 |
| (Doni Harsiva Yandra Ketua DPD LPM Sumbar) |
PADANG, -- Gerak pembangunan ekonomi inklusif dan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) memasuki babak baru yang penuh optimisme. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (DPP LPM) Republik Indonesia, Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.E., secara resmi melantik kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LPM Provinsi Sumatera Barat periode 2025-2030 di Istana Gubernur Sumatera Barat, Padang, Jumat (17/07/2026).
Pelantikan ini menjadi tonggak sejarah penting bagi Doni Harsiva Yandra, S.IP., M.E., selaku Ketua DPD LPM Sumbar terpilih, untuk merealisasikan visi besar organisasi dalam lima tahun ke depan. Momentum strategis ini merupakan kristalisasi dari hasil Musyawarah Daerah (Musda) LPM Sumbar yang telah sukses diselenggarakan pada 24 Oktober 2025 silam.
Akselerasi Visi dan Misi DPD LPM Sumbar 2025-2030
Di bawah kepemimpinan Doni Harsiva Yandra, DPD LPM Sumatera Barat membawa mandat baru yang berfokus penuh pada penguatan kelembagaan desa/nagari serta integrasi program pembangunan.
Dalam menjalankan roda organisasi, Doni didampingi oleh Dr. Hary Efendi Iskandar, M.A. sebagai Sekretaris dan Cerint Irraloza Tasya sebagai Bendahara.
Formasi ini siap menerjemahkan visi pusat ke dalam konteks kearifan lokal ranah Minang.
Arah gerak kepengurusan baru ini juga diperkuat oleh Arry Yuswandi, S.K.M., M.K.M. selaku Ketua Dewan Pembina. Kehadirannya diproyeksikan untuk memastikan keselarasan program swadaya LPM dengan kebijakan makro pemerintah daerah.
"Saya percaya, pengurus yang terpilih memiliki kemampuan menunaikan tugas dan kewajiban dengan selayaknya, disertai dengan penuh rasa tanggung jawab untuk kemajuan seluruh lapisan masyarakat di Sumatera Barat," tegas Ketua Umum DPP LPM RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dalam arahannya.
Tiga Pilar Arah Gerak: Menuju Digitalisasi dan Kemandirian Desa
Pelantikan yang dihadiri oleh jajaran Forkopimda Sumbar, Sekretaris Daerah, serta pimpinan BUMN/BUMD ini merumuskan tiga poin krusial bagi peta jalan (roadmap) organisasi ke depan:
Legitimasi Konstitusional yang Kuat: Kepengurusan ini resmi disahkan melalui Surat Keputusan DPP LPM RI Nomor 017-SK-DPP-LPM-2026, yang mempertegas fungsi lembaga sesuai regulasi penguatan pemberdayaan masyarakat.
Misi Sinergi Lintas Sektor: Membuka ruang kolaborasi aktif dengan melibatkan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar sebagai Dewan Fasilitator, pimpinan TNI-Polri, hingga sektor korporasi daerah demi akselerasi program pembangunan.
Modernisasi Program Kerja: Menjawab tantangan global, Doni Harsiva Yandra bergerak cepat dengan langsung mengaktifkan belasan departemen taktis, di antaranya Departemen Ekonomi Kreatif, Mitigasi Bencana, hingga Informasi Teknologi untuk mengawal modernisasi desa.
Dengan struktur yang inklusif dan responsif ini, DPD LPM Sumatera Barat periode 2025-2030 siap hadir sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong kemandirian masyarakat secara berkelanjutan.
(Aldi)
