 |
| (Maigus Nasir dan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi) |
Padang, – Pemerintah pusat resmi menunjuk Kota Padang sebagai daerah percontohan (pilot project) Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos). Penunjukan ini diharapkan menjadi solusi atas persoalan klasik ketidaktepatan data penerima manfaat yang kerap menghambat efektivitas penyaluran bantuan.
Penunjukan tersebut ditandai dengan kunjungan Tim Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah lintas kementerian ke Palanta Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Jumat (24/4/2026). Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, didampingi Pj Sekda Raju Minropa, menerima langsung arahan dari Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi.
Maigus Nasir mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada Kota Padang. Menurutnya, selama ini ketidakakuratan data menjadi hambatan terbesar. "Ada masyarakat yang tercatat miskin secara administrasi padahal tidak, dan sebaliknya yang benar-benar membutuhkan justru tidak masuk data. Melalui digitalisasi bansos ini, semua menjadi jelas dan bantuan tersalurkan tepat sasaran," tegasnya.
Program ini menargetkan peluncuran pada Oktober 2026. Sebelum itu, Pemerintah Kota Padang akan melakukan pelatihan intensif kepada agen-agen di lapangan serta mematangkan infrastruktur dan tim teknis. "Para agen akan dibekali pelatihan dan sosialisasi intensif agar masyarakat mampu mengakses sistem digital dengan baik," pungkas Maigus.
Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, menegaskan bahwa digitalisasi bansos bertujuan meningkatkan akurasi, efisiensi, dan akuntabilitas. Ia pun mengapresiasi kesiapan Kota Padang dari sisi data kependudukan. Dari sekitar 961 ribu wajib KTP, sebanyak 99,16 persen telah melakukan perekaman, sementara aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) telah melampaui 34 persen, yang merupakan capaian tertinggi di Sumatera Barat.
Turut hadir dalam koordinasi tersebut Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Polkam, Brigjen TNI Kartika Adi Putranta, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumatera Barat, Mohamad Abdul Majid Ikram, bersama perwakilan BI Pusat dan Kemenpan RB. (Aldi)
