 |
| (H. Ginno Irwan saat audiensi dengan Masyarakat Nagari Kasang, perwakilan mahasiswa Mentawai dan aktivis lingkunga) |
PADANG – Puluhan warga yang tergabung dalam perwakilan Masyarakat Nagari Kasang, perwakilan mahasiswa Mentawai dan aktivis lingkungan menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat, Senin, (9/3/2026). Aksi tersebut diterima langsung oleh H. Ginno Irwan, anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Partai Demokrat yang membidangi Komisi IV.
Dalam audiensi yang berlangsung di ruang rapat Komisi IV, massa pendemo menyampaikan sederet persoalan yang dinilai mendesak untuk ditindaklanjuti, mulai dari penerbitan izin tambang di kawasan rawan bencana dan . kerusakan lingkungan nagari Kasang.
Koordinator aksi yang juga perwakilan masyarakat Nagari Kasang mengkritik proses penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di wilayahnya. Ia menegaskan bahwa warga tidak pernah memberikan persetujuan, sementara kajian Dinas Lingkungan Hidup dan akademisi menyatakan kawasan tersebut tidak layak tambang karena rawan banjir bandang.
“Kami sudah menyampaikan penolakan sejak Mei 2025, tapi izin tetap keluar pada Oktober 2024. Itu tidak masuk akal. Masyarakat baru tahu Januari 2026 ketika perusahaan hendak memasukkan alat berat,” ujarnya di hadapan anggota dewan.
Ia juga menyoroti minimnya komunikasi dari pemerintah daerah dan pihak perusahaan saat akan melakukan peninjauan lapangan, serta melaporkan adanya upaya kriminalisasi terhadap warga yang menolak tambang.
Sementara itu, perwakilan mahasiswa Mentawai menyoroti persoalan ekologis di daerahnya pasca pencabutan izin tiga perusahaan kayu. Menurutnya, kerusakan hutan yang telah terjadi memicu bencana banjir dan longsor yang merusak akses jembatan di Sikakap.
“Kami tidak menolak investasi, tapi negara harus hadir memberikan solusi, bukan narasi diskriminatif. Jangan biarkan Mentawai terus dieksploitasi tanpa pembangunan berarti,” tegasnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, H. Ginno Irwan menyatakan apresiasinya terhadap keberanian warga menyuarakan hak-haknya. Ia menegaskan bahwa DPRD adalah ruang yang tepat bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan.
“Semua yang Bapak dan Ibuk sampaikan, akan kami catat dan teruskan ke Gubernur serta instansi terkait. Ini komitmen kami untuk mengawal persoalan ini hingga ditemukan fakta yang sebenarnya,” ujar Ginno.
Ia juga meminta masyarakat untuk terus berkoordinasi dengan Komisi IV agar proses pengawalan berjalan maksimal. Namun, ia mengakui bahwa sejumlah agenda tindak lanjut akan dijadwalkan ulang mengingat saat demo berlangsung, para anggota DPRD melakukan kunjungan kerja keluar daerah.
Massa aksi berharap DPRD dapat menjadi benteng bagi masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan yang sehat dan keadilan hukum. Mereka juga mengingatkan agar negara tidak abai terhadap dampak jangka panjang dari kebijakan yang mengorbankan rakyat kecil. (Aldi)
