 |
| (Forum Diskusi KJI dengan Pemerintah dan pelaku ekonomi di Aula Gubernur) |
PADANG, - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) Sumatera Barat menggelar Dialog Interaktif dan Focus Group Discussion (FGD) bertema "Mengatasi Inflasi Tahun 2026 di Sumatera Barat" di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat, Kamis (9/07/2026).
Forum strategis yang mempertemukan regulator, pelaku usaha, dan petani ini diawali dengan laporan Ketua DPW KJI Sumbar Peter Prayuda. Sesi ini dihadiri oleh Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumbar Afrizal (mewakili Wakil Gubernur Vasko Ruseimy), Deputi Kepala Bank Indonesia Wilayah Sumbar Andi, Ketua DPW APKASINDO Sumbar Jufri Nur (Pak Ferry), serta Pimpinan Umum Harian Koran Padang Jongguk Marasi Siagian yang akrab disapa Opung. Sementara itu, Anggota DPRD Sumbar Mario Syahjohan berhalangan hadir.
Pemprov Sumbar Pacu Rehabilitasi Infrastruktur Pangan dan Inovasi Tani
Dalam pemaparannya, Kepala Biro Perekonomian Afrizal menyampaikan bahwa Pemprov Sumbar proaktif mengendalikan inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Ia mengungkapkan, lonjakan inflasi daerah dipicu oleh dampak bencana alam pada tahun sebelumnya yang merusak lahan pertanian dan menyebabkan gagal panen. Guna mengatasinya, anggaran daerah kini difokuskan untuk rehabilitasi irigasi dan sawah yang rusak.
Pemprov juga mengantisipasi tingginya arus keluar komoditas pangan lokal ke Riau dan Jambi yang memicu kelangkaan domestik. Langkah antisipasi dilakukan melalui inovasi pembangunan "Greenhouse" cabai merah bersama Bank Indonesia guna menjaga stabilitas pasokan sepanjang musim.
BI Sumbar Waspadai Inflasi Juni dan Optimalkan Strategi 4K
Deputi Kepala BI Wilayah Sumbar, Andi, menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumbar saat ini bergerak positif berkat percepatan (front-loading) realisasi anggaran pemerintah di awal tahun. Namun, kewaspadaan harus ditingkatkan karena per Juni 2026, inflasi bulanan mencapai 6,5% akibat kenaikan harga cabai merah dan bensin.
Kabupaten Dharmasraya menjadi sorotan khusus karena inflasi akumulatifnya telah menyentuh 2,57%, mendekati ambang batas target tahunan. Sebagai solusi, BI dan Bulog menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) serta menerapkan strategi 4K, yaitu Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif.
 |
| ( Ketua KJI Sumbar Peter Prayuda, sinergi dengan Pemerintah menekan inflasi) |
APKASINDO Desak Pemerintah Perkuat Sektor Hulu Perkebunan
Sementara itu, dari sektor hulu perkebunan, Ketua DPW APKASINDO Sumbar Jufri Nur mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada komoditas dapur. Petani kelapa sawit di Dharmasraya dan Pasaman Barat kini tertekan inflasi akibat lonjakan harga pupuk hingga 100% serta kenaikan biaya operasional dan BBM.
Beban biaya yang tinggi ini berdampak langsung pada penurunan produktivitas kebun rakyat. Karena itu, APKASINDO mendesak pemerintah untuk ikut memperkuat sektor produksi hulu demi stabilitas pendapatan petani kelapa sawit.
Sorotan Media: Kemacetan Jalur Logistik dan Penataan Sektor Pariwisata turut Memicu Inflasi
Dari sudut pandang media dan distribusi, Pimpinan Umum Harian Koran Padang Jongguk Marasi Siagian (Opung) menyoroti kondisi jalan ke luar daerah yang memaksa komoditas pertanian menanggung beban berat. Ia menekankan bahwa hambatan distribusi akibat kemacetan lalu lintas oleh kendaraan luar daerah turut andil memicu kenaikan harga barang di pasar.
Di sisi lain, Opung juga mendesak pemerintah daerah untuk menata regulasi pariwisata secara tegas, memberantas premanisme, serta menertibkan tarif parkir liar demi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara sehat.
Komitmen KJI Sumbar Mengawal Perekonomian Daerah
Melalui forum ini, KJI Sumatera Barat menegaskan komitmennya untuk terus memantau perkembangan perekonomian daerah. Insan pers di Sumbar siap mendukung upaya pengendalian inflasi dengan mengawal kebijakan ekonomi pemerintah, serta menyajikan informasi yang akurat, jujur, edukatif, dan berimbang kepada masyarakat. (Aldi)
