 |
| (Ketua Umum DPP LPM RI, Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, S.E) |
PADANG, -- Istana Gubernur Sumatera Barat menjadi momentum peralihan paradigma pemberdayaan massa. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LPM RI, Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.E., melayangkan otokritik tajam terhadap pola gerakan yang selama ini cenderung terjebak pada formalitas birokrasi.
Ahmad Doli, yang juga sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, menegaskan bahwa legalitas regulasi pusat—seperti Surat Kemendagri Nomor 414-560—tidak akan bermakna tanpa ketajaman eksekusi di lapangan.
Dia mendesak seluruh instrumen daerah untuk mengalihkan orientasi kerja dari laporan administratif menuju pencapaian target kuantitatif. Indikator keberhasilan LPM ke depan harus diukur lewat parameter kesejahteraan yang riil, mulai dari penurunan angka kemiskinan ekstrem, penguatan rasio pendapatan per kapita, hingga efektivitas jaring pengaman sosial di tingkat tapak.
Jebakan terbesar bagi masyarakat akar rumput saat ini adalah ketidaksiapan menghadapi penetrasi digital dan guncangan ekonomi makro. Akselerasi teknologi yang timpang justru berisiko memperlebar jurang ketimpangan sosial di pedesaan.
Oleh karena itu, DPD LPM Sumbar dituntut bertindak sebagai fasilitator yang menjembatani program strategis nasional dengan struktur sosiologis lokal, terutama dalam mengoptimalkan potensi nagari di Sumatera Barat.
Visi taktis dari Ketua Umum tersebut ini menjadi mandat kerja nyata bagi Ketua DPD LPM Doni Harsiva untuk menggalang kekuatan baru bersama Dr. Hary Efendi Iskandar, M.A., selaku Sekretaris dan Cerint Irraloza Tasya sebagai Bendahara. Guna memastikan akselerasi program berjalan tanpa hambatan birokrasi.
Jaringan kolaboratif ini diharapkan mampu melahirkan intervensi kebijakan yang cepat, terukur, dan berdampak langsung pada kemandirian masyarakat sebagai tanggung jawab intelektual untuk membuktikan taji organisasi dalam peta pembangunan Sumatera Barat (Aldi)
