 |
| (Dodi Hendra, tokoh masyarakat kabupaten Solok) |
SOLOK - Maraknya konten media sosial berbalut kata-kata kasar atau istilah bacaruik yang belakangan viral di Sumatera Barat mendapat sorotan tajam dari tokoh masyarakat Kabupaten Solok, Dodi Hendra, S.H.
Saat ditemui media, mantan Ketua DPRD Kabupaten Solok dan kader Partai Gerindra, menilai konten sejenis tidak layak mendapatkan panggung popularitas di tengah masyarakat Minangkabau. Ia khawatir, jika dibiarkan, fenomena tersebut dapat merusak karakter serta moral generasi muda Minang. Sabtu, (31/10/2026).
"Kita tentu khawatir jika hal semacam ini dianggap biasa. Lama-kelamaan, hal itu bisa memengaruhi pola komunikasi, karakter, dan perilaku generasi muda kita ke depan," ujar Dodi.
Menurutnya, media sosial seharusnya menjadi ruang kreativitas, edukasi, prestasi, serta etalase untuk memperkenalkan kekayaan budaya Minangkabau, bukan justru menjadi ajang mempopulerkan ujaran kasar yang bertentangan dengan nilai kesopanan.
Jangan Jadi Komoditas Politik, Dorong Koordinasi dengan Komdigi
Dodi mengingatkan agar polemik bacaruik tidak dimanfaatkan sebagai komoditas politik atau ajang saling menyalahkan. Ia meminta Gubernur Sumatera Barat dan Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar untuk mengambil langkah konkret dan terukur.
Pemerintah daerah, kata dia, harus hadir melalui kewenangan yang dimiliki, bukan sekadar memberikan imbauan. Ia menyarankan agar Gubernur Sumbar berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk meninjau akun-akun yang secara konsisten memproduksi konten kasar serta melanggar aturan platform maupun perundang-undangan.
"Kalau memang ditemukan akun-akun yang kontennya melanggar aturan, pemerintah bisa mengambil langkah melalui koordinasi dengan Komdigi agar dilakukan pemeriksaan dan penindakan sesuai ketentuan, termasuk pemblokiran atau penutupan akun apabila memenuhi persyaratan," tegasnya.
Meski demikian, ia menekankan agar penindakan tersebut dilakukan secara objektif, berbasis bukti, serta tidak dijadikan alat untuk membungkam kebebasan berekspresi maupun kritik masyarakat.
LKAAM Diminta Bergerak Nyata, Bukan Sekadar Mengecam
Selain pemerintah, Dodi juga menyoroti peran LKAAM Sumbar di bawah kepemimpinan Fauzi Bahar. Menurutnya, LKAAM memiliki posisi strategis dalam menjaga marwah adat Minangkabau, sehingga respons yang diberikan tidak boleh berhenti sebatas pernyataan atau kecaman di ruang publik.
"LKAAM harus lebih nyata dan masif menggerakkan kegiatan adat, kebudayaan, serta keagamaan, terutama yang menyasar kalangan muda-mudi," kata Dodi.
Ia mengingatkan kembali bahwa filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah bukanlah sekadar semboyan, melainkan pedoman hidup yang harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari.
"Jangan hanya ramai dalam komunikasi, tetapi harus ada gerakan nyata. Perkuat kegiatan keagamaan, pembinaan generasi muda, pengajian, pendidikan adat, serta aktivitas positif yang bisa membentuk karakter anak-anak muda Minang," pungkasnya. (Nopal)
