 |
| (Buya Iskandar anggota DPRD Kota Padang dari Nasdem) |
Padang - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan guna memperkuat fasilitasi jaminan produk halal di kota Padang.
Usulan ini didasari oleh kenyataan bahwa peraturan daerah tentang ketahanan pangan yang berlaku sebelumnya masih bersifat umum dan belum menyentuh aspek kehalalan secara spesifik, padahal undang-undang mewajibkan seluruh produk UMKM untuk memiliki label halal.
Melalui Ranperda ini, pemerintah berupaya hadir untuk mendampingi para pelaku usaha mikro yang terkendala biaya agar dapat mengurus sertifikasi halal dengan mudah, aman, dan lancar.
Dalam penerapannya, aturan tersebut mewajibkan tempat-tempat kuliner yang juga menjual produk non-halal untuk menampilkan label informasi dengan warna yang sangat mencolok.
"Supaya mereka tanpa bertanya pun, mereka sudah tahu," ujar Buya Iskandar, menjelaskan bahwa transparansi ini bertujuan agar konsumen, baik warga lokal maupun tamu dari luar Padang, mendapatkan informasi yang valid tanpa merasa terkecoh.
Selain pelabelan pada produk, Ranperda ini juga mengatur secara tegas keharusan untuk memisahkan peralatan yang digunakan, mulai dari pisau untuk menyayat, wajan, periuk, hingga piring antara yang halal dan non-halal.
Buya Iskandar menegaskan bahwa regulasi ini sama sekali tidak dimaksudkan sebagai bentuk diskriminasi agama, melainkan murni untuk memberikan kepastian dan perlindungan informasi kepada masyarakat. Guna memastikan aturan ini benar-benar berpihak dan menyelamatkan masyarakat yang beradat di Kota Padang.
"Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas UMKM, Dinas Koperasi, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, hingga Dinas Perizinan akan dilibatkan secara aktif melalui jalur uji publik." pungkas Buya. (Aldi)
