 |
| (Menteri Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd, .Dalam kunjungan kerjanya ke Pendopo Kabupaten Padang Pariaman) |
Padang Pariaman – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Republik Indonesia, Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd, secara tegas membantah anggapan bahwa sebagian besar kepala desa terlibat korupsi. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Padang Pariaman, Jumat (3/4/2026), Menteri Yandru menyebut data nasional menunjukkan hanya kurang dari 700 kepala desa bermasalah dari total 75.000 desa, atau tidak sampai 1%.
"Presiden tidak pernah mengatakan semua kepala desa korupsi. Beliau mengingatkan kita semua, termasuk menteri dan bupati, untuk tidak korupsi. Jangan ditakuti dengan narasi negatif," tegasnya di hadapan 103 wali nagari di rumah dinas Bupati Padang Pariaman, Dr. H. Jhon Kenedy Azis, SH., MH, didampingi Wakil Bupati Rahmat Hidayat, SE., MM.
Menteri Yandri juga merespon keluhan sulitnya lahan untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Ia mengumumkan solusi baru: tanah di bawah 1.000 meter persegi kini diperbolehkan, dan aset yang dibangun di atas tanah sewa/pinjam akan difasilitasi penyerahannya ke desa. "Jangan biarkan desa mati karena tidak bisa membeli tanah. Kami cari solusinya," ujarnya.
Terkait pemotongan dana desa 58,3% yang dikeluhkan wali nagari, Menteri menjelaskan cv dana tersebut dialihkan untuk program strategis KDMP yang akan menyalurkan pupuk, LPG murah, sembako, hingga bantuan sosial langsung dari desa. Ia juga memastikan bahwa gaji perangkat desa akan segera langsung ditransfer dari APBN ke rekening desa melalui Perpres yang sudah ditandatangani.
Desa ekspor, desa wisata, desa tematik, semua akan kami dorong," tutup Menteri Yandru sebelum melanjutkan kunjungan ke lokasi Dapur MBG.(Aldi)
