PADANG (LN) – Wadah Aspirasi Pemuda Indonesia (WAPI) mendesak Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol. Drs. Jawari, S.H., M.H., untuk segera memberantas aktivitas penambangan tanpa izin (PETI) sekaligus mengusut tuntas dugaan aliran dana pembekingan tambang ilegal yang disinyalir mengalir kepada sejumlah oknum di wilayah hukum Polda Sumbar.
Tuntutan krusial tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum WAPI, Ferdy Ansyah, yang hadir didampingi jajaran pengurus WAPI saat melakukan audiensi resmi dengan Kapolda Sumbar di Padang pada Rabu (18/11/2026) pukul 14.00 WIB. Pertemuan ini digelar sebagai respons atas maraknya praktik pertambangan ilegal di berbagai daerah di Sumatera Barat yang dinilai merusak lingkungan serta mencederai supremasi hukum.
Dalam pemaparannya, Ferdy menekankan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan semata, tetapi juga harus menyentuh aktor intelektual dan oknum aparat yang diduga membekingi aktivitas ilegal tersebut. Menurutnya, transparansi dan ketegasan institusi kepolisian menjadi kunci utama dalam memulihkan kepercayaan publik.
"Persoalan tambang ilegal dan dugaan keterlibatan oknum dalam praktik pembekingan harus menjadi perhatian serius. Penegakan hukum wajib dilakukan secara transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu," ujar Ferdy di hadapan jajaran Polda Sumbar.
Guna memastikan desakan tersebut tidak menguap begitu saja, WAPI mendorong agar komitmen penindakan dituangkan ke dalam nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU). Dokumen resmi ini dipandang vital sebagai bentuk keseriusan bersama sekaligus instrumen pegangan bagi masyarakat sipil dalam mengawal proses hukum secara akuntabel.
"Kami tidak ingin audiensi ini hanya sebatas seremonial penyampaian aspirasi tanpa tindak lanjut yang jelas. Komitmen Bapak Kapolda harus diwujudkan melalui langkah konkret yang terukur di lapangan," tegasnya.
Menanggapi desakan tersebut, Kapolda Sumbar Irjen Pol. Drs. Jawari, S.H., M.H. menyambut baik masukan dari elemen pemuda tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk segera menindaklanjuti laporan dugaan aktivitas PETI di Sumatera Barat.
Jawari juga menegaskan komitmen internalnya untuk melakukan penelusuran dan pemeriksaan menyeluruh terhadap jajarannya apabila ditemukan indikasi keterlibatan oknum dalam praktik pembekingan tambang ilegal. Ia menjamin setiap dugaan pelanggaran hukum akan diproses secara objektif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Audiensi ini menandai langkah aktif kontrol sosial masyarakat sipil terhadap kinerja penegak hukum di Sumatera Barat. Ke depan, WAPI memastikan akan terus mengawal realisasi komitmen Kapolda Sumbar hingga terdapat kejelasan hasil pemeriksaan internal maupun penindakan tegas terhadap jaringan tambang ilegal di daerah tersebut. (Fz).
