambutannya pada acara Rapat Pimpinan (Rapim) TNI 2025 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (31/1).

"Kalau di bidang lain seperti cyber saya merekrut khusus siber yang memang dia yang tadinya orang siber, sipilnya siber kita jadikan jadi tentara," kata Agus.

Menurut Panglima TNI, penempatan ini khusus untuk masyarakat sipil. Bukan diambil dari tentara aktif.

"Dia punya kemampuan siber, bukan tentara yang kita jadikan orang siber. Itu akan susah. Demikian juga dengan Perwira PK, Perwira PK kita banyakin yang spesialisasi seperti dokter, psikologi, hukum," ujarnya.

"Disabilitas adalah individu yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik yang dapat menghambat aktivitas serta partisipasinya dalam masyarakat. Mereka membutuhkan dukungan, aksesibilitas, dan kebijakan inklusif agar dapat berperan aktif dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan masyarakat." (Red)

JAKARTA, Lenteraindonews.com - Sejumlah tokoh pers nasional menyatakan kepastiannya untuk hadir langsung menyukseskan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Pekanbaru, Provinsi Riau 6-10 Februari mendatang.

Adapun tokoh-tokoh pers yang sudah menyatakan diri untuk hadir, seperti Tribuana Said, Timbo Siahaan, Ilham Bintang, Banjar Chearudin, Marah Sakti Siregar, Sasongko Tedjo, Akhmad Munir, Uni Lubis, Atal S. Depari, Nurjaman Mochtar, Mirza Zulhadi, Wina Armada Sukardi, Mahfudin Nigara, Asro Kamal Rokan, Rajab Ritonga, Nurcholis Basyari, Theodorus Dar Edi Yoga, Firdaus Answeto, Dhimam Abror hingga Agus Sudibyo.

HPN 2025 yang acara puncaknya dirayakan pada 9 Februari mengusung tema “Pers Berintegritas Menuju Indonesia Emas”.

Tema ini menggarisbawahi peran pers yang berintegritas dalam mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045, di mana media yang bebas, jujur, dan profesional menjadi pilar utama dalam membangun masyarakat yang lebih maju, transparan, dan demokratis.

Ketua Umum PWI Pusat Zulmansyah Sekedang, menyampaikan, banyaknya tokoh pers yang menyatakan diri untuk menghadiri hari pers di Pekanbaru, Riau, menunjukkan betapa pentingnya peran pers dalam membangun bangsa.

“HPN Riau 2025 menjadi bukti bahwa dunia pers Indonesia terus berkembang dan semakin berintegritas, terbukti dengan semakin banyak tokoh pers nasional yang menyatakan diri untuk hadir di HPN Riau” ujar Zulmansyah, Senin (3/1).

Kehadiran Forum Pemred dan para sesepuh pers tanah air akan menjadi bagian dari rangkaian acara utama, di mana sejumlah tokoh pers akan berbagi pandangan mengenai tantangan yang dihadapi dunia jurnalistik saat ini, khususnya di era digital.

Mereka juga akan membahas peran pers dalam mendukung kemajuan daerah, serta bagaimana media berkontribusi dalam membangun kesadaran publik dan mendukung transparansi pemerintah.

Ketua Panitia HPN 2025 Riau, M Selamet Susanto mengatakan, terus mematangkan koordinasi di tahap akhir penyelenggaraan guna memastikan acara berjalan sukses. Persiapan yang melibatkan panitia lokal dan pusat telah mencapai 100 persen, termasuk pengaturan logistik, akomodasi, transportasi, serta penyambutan tamu undangan dari berbagai daerah di Indonesia.

Menurut M Selamet Susanto, panitia juga telah menyiapkan sistem penyambutan yang profesional, mulai dari kedatangan di bandara, transportasi menuju lokasi acara, hingga fasilitas akomodasi bagi para tamu penting. Sejumlah hotel berbintang di Pekanbaru telah dikonfirmasi untuk menampung para peserta dan delegasi, sementara layanan transportasi khusus telah disiapkan untuk memastikan akses yang nyaman dan efisien bagi semua pihak yang terlibat.

Peringatan HPN 2025 juga akan menghadirkan sejumlah agenda penting, termasuk seminar nasional, diskusi media, serta berbagai forum yang melibatkan pemimpin redaksi, wartawan senior, akademisi, dan praktisi media.(rel)

PADANG, Lenteraindonews.com -- Ketua pendiri Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI), Andarizal, melakukan kunjungan silaturahmi ke Markas Cabang Laskar Merah Putih (LMP) Kota Padang, Sabtu 01 Januari 2025.

Kunjungan ini disambut hangat oleh Ketua Harian LMP Macab Padang, Desrimaiyanto, dan juga Wyndoee Kabid komdigi infokom beserta jajaran pengurus lainnya yakni:

Andi Jok Wadanbrig LMP Macab Padang, Romel Brigade LMP Macab Padang, Neng Jamilah Ketua Srikandi LMP Macab Padang, Syamsuir SH Kabid OKK LMP Macab Padang, Mimi Suryani Kasi Pengembangan Usaha LMP Macab Padang, Andesko Komandan Rescue, Azwar Wawa Kabid Hankam, Elvis Chan Wakabid Hankam, Firdaus Wadan Provost, Roby Brigade, serta Rusdi Chandra selaku Danit.

Dalam suasana yang penuh keakraban, kedua belah pihak berdiskusi mengenai berbagai isu aktual serta potensi kerjasama antara KJI dan LMP. Keduanya sepakat untuk menjalin sinergi yang lebih erat dalam rangka memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Kota Padang.

"Kami sangat senang dan berterima kasih atas kunjungan Ketua Pendiri KJI. Ini merupakan kehormatan bagi kami," ujar Desrimaiyanto, sembari diamini Wyndoee. "Kami berharap kunjungan ini menjadi awal dari kerjasama yang baik antara KJI dan LMP."

Sementara itu, Andarizal menyampaikan apresiasinya atas sambutan hangat dari keluarga besar Macab LMP Kota Padang. "KJI dan LMP memiliki visi yang sama dalam hal pemberdayaan masyarakat. Kami percaya bahwa kerjasama di antara kedua organisasi dapat memberikan dampak yang signifikan," katanya.

Tentang KJI

Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) adalah organisasi yang beranggotakan para jurnalis dari berbagai media di Indonesia. KJI memiliki komitmen untuk meningkatkan profesionalisme jurnalisme serta memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui karya-karya jurnalistik yang berkualitas.

Tentang LMP

Laskar Merah Putih (LMP) adalah organisasi masyarakat yang bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan, dan kebangsaan. LMP memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat serta menjaga nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Rel Bid Komdigi Infokom LMP Macab Padang

Padang, Lenteraindonews.com -- Ary Juwono Branch Office Head BRI Khatib Sulaiman BRI, Sabtu (18/1/2023) mengatakan BRI menanam bersama dengan Bank Sampah Pegadaian merupakan sebuah bentuk kolaborasi sebagai wujud implementasi strategi inisiatif Holding Ultra Mikro dengan tujuan untuk mengurangi emisi gas karbon sebanyak 23% sebagai bentuk dukungan SDGs (Sustainibility Development Goals).


Selain itu pembentukan BRI Menanam dalam Bank Sampah bertujuan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dan komunitas dalam pemanfaatan limbah untuk kelestarian lingkungan.


Sedangkan Program BRI Menanam dengan Bank Sampah Pancadaya Kuranji Padang launching tanggal 15 Januari 2025. BRI Menanam ini sudah ada sejak tahun 2022, mulanya kolaborasi Bersama dengan Kelompok Ibu-Ibu PNM Mekaar Wilayah Jakarta dengan konsep urban farming.


Dijelaskannya, jumlah titik Lokasi BRI Menanam antara lain: Tahun 2022-2023, BRI Menanam Bersama dengan PNM sudah terdapat 1000 titik lokasi di Wilayah Jakarta, Tahun 2024, BRI Menanam Bersama dengan Pegadaian sudah terdapat 3 titik Lokasi di Wilayah Bekasi, Bandung dan Padang.


Sementara untuk biaya Anggaran Lokasi BRI Menanam berkisar antara 150-200 juta per titik pelaksanaan dengan tetap menganut asas efisiensi dan sustainability, tambah Ary Juwono.


Untuk pemilihan lokasi BRI Menanam berdasarkan ada tidaknya komunitas sekitar serta komitmen dalam pemanfaatan program. Hal ini bertujuan untuk menjaga program agar berkelanjutan dan adanya tanggung jawab dari komunitas dalam merawat dan memanfaatkan BRI Menanam ini, ungkap Ary Juwono mengakiri.


#ril

PADANG, Lenteraindonews.com -- DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyerahkan dokumen pengusulan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil Pilkada 2024 kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (16/1). Berkas tersebut diterima Pelaksana Harian (Plh) Direktur Fasilitasi Kepala Daerah DPRD dan Hubungan Antar Lembaga (FKDH), Herny Ika Hutauruk.

Jika tidak ada kendala, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar terpilih dijadwalkan pada 7 Februari 2025.

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, mengungkapkan bahwa dokumen hasil Pilkada 2024 resmi diterima DPRD dari KPU pada 10 Januari 2025. Sesuai edaran Mendagri, DPRD wajib menindaklanjuti dalam lima hari kerja. Dengan telah diantarkannya berkas tersebut, DPRD Sumbar telah melaksanakan tugas sesuai aturan.

“Dengan ditarkanya dokumen hasil Pilkada seusai waktu yang ditentukan, DPRD Sumbar menjadi provinsi tercepat nomor empat dalam menindaklanjuti arahan tersebut,” katanya.

Muhidi menjelaskan, salah satu Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) DPRD, mengusulkan calon kepala daerah terpilih kepada presiden melalui Kemendagri sesuai dengan proses yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Kedatangan ke Kemendagri merupakan bentuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah untuk megusulkan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, sehingga bisa ditindaklanjuti pada tahap selanjutnya,” kata Muhidi

Muhidi berharap, dengan telah dilaksanakannya pilkada serentak tahun 2024, semua bisa sejalan untuk mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia agar lebih baik dan khususnya di Sumbar.

“Setelah selesainya tahapan Pilkada 2024, kita menunggu tahapan proses pelantikan mengikuti ketentuan pemerintah pusat sebagaimana mestinya. Untuk kita bersama menjaga kenyamanan, keamanan dan keharmonisan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Sumbar,” ujarnya.

Sementara itu Plh Direktur FKDH kementerian dalam negeri Herny Ika Hutauruk mengatakan masih mengacu pada Perpres Nomor 80 Tahun 2024, penentuan jadwal pelantikan dijelaskan pada Pasal 2A. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur dijadwalkan 27 hari kerja setelah hari terakhir penetapan hasil rekapitulasi suara.

“Pelantikan gubernur dan wakil gubernur 7 Februari 2025, dan pelantikan bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota pada 10 Februari 2025, belum ada perubahan, namun tentu kita menunggu juga dari pimpinan,” ungkap Heny.

Heny juga menegaskan bagi daerah yang tidak terjadi sengketa pilkada percepatan penyerahan berkas usulan pengangkatan kepada daerah di masing-masing daerah tentu akan lebih baik.

“Kami senang dan mengapresiasi Ketua DPRD Sumbar menyempatkan diri menyerahkan secara langsung berkas Usul Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat ke kemendagri ini, lebih cepat lebih baik,” serunya.

Herny katakan Provinsi Sumbar adalah provinsi keempat yang mengantarkan berkas usul pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih, dimana sebelumnya yang sudah menyampaikan beberapa Provinsi seperti Jawa Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Sumbar dan Nanggro Aceh Darussalam juga sudah menunggu menunggu setelah Sumbar.

Dalam kunjungan ini Ketua DPRD Sumbar didampingi Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, Sekretaris DPRD Maifrizon, Plt. Kepala Biro Pemerintahan Ferdinal, Kabag Persidangan Perundang-Undangan Zardi Syahrir dan hadir juga Kasubdit Wilayah Hendy Nur Kusuma.

Untuk diketahui pemilihan gubernur Sumbar dimenangi Pasangan Mahyeldi-Vasko, pasangan nomor urut satu tersebut meraih 1.750.612 suara atau 77,12 persen.

Sementara Paslon nomor urut dua Epyardi Asda dan Ekos Albar meraih 521.448 suara atau 22,88 persen. Pilgub Sumbar dilaksanakan pada 10.846 TPS yang berada di 19 kabupaten/kota, 179 kecamatan dan 1.265 kelurahan.
Mahyeldi-Vasko diusung koalisi PKS-Gerindra, Demokrat, PBB dan Perindo. Sedang Epyardi Asda-Ekos Albar diusung PAN bersama Golkar, NasDem, PDIP dan Gelora, Garuda serta Partai Buruh.(03)

Jakarta, Lenteraindonews.com -- 17 Januari 2025 | Dengan bangga kami mengumumkan bahwa perkumpulan organisasi kami telah resmi mendapatkan pengesahan Akta Hukum Umum (AHU). Pencapaian ini menandai langkah signifikan dalam perjalanan kami sebagai sebuah organisasi yang profesional, transparan, dan siap berkontribusi secara lebih luas."Ini merupakan hasil kerja keras Ketua Umum melalui Badan Pengurus dan Dewan Pendiri yang telah bekerja tanpa mengenal lelah untuk mewujudkan cita-cita bersama. Penerbitan AHU ini tidak hanya sebuah prestasi administratif, tetapi juga simbol komitmen kami untuk terus berkembang dan mengabdi kepada masyarakat. Semoga momen ini menjadikan kita lebih dewasa dalam berorganisasi, serta semakin solid dalam menjalankan setiap program yang telah direncanakan," ujar Ketua Umum dalam sambutannya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah dengan cepat dan tepat menerbitkan AHU atas nama H.M. Arsyad Cannu. Dukungan dan pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM sangat berarti bagi kelancaran proses administrasi kami, dan kami berharap hubungan ini terus terjalin dengan baik untuk perkembangan organisasi ke depan.

Kami berencana untuk segera melaksanakan pelantikan Badan Pengurus yang baru, yang akan memegang peranan penting dalam menjalankan visi dan misi organisasi. Pelantikan ini akan menjadi momentum penting dalam memperkuat struktur dan meningkatkan sinergi antar pengurus serta anggota.

Kami juga akan terus menjaga dan mempererat hubungan serta kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah, TNI, dan Polri, untuk mendukung program-program organisasi yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kami percaya bahwa kolaborasi yang erat dengan instansi-instansi tersebut akan memperkuat posisi organisasi ini dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya.

Kami berkomitmen untuk terus menjaga dan mengimplementasikan Tri Dharma organisasi yang menjadi prinsip dasar dalam setiap langkah kami. Tri Dharma organisasi kami meliputi: pertama, pengabdian kepada masyarakat, kedua, pemberdayaan sumber daya manusia untuk membangun generasi yang berkualitas; dan ketiga, menciptakan lingkungan yang saling mendukung dan inklusif dalam setiap kegiatan yang kami jalankan. Kami akan selalu berupaya untuk tetap konsisten dengan nilai-nilai ini agar dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi semua pihak

Dengan terbitnya AHU, kami yakin bahwa organisasi ini akan semakin memiliki landasan yang kuat dalam menjalankan setiap program dan tujuan. Ke depannya, kami berkomitmen untuk menjaga semangat kolaborasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan kepada kami. Semoga organisasi ini dapat memberikan manfaat besar dan terus berkembang untuk kemajuan kita bersama.

Rel Kominfo Mabes LMP

PADANG, Lenteraindonews.com -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat Kolaborasi Jurnalis Indonesia (DPP-KJI) Jongguk Maransi Siagian mengapresiasi terbentuknya pengurus organisasi KJI di Kota Bukittinggi.

Dalam sambutannya, Siagian mengingatkan semangat yang digadang KJI saat pengukuhan setahun silam, bahwa Sumbar adalah pusat intelektual. Ia menyoroti peran Pahlawan Nasional Rohana Kudus sebagai Pelopor Jurnalis pertama di Indonesia yang mendirikan surat kabar perempuan pertama, Sunting Melayu, pada 10 Juli 1912.

Jongguk Maransi Siagian : Ketua Dewan Pimpinan Pusat Kolaborasi Jurnalis Indonesia (DPP-KJI)

Siagian berharap eksistensi KJI Bukittinggi dapat menjadi pemersatu dan penyemangat bagi rekan-rekan di 19 kabupaten/kota di Sumbar.

KJI berfungsi sebagai wadah bagi insan pers, mencakup media cetak, media online dan media televisi. Organisasi ini juga mengumpulkan awak media dari berbagai kalangan, termasuk wartawan muda dan tokoh pers.

Kehadiran KJI Bukittinggi sangat penting karena wartawan yang tergabung di dalamnya adalah profesional yang memahami kode etik jurnalis dan dilindungi oleh undang-undang serta Dewan Pers.

"Selamat kepada pengurus KJI Kota Bukittinggi. Mari bersama kita besarkan organisasi ini tanpa mengesampingkan apa yang tertuang dalam AD-ART KJI," ujar Siagian.

Ia berharap kehadiran KJI di provinsi maupun kabupaten/kota dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah setempat. (Aldi)

Bukittinggi, Lenteraindonews.com -- Pengurus Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) Kota Bukittinggi telah resmi terbentuk setelah menerima Surat Keputusan (SK) kepengurusan. Kehadiran KJI di Bukittinggi semakin memperkuat eksistensi organisasi yang lahir di Sumatra Barat (Sumbar) ini dalam mendukung peran jurnalis lokal.

KJI, yang didirikan pada tahun 2023 dan berkantor pusat di Jalan Delima Nomor 77 F, Ujung Gurun, Kota Padang, bertujuan untuk menjadi wadah bagi para jurnalis dalam meningkatkan profesionalisme serta mempererat kolaborasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Ketua KJI Kota Bukittinggi, Adjurama, menegaskan komitmennya untuk menjadikan organisasi ini sebagai mitra strategis dalam mendukung pembangunan dan menciptakan pemberitaan yang berkualitas. “Kami siap bersinergi dengan pemerintah, masyarakat, dan organisasi lain guna membangun iklim jurnalistik yang sehat dan konstruktif,” ujar Adju dalam sambutannya.

Setelah resmi menerima SK kepengurusan, KJI Kota Bukittinggi akan segera meluncurkan berbagai program kerja, termasuk pelatihan jurnalistik, diskusi publik, dan kegiatan sosial. “Sebagai organisasi yang berakar dari Sumbar, KJI terus menunjukkan perkembangan yang signifikan dengan memperluas jaringannya,” tambah Adju.

Dengan kehadiran KJI di Bukittinggi, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia jurnalistik dan masyarakat di kota ini, serta mendorong terciptanya pemberitaan yang lebih informatif dan berkualitas. (**)

Hari jadi Kabupaten Padang Pariaman ke 192, dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat, Ketua DPRD Aprinaldi, Wakil Ketua DPRD Wira Satria dan Firman, serta 40 anggota DPRD

Padang Pariaman, Lenteraindonews.com -- Kabupaten Padang Pariaman merayakan hari jadinya yang ke-192 dengan tema “Bergerak Bersama untuk Padang Pariaman Maju dan Sejahtera”.

Puncak acara yang diadakan di Kantor Bupati Padang Pariaman, Parit Malintang, pada Sabtu, 11 Januari 2025, berlangsung meriah dengan berbagai rangkaian kegiatan.  

Acara ini dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat, Bupati Suhatri Bur, Wakil Bupati Rahmang, Ketua DPRD Aprinaldi, Wakil Ketua DPRD Wira Satria dan Firman, serta 40 anggota DPRD lainnya.

Selain itu, turut hadir anggota DPD RI H. Jelita Donal, Sekretaris Kota Pariaman, Sekretaris Kota Sawahlunto, Forkopimda, para camat, walinagari, dan tokoh masyarakat lainnya.  

Rangkaian kegiatan termasuk sidang paripurna yang dibuka oleh Ketua DPRD Padang Pariaman Aprinaldi. Hadir juga pameran produk unggulan hasil pertanian dan perkebunan, hiburan seni tradisional, penghargaan kepada tokoh inspiratif, serta makan bajamba di masjid lingkungan Pemerintah Padang Pariaman.  

Dalam sambutannya, Bupati Suhatri Bur menyampaikan rasa syukur atas usia Kabupaten Padang Pariaman yang telah mencapai 192 tahun sejak berdiri pada 1833. Ia memaparkan perkembangan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJPD 2005–2025, meski dihadapkan dengan tantangan, seperti pandemi COVID-19 yang berdampak pada ekonomi dan kesehatan masyarakat.  

“Melalui semangat ‘Bergerak Bersama,’ kita berhasil menghadapi tantangan tersebut dengan berbagai program kerja yang mendorong pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Semoga Padang Pariaman terus melaju dengan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Suhatri Bur.  

Bupati juga mengucapkan selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025–2030, Jhon Kenedy Aziz dan Rahmad Hidayat, yang ditetapkan oleh KPU pada 9 Januari 2025. Ia berharap dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat kepada pemimpin baru, sebagaimana dukungan yang telah diterima selama masa kepemimpinannya.  

Suharti Bur : "Melalui semangat Bergerak Bersama" kita berhasil menghadapi tantangan

“Dirgahayu Kabupaten Padang Pariaman ke-192. Semoga daerah ini semakin maju dan menjadi kebanggaan Sumatera Barat bahkan Indonesia,” tutupnya.  

Momentum HUT ke-192 ini menjadi simbol kebersamaan dalam mendukung visi pembangunan untuk masa depan Padang Pariaman yang lebih maju, sejahtera, dan harmonis.

Lapangan apel Mapolda Sumatera Barat, Suasana penuh khidmat, tradisi Farewell and Welcome Parade Kapolda Sumbar

Padang, Lenteraindonews.com – Suasana khidmat menyelimuti Lapangan Apel Mapolda Sumatera Barat pada Minggu, 5 Januari 2025, saat digelarnya "Farewell and Welcome Parade" Kapolda Sumbar. Acara ini menandai pergantian kepemimpinan dari Irjen. Pol. (Purn) Suharyono, S.I.K., S.H., M.H., kepada penggantinya, Irjen. Pol. Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, CSFA, M.Si.  

Penyerahan Pataka, Simbol Dedikasi
Acara dimulai dengan serah terima pataka "Swaka Wibawa Satya" sebagai simbol tanggung jawab baru yang diemban oleh Irjen. Pol. Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Sumatera Barat.  

Pesan Perpisahan Penuh Haru
Dalam sambutannya, Irjen. Pol. (Purn) Suharyono menyampaikan terima kasih kepada seluruh personel Polda Sumbar dan Bhayangkari atas dukungan selama masa jabatannya selama 2 tahun 2 bulan. Ia juga memohon maaf jika terdapat kekurangan selama kepemimpinannya. “Saya pamit untuk melanjutkan pengabdian di luar institusi Polri,” ucap Suharyono dengan nada penuh haru.  

Komitmen Kapolda Baru
Irjen. Pol. Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta menyampaikan apresiasi atas dedikasi pendahulunya dan berkomitmen melanjutkan program-program unggulan Polda Sumbar. Ia menegaskan pentingnya menjaga situasi keamanan yang kondusif serta memperkuat sinergitas dengan TNI dan pihak terkait.  

“Semangat dan profesionalisme harus terus dijaga. Saya berharap seluruh personel mampu memberikan pengabdian terbaik untuk masyarakat Sumatera Barat,” ujarnya.  

Pesan Inspiratif untuk Personel
Kapolda baru menyampaikan enam poin penting kepada seluruh personel:  
1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.  
2. Menjadi polisi yang profesional, humanis, dan problem solver.  
3. Menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.  
4. Menjaga sinergi dengan TNI dan stakeholder lainnya.  
5. Mengutamakan keselamatan dalam bertugas.  
6. Menjaga nama baik diri, institusi, dan hubungan dengan masyarakat.  

Kebersamaan yang Hangat
Acara ini dihadiri oleh Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Gupuh Setiyono, pejabat utama, para Kapolres jajaran, Bhayangkari, serta seluruh personel Polda Sumbar. Suasana penuh kehangatan ini mencerminkan semangat kolektif untuk melanjutkan pengabdian demi keamanan dan kedamaian di Sumatera Barat.  

Tongkat estafet kepemimpinan telah berganti, namun semangat pengabdian tetap menyala. Dengan dedikasi dan kerja sama, Polda Sumbar siap menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat. (Aldi)

PADANG, Lenteraindonews.com -- Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi menghadiri upacara Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) Ke-79, yang berlangsung pada Jumat (3/1) di Halaman Kantor Gubernur Sumbar.

Dalam momentum tersebut, Muhidi berharap Kemenag terus memberikan kinerja terbaik dalam menjaga keharmonisan umat beragama di Republik Indonesia. “Selamat Hari Amal Bakti Kemenag Ke-79, semoga terus memberikan kinerja terbaik dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di tanah air tercinta,” ujar Muhidi.

Dia menekankan pentingnya umat Islam untuk menjaga kesholehan dan memiliki hubungan yang baik dengan agama lain, mengingat Indonesia yang kaya akan keberagaman. “Jika keharmonisan terjaga, maka umat beragama akan semakin paham dengan nilai-nilai agama yang diyakini, sehingga terciptalah toleransi yang kuat di bawah Bhineka Tunggal Ika,” tambahnya.

Muhidi juga menegaskan bahwa kerukunan berbangsa dan bernegara sangat penting, sehingga umat beragama saling menjaga akhlak dan keharmonisan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas kehidupan beragama.

Dalam upacara tersebut, Gubernur Sumbar, Mahyeldi, bertindak sebagai pembina upacara dan membacakan amanat tertulis Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar. Mahyeldi menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang tidak memihak satu agama tertentu, tetapi juga bukan negara sekuler. Ia menekankan peran strategis Kementerian Agama dalam menjaga religiusitas masyarakat dan memelihara kerukunan antar umat beragama.

Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi atas pencapaian Kementerian Agama yang meraih penghargaan sebagai Kantor Wilayah yang informatif. “Kehadiran Kementerian Agama adalah untuk mendekatkan rakyat dengan agama. Tugas ini perlu disinergikan dengan kelembagaan di Sumatera Barat, mengingat falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah yang menjadi kekhasan daerah ini,” ujarnya.

Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Mahyudin, menyebutkan bahwa peringatan HAB ke-79 menjadi momen refleksi bagi seluruh ASN Kementerian Agama. “Ini adalah waktu bagi kita untuk mengevaluasi capaian selama setahun terakhir dan merumuskan langkah strategis untuk tahun mendatang,” katanya.

Mahyudin juga menegaskan bahwa Kemenag Sumatera Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan antarumat beragama. “Kami ingin masyarakat Sumatera Barat menjadi masyarakat yang rukun, harmonis, dan tenteram. Ketika kerukunan ini berjalan baik, kehidupan bermasyarakat juga akan semakin kondusif,” ucap Mahyudin. (*)